DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), SDMN serta Pangguyuban lainnya di Kota Malang, melakukan aksi long marc dari Perempatan BCA menuju Polresta Malang. Aksi tersebut, memperingati 2 Tahun Rasisme dan 59 Tahun Perjanjian New York yang dianggap Ilegal. Juga, massa aksi menyerukan agar Juru Bicara Internasional KNPB dan PRP, Victor Yeimo segera dibebaskan dari tahanan.
Aksi yang berlangsung tepat pada tanggal 16 Agustus 2021 yang merupakan hari peringatan Rasisme bagi Orang Papua itu, massa aksi menyampaikan berbagai tuntutan, seperti Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua, Usut Tuntas Pelanggaran Ham, Berikan Akses Jurnalis Nasional dan Internasional ke Papua, Bebaskan Victor Yeimo, Tolak Otsus jilid II dan juga menentang Rasisme.
Saat massa aksi menuju Polresta Malang untuk menyampaikan tuntutannya, gerbang Polresta ditutup rapat oleh pihak kepolisian, sehingga massa aksi hanya berorasi dari luar pagar Polresta Malang. Aksi tersebut dimulai pada pukul 09.00 hingga berkahir dengan pembacaan pernyataan sikap pada pukul 12.17 WIB.
Ketua United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda dalam cuitannya mengatakan bahwa orang Papua itu bukan monyet, mereka adalah Manusia Melanesia. “Hari ini dua tahun yang lalu. menandai hari ketika Indonesia memanggil kami Monyet Papua. Kami Bukan Monyet tapi Kami adalah Manusia Melanesia Papua,” tulisnya pada akun facebook pribadinya.
“Kami orang Papua Barat menolak untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus karena kami bukan orang Indonesia tapi orang Melanesia,” lanjut Wenda.
Perjanjian New Agreement antara Belanda, Amerika Serikat dan Indonesia yang membicarakan masa depan Orang Papua pada 15 Agustus 1962 atau tepat 59 Tahun lalu itu, dianggap ilegal dan Benny Wenda menuntut untuk Referendum.
“Kami menolak Perjanjian New York dan UU Pilihan Bebas pada tanggal 15 Agustus 1969. Meskipun kami orang Papua Barat menyebutnya UU No Choice, referendum itu tidak terjadi dan hanya 1.125 orang Papua Barat yang dipilih tangan dan ditunjuk senjata untuk bergabung dengan Indonesia. Kami menuntut Referendum,” tegas ketua ULMWP yang kini menetap di Inggris.
Terkait dengan penahanan Victor Yeimo di Mako Brimob Polda Papua, Kotaraja, Jayapura, Benny Wenda meminta kepada Negara Indonesia agar segera membebaskannya. “Kami meminta Victor Yeimo untuk segera dilepaskan tanpa penundaan. Dunia sedang menonton anda Indonesia, anda tidak dapat menyembunyikan Victor di penjara lebih lama karena dia adalah korban di sini dan tidak bersalah,” beber Wenda.
Keadaan fisik dan psikis Victor Yeimo dalam tahanan kini memprihatinkan. Tubuhnya semakin kurus dan tak berdaya. Pada 10 Agustus 2021 lalu, Victor Yeimo diperiksa kesehatannya oleh tim medis dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura, namun hasil pemeriksaan hingga saat ini belum diinformasikan.
