Memasuki minggu ke-tiga atau tepat pada 30 April 2021 lalu, PT Telekomunikasi Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan terputusnya koneksi internet di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Hal itu disebabkan oleh terputusnya sistem komunikasi kabel laut Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak – Jayapura di dasar laut, 280 km dari Biak dan 360 km dari Jayapura.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengatakan bahwa hal tersebut berpengaruh terhadap kerja jurnalistik dan juga hak masyarakat untuk memperoleh informasi. “Matinya internet selama tiga pekan tersebut menjadi hambatan serius bagi jurnalis di Jayapura dan sekitarnya. Jurnalis tidak bisa memverifikasi informasi dengan cepat. Mereka juga kesulitan mengakses maupun mengirimkan berita ke redaksi. Terhambatnya kerja-kerja jurnalis tersebut berdampak langsung terhadap pemenuhan informasi kepada publik,” tegas AJI dalam siaran pers yang disebarkan melalui akun twitter resmi @AJINasional.
Bahkan Koran Cendrawasih Pos terpaksa harus mengurangi jumlah halaman terbit dari 24 menjadi 16 halaman karena kekurangan bahan berita dari kabar berita nasional. Juga, beberapa jurnalis terpaksa mengirim berita ke redaksi menggunakan pesan pendek/ SMS. Itupun pengiriman SMS tidak lancar. Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, internet di Jayapura membaik pada 21 Mei 2021. Namun, data yang diperoleh AJI, SAFEnet dan LBH Pers bahwa koneksi internet di Jayapura belum membaik seperti semula.
“Informasi dari jaringan dan data yang diperoleh dari Netblocks organisasi pemantau gangguan internet berbasis di London, Inggris telah menunjukkan secara umum terlihat peningkatan jaringan lewat koneksi satelit, tetapi secara umum masih belum pulih. Koneksi internet di jaringan Telkom di Jayapura masih belum stabil dan pada 21 Mei 2021 mencapai sekitar 57 persen. Sedangkan koneksi internet di jaringan Telkomsel di Jayapura secara umum tidak stabil, malah pada 21 Mei jeblok hingga 0 persen,” terang AJI.
AJI kawatirkan, saat situasi Internet di Jayapura tidak membaik, justru pihak tertentu akan menggunakan kesempatan tersebut untuk ‘menggoreng’ informasi terkait sejumlah permasalahan di Papua, seperti operasi keamanan dan isu UU Otsus.
“Dalam situasi di mana jurnalis tidak bisa melakukan verifikasi serta check and balance, pihak-pihak tertentu dapat mendominasi dan melakukan kontrol atas informasi terkait Papua. Mengingat matinya internet ini terjadi di tengah sejumlah isu krusial: operasi keamanan Satgas Nemangkawi dan evaluasi UU Otonomi Khusus Papua,” beber AJi. Hal lain yang juga dirasakan warga Jayapura akibat matinya jaringan internet ini ialah, pendidikan jarak jauh (dalam jaringan), juga beberapa mesin ATM yang tidak berfungsi.
“Kerugian lain yang dirasakan warga adalah pendidikan jarak jauh tidak bisa berjalan dan membuat proses ujian terhambat. Akhirnya harus tatap muka lagi padahal ini masih masa pandemi. Masyarakst juga harus pergi mencari ATM yang masih berfungsi karena sejumlah mesin transaksi tidak berfungsi,” jelas lembaga Pers tersebut.
Matinya jaringan internet di Papua, bukan kali ini, namun pada 2019 lalu, pemerintah pusat pernah memblokir jaringan internet di Papua saat isu rasisme memanas. “Matinya jaringan internet tersebut juga memperburuk tingkat pemenuhan akses internet akibat rendahnya tingkat penetrasi internet di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua pada tahun 2018 hanya sebesar 10 persen. Pada 2019, Pemerintah pernah memblokir internet di Papua,” tulis AJI dalam siaran pers yang dikeluarkan.
AJI juga mengingatkan kepada Pemerintah agar berhati-hati soal pemblokiran internet, karena pada 2016 Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa akses internet sebagai hak asasi manusia.
“Oleh karena itu, penguatan terhadap infrastruktur internet berkaitan langsung untuk menjamin akses universal terhadap hak-hak lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hak atas kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers,” ujar AJI.
Berdasarkan situasi di atas, AJI-SAFEnet-LBH Pers mendesak PT Telkom dan Kominfo untuk:
- Menyampaikan secara transparan kepada publik penyebab matinya internet di Jayapura dan sekitarnya pada 30 April 2021 dengan menyertakan bukti-bukti pendukung. Tim mendapatkan pernyataan yang tidak konsisten di media mengenai penyebab matinya internet, mulai dari gempa, pergeseran lempeng bumi hingga arus laut. Sayang penjelasan tersebut tidak disertai bukti kuat.
- Mempercepat upaya pemulihan sistem komunikasi agar tidak memperburuk dampak bagi kebebasan pers dan sektor publik lainnya.
- Menyediakan informasi yang akuntabel dan bisa diakses secara kontinyu oleh publik terkait pemulihan sistem komunikasi kabel laut Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak – Jayapura.
- Mengatasi kesenjangan digital di Papua dengan menyediakan infrastruktur sistem komunikasi yang merata tanpa diskriminasi.
- Menyiapkan upaya mitigasi putusnya sistem komunikasi kabel laut di masa akan datang.
