DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Menanggapi kasus penyiksaan terhadap 3 warga sipil Papua oleh 8 anggota TNI di Puncak Ilaga Papua, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA Malang) melakukan aksi long march dari Stadion Gajayana menuju Kantor DPRD Kota Malang, pada Rabu, (27/03/2024).
Aksi yang diikuti oleh puluhan Mahasiswa Papua itu, membawa 25 tuntutan yang dilayangkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Lebih lanjut, Humas aksi, Kapten mengatakan tuntutan tersebut mendesak agar lembaga TNI dan Polri bertanggung jawab atas kasus penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga sipil Papua serta negara harus menarik semua militer dari Tanah Papua.
“Negara harus berhenti lakukan operasi militer dan tarik semua militer di seluruh Tanah Papua. Dan segera berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi dari semua persoalan di Papua,” jelas dia.
Menurutnya, jika hak menentukan nasib sendiri bagi orang Papua ditentang negara, maka persoalan berkepanjangan di Papua tak akan diselesaikan.
Tak hanya di Kota Malang, aksi serupa juga dilakukan Mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Jakarta dan sejumlah kota lainnya. Diketahui bahwa 3 warga sipil yang disiksa oleh 8 anggota TNI tersebut, di antaranya Warinus Murib (18), Definus Kogoya (19) dan Alius Murib (19) yang berasal dari Kampung Mangume, Distrik Amukia, Kabupaten Puncak Papua (Ilaga).
Dalam siaran pers yang diterima, Mahasiswa Papua mengatakan bahwa seluruh persoalan pelanggaran HAM tersebut disebabkan oleh pengiriman militer ke Papua. “Ribuan rakyat Papua sudah mengungsi, banyak yang sudah mati, warga sipil trauma”.
Menanggapi seluruh persoalan kekerasan dan pembunuhan yang dialami rakyat Papua tersebut, IPMAPA Malang menuntut:
1. Mengecam pangdam XVII cendrawasih segera mengakui adanya anggota tni yang melakukan penyiksaan terhadap warga sipil orang asli di puncak papua.
2. Mengecam pangdam XVII cenderawasih atas pernyataan pembohongan publik di media terkait video penyiksaan yang disebut editan.
3. Copot Jabatan Pangdam xvii Cendrawasih Papua karena menyebarkan berita hoax terhadap publik.
4. Adili, Pecat dan penjarahkan pelaku penyiksaan terhadap warga sipil di puncak ilaga papua tengah
5. Negara indonesia segera mengusut tuntas semua kasus pelanggaran HAM terhadap warga sipil papua di tanah papua barat.
6. KOMNAS HAM RI segera melakukan investigasi penganiayaan terhadap warga sipil di puncak west papua.
7. Negara segera hentikan pengiriman Militer organik maupun non organik dari tanah papua barat serta Tarik militer organik dan non-organik dari tanah papua barat
8. Polda papua segera usut tuntas kasus pembunuhan jein korupon di kabupaten pegunungan bintang oleh aparat negara.
9. Negara segera bertanggung jawab atas penembakan terhadap tiga anak remaja warga sipil dan salah satunya menjadi korban di intan jaya, west papua.
10. Presiden republik indonesia segera perintahkan panglima tni proses hukum tni 11. pelaku penyiksaan anak di kabupaten yahukimo dan warga sipil di kabupaten puncak west papua.
12. Buka Ruang Demokrasi seluas-luasnya dan berikan Kebebasan bagi Jurnalis Nasional, Internasional meliput dan mengakses informasi di Papua Barat.
13. Hentikan Operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Maybrat, Yahukimo, dan seluruh wilayah West Papua lainnya
14. TNI/Polri, Stop melakukan intimidasi terror kepada masyarakat sipil di di derah konflik Kab. Nduga, Intan Jaya . Puncak , Maybrat, Yahukomo, Pegunungan Bintang , Lani Jaya dan seluruh Tanah Papua.
15. Tutup semua tokoh – tokoh minuman Alkohol, Togel, Judi, PSK di tanah papua
16. Tutup seluruh perusahan – perusahan asing dan nasional yang beroperasi di Papua
17. Hentikan perampasan Tanah Adat di seluruh,Tanah Papua
18. Kirim dokter, mantri dan guru. Bukan Militer Indonesia
19. Kami melarang masuknya seluruh investasi yang masuk ke tanah papua
20. Berikan kebebasan bagi Perempuan Papua dalam, segi Politik, Ekonomi, Pendidikan, Budaya dan jaminan kesehatan alat Reproduksi
21. Elit-elit papua hentikan mengadu Domba Rakyat Papua melalui Poliitik Praktis
22. Turunkan harga barang dan (BBM) Di seluruh Tanah papua
23. Seluruh pemerintahan daerah di papua dan tenaga pengajar jalankan pendidikan yang tidak aktif; dan buka akses pendidikan bagi Anak – anak pengungsi di Papua
24. Polda Papua segera usut tuntas kasus pembunuhan Jein Korupon di Kabupaten pegunungan Bintang oleh aparat Polisi.
25. Kabulkan gugatan suku auwyu
26. Negara segara bertanggungjawab terhadap eksklasi konflik di tanah
27. Segera berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat papua
Luar biasa Nowe 🙏🏿