22.6 C
Special Region of Papua
Friday, September 17, 2021

Dinilai Gagal, Mahasiswa Papua Minta DPR RI Berhenti Bahas Revisi UU Otsus

DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –

Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) No. 21 Tahun 2001 yang diberikan kepada rakyat Papua sebagai solusi atas konflik di Tanah Papua tersebut, kini hanya hitung hari menjelang berakhir. Namun, pemerintah pusat tetap memperpanjang UU Otsus tersebut dengan beberapa pasal yang musti dibahas untuk diubah.

Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin (12/7/2021), Panitia Khusus (Pansus) Otsus telah menyetujui hasil revisi UU Otsus untuk segera disahkan oleh DPR RI.

“Dengan mengucapkan bismillah, saya setujui revisi UU Otsus Papua untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR,” kata Ketua Pansus Otsus Komarudin Watubun dalam rapat tersebut (dikutip dari Suara Papua). Rencananya, hasil revisi UU Otsus jilid II itu akan disahkan oleh lembaga legislatif pada 15 Juli 2021.

Meski rencananya akan disahkan untuk berlanjut, namun UU Otsus No. 21 Tahun 2001 yang sudah berjalan bersama rakyat Papua selama 20 Tahun tersebut, menuai penolakan dari rakyat Papua. Sebagian besar rakyat Papua menilai kehadiran Otsus tersebut gagal dan mereka (rakyat Papua) berkomitmen untuk menolak keberlanjutan UU Otsus. Meski demikian, pemerintah pusat tetap ‘ngotot’ untuk memperpanjang UU Otsus bagi Papua.

Masyarakat Papua menganggap gagal, karena UU Otsus itu tidak sepenuhnya diberikan kepada rakyat Papua untuk mengatur dan menentukan masa depannya. Artinya meski sudah diberikan kepada rakyat Papua, namun kebijakan dan kewenangan dalam UU Otsus itu masih diatur oleh Jakarta.

“Otsus ini digunakan dalam level internasional, oleh diplomat Indonesia bilangnya orang Papua itu sudah menentukan nasib sendiri karena mereka sudah punya UU Otsus, padahal semua kebijakan besar itu kembali lagi ke Jakarta, jadi Otsus itu omong kosong,” kata pengacara HAM Veronica Koman yang juga lantang menyuarakan berbagai persoalan di Tanah Papua dalam diskusi live di chanel youtube FRI-WP MEDIA dengan tema; Pembebasan Tahanan Politik dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, Rabu (22/4/2020).

Senada dengan Veronica Koman, advokat muda Papua Michael Himan berpendapat  “Otsus itu ibaratnya seperti layang-layang, diterbangkan tapi masih ada yang tarik-tarik. Jadi, tiap aturan Perdasus atau Perdasi, aturan yang mengatur hak-hak masyarakat Papua itu tidak diberikan sepenuhnya dan kami (Papua) itu tunduk pada hukum nasional, padahal kita punya aturan Otsus,” jelas Himan dalam kesempatan diskusi yang sama dengan Veronica Koman.

Penolakan keberlanjutan UU Otsus yang dinilai gagal itu, datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk juga Mahasiswa Papua. Kali ini, ditegaskan oleh Mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di Kalimantan. Dalam pernyataan pers yang dikeluarkan, Mahasiswa Papua meminta DPR RI agar segera Hentikan pembahasan perubahan RUU Otsus jilid II dan perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua. Mereka menilai Otsus telah gagal total dan tidak lagi menjadi penting sebagai harapan dan impian bagi orang Papua.

Ketua Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah, Badan Koordinasi Mahasiswa Papua (BKMP) se-Kalimantan, Alte Gwijangge tegas menolak pengesahan RUU Otsus. Pihaknya menganggap pembahasan mengenai keberlanjutan UU Otsus tersebut, dilakukan oleh segelintir elit politikus Papua demi kepentingan pribadinya dan tidak mewakili suara seluruh lapisan masyarakat Papua.

“Kita telah menjalankan penolakan Otsus dalam bentuk Petisi Rakyat Papua (PRP) yang di dalamnya sudah 112 organisasi bergabung dan telah menyatakan 100% menolak,” kata Gwijangge mewakili Mahasiswa Papua di Kalimantan dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan pada Rabu (14/7/2021).

Bahkan pihaknya menilai Panitia Khusus (Pansus) untuk Otsus Papua mengabaikan aspirasi rakyat Papua dan tetap ‘ngotot’ untuk mengesahkan RUU Otsus (jilid II) yang dijadwalkan pada 15 Juli mendatang tanpa mendengar pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat (MRP & PB) yang merupakan representasi dari aspirasi rakyat Papua tersebut.

Mahasiswa Papua di Kalimantan ini meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar tidak terburu-buru mengesahkan RUU Otsus (jilid II). Jika RUU Otsus tetap disahkan, Alte Gwijangge menilai itu merupakan pelecehan terhadap demokrasi dan hak masyarakat Papua. “Otsus telah gagal total, lantaran pengambilan kebijakan langsung dari Jakarta sementara Orang Asli Papua sudah tidak lagi menginginkan,” terangnya.

Seharusnya dalam pembahasan revisi UU Otsus (jilid ll) ini, melibatkan perwakilan orang Papua, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, juga Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Pembahasan revisi UU Otsus yang tidak melibatkan seluruh elemen masyarkat Papua ini, dinilai sama halnya yang terjadi pada hak Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Tahun 1969 yang juga hanya diwakili oleh beberapa kelompok orang Papua (tidak semua orang Papua dilibatkan untuk menentukan nasibnya).

Mahasiswa Papua di Kalimantan ini, dengan tegas menolak Otsus Jilid ll dan mengutuk keras DPR RI bersama satuan tugas Pansus dalam pembahasan perubahan RUU yang dinilai terburu-buru dan dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Orang Asli Papua dan mengabaikan Petisi Rakyat Papua (PRP).

Hal lain yang juga dituntut Mahasiswa Papua ini ialah segera tutup PT. Freeport yang dinilai sebagai dalang pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua serta tutup juga seluruh perusahaan asing di Tanah Papua. Juga tarik militer organik dan non-organik serta hentikan pengiriman militer secara berlebihan di seluruh Tanah Papua. Kemudian juga, mereka (Mahasiswa Papua) menuntut agar hentikan penanaman kelapa sawit di seluruh wilayah tanah adat Papua.

"Obor Untuk Papua"

Maksimus Syufi
Jurnalis Dipta Papua

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

Seribu Cerita Terukir dan Perjalanan itu Akan Dilanjutkan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Oleh: Rudi Wonda)* Ap Nayigin... Yang terlahir dalam fase Kolonialisme Indonesia adalah, Mereka yang telah merasakan Penindasan dari dalam kandungan ibu...

Tamparan Keras Lagu “Bawa Dia” Terhadap Martabat Perempuan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Oleh: Maksimus Syufi)* Awalnya, sa anggap sepenggal lirik di lagu “Bawa Dia” yang dinyanyikan oleh beberapa rapper Papua itu,...

Mahasiswa Papua: Segera Tarik dan Hentikan Operasi Militer di Wilayah Maybrat

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Sejak penyerangan pos koramil di Kisor, Aifat Selatan pada Kamis (2/9/2021) yang menyebabkan empat anggota TNI terbunuh itu,...

19 Kampung Mengungsi Pasca Pembunuhan 4 Anggota TNI di Maybrat

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Sedikitnya ada 19 Kampung dari 6 Distrik di Kabupaten Maybrat yang mengungsi akibat operasi militer pasca penyerangan Pos...

Presidium Germas PMKRI Jayapura Minta Pemerintah Serius Tangani Persoalan di Maybrat

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Terkait dengan penyerangan Posramil Kisor, Aifat Selatan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang menyebabkan 4 angoota...