Berita

Direktur LP3BH: Tidak Ada Kemauan Negara Untuk Selesaikan Persoalan Papua

Yan Christian Warinussy, Direktur LP3BH Manokwari. (Foto: ISTIMEWA)

PAPUA, diptapapua.com – Dalam talk show (SABDA DAN NADA PERDAMAIAN PAPUA), memperingati hari perdamaian sedunia 21 September, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy. SH mengatakan bahwa negara tidak punya kemauan untuk selesaikan persoalan Papua yang telah terjadi lebih dari 50 tahun.

“Konflik yang terjadi di Papua, tidak pernah terselesaikan karena negara tidak punya kemauan baik untuk  menyelesaikan konflik yang berlangsung lebih dari 50 tahun,” kata Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari dalam talk show yang bertema “BERSAMA MENDAMAIKAN PAPUA”.

Ia mengatakan, negara selalu gunakan pendekatan aparat TNI/POLRI semenjak bergabungnya Papua ke dalam bingkai NKRI.

“Bersamaan dengan bergabungnya Papua ke dalam NKRI, pendekatan militer selalu digunakan untuk hadapi persoalan Papua,” tutur pengacara ini.

Negara selalu gunakan peristiwa pembunuhan di Papua untuk menjadi alasan agar terus mendatangkan aparat keamanan dalam jumlah yang banyak. Warinussy mencontohkan pembunuhan terhadap seorang Pendeta di Intan Jaya beberapa hari lalu “Peristiwa itu akan menjadi alasan bagi negara untuk hadirkan TNI/Polri di Papua”.

Pihaknya mengaku tidak terkejut dengan informasi terkait pembunuhan di Papua seperti seorang Pendeta belum lama ini. Hanya tidak ada upaya untuk selesaikan secara hukum.

“Kami tidak terkejut karena pembunuhan di Papua itu berulang kali terjadi. Namun seharusnya dibawa ke ranah hukum sehingga diketahui secara jelas, siapa sebenarnya pelaku,” ujar Warinussy.

Menurutnya, persoalan di Papua ini harus diselesaikan dengan dialog yang menghadirkan seluruh pihak. “Hingga pada era Presiden Jokowi, tidak ada kemauan untuk lakukan dialog dengan semua pihak, seperti Agama, masyarakat sipil, termasuk OPM/TPNPB, TNI/Polri dan yang lainnya,” urainya.

Namun, hal itu tidak dilakukan sehingga sulit sekali untuk selesaikan persoalan Papua. “Ini akan mengakibatkan angka pelanggaran HAM yang terjadi di Papua terus melonjak,” pungkasnya. (N/F: Maxi)

0119
Redaksi Dipta Papua

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Berita