23.4 C
Special Region of Papua
Friday, September 17, 2021

Diskriminasi Hukum dan Pembungkaman Demokrasi

DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Oleh: Yulius Woy*)
Secara stabilitas tergoyah tatanan sistem merupakan kegagalan sistem demokrasi yang di lakukan oleh negara itu sendiri. Dalam sistem demokrasi ialah sistem yang menjunjung tinggi nilai nilai Demokrasi secara Universal. Dalam (wikipedia.comdemokrasi sendiri ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi-baik secara langsung atau melalui perwakilan-dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

1. Demokrasi

Ilustrasi Pembungkaman Ruang Demokrasi (Foto: Istimewa)

Ketika Demokrasi di bungkam secara kesetaraan harkat dan martabat antara rakyat dan pemerintah menjadi sisi atau kelas yang tersisi secara tidak Manusiawi, maka kriminal hukum telah di terapkan oleh sistem Pemerintahan itu sendiri. Dalam (KBBI) demokrasi sendiri definisikan bahwa seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya ; pemerintahan rakyat.

2. Hukum

Ilustrasi Diskriminasi Hukum (Foto: Istimewa)

Ketika hukum di diskriminasi maka secara logika rambu rambu keadilan menjadi ruang sesat bagi rakyat yang terjebak dalam ketidakadilan. Hukum dalam (KBBI) ialah peraturan atau adat yang secara resmi di anggap mengikat, yang di kukuhkan oleh penguasa atau Pemerintah.

Di Mana Wajah Hukum dan Demokrasi yang Sesungguhnya ?

Perlu di lihat belakangan ini pembukaman Demokrasi besar besaran terjadi kepada Warga sipil, aktifis kemanusiaan, bahkan aktifis Mahasiswa. Khususnya rakyat Papua dan aktifis Mahasiswa Papua. “Pembungkaman Demokrasi dan Diskriminasi Hukum” merupakan pelecehan asas Kebinekaan, pelecehan dasar kedaulatan karena adanya sistem “Pemerintahan Otoriter”.

Ilustrasi Bayang-bayang Kematian Nilai Demokrasi (Foto: Istimewa)

Pembungkaman Demokrasi bagi Orang Asli Papua (OAP) merupakan ketakutan Negara terhadap sejarah kelam pelanggaran HAM masa lalu yang pernah di lakukan oleh negara terhadap orang Papua. Ketika pembungkaman melibatkan aparatur Negera dalam segala bentuk perangkat, sel, dan organ organ negara ialah sistem yang terstruktur dan tersistematis yang mematikan bagi orang Papua.

Hal ini terlihat ketika hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum di batasi dengan perangkat perangkat negara. Seperti contoh kasus di bawah ini:

“Pada kasus Rasisme 16 Agustus 2019 di surabaya, respon 19-29 Agustus 2019 di Papua dan Papua Barat.

Masa Aksi Protes Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya (Foto: Istimewa)

Perencanaan RUU KUHP 24 September 2019, aksi penolakan RUU KUHP 20-24 September 2019 hingga berlanjut pada 25-28 September 2019 merespon RUU KUHP 20 September 2019.

Masa Aksi Protes RUU-KUHP (Foto: Istimewa)

Pada selang waktu mulai dari isu Rasial, respon Rakyat Papua terkait isu rasial pada 16 Agustus 2019 di Surabaya dan Malang. Penangkapan dan penculikan sejumlah aktifis kemanusiaan pada September 2019 di Papua dan Papua Barat”.

Ilustrasi Penangkapan dan penculikan (Foto: Istimewa)

Hal ini merupakan ketimpangan hukum antara Hak Demokrasi dan Pembungkaman Demokrasi yang di jamin dalam :

UU No. 09 Tahun 1998 tentang “Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum”. Di jamin pada pasal 28 UUD 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”. Kemerdekaan menyampaikan pendapat sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada hal ini pula menjadi perbandingan antara “Diskriminasi Hukum Dan Pembungkaman Demokrasi” yang terjadi pada Rakyat Papua dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum pada pemerintah. Perlu kita lihat dari uraian UU KUHP yang berbunyi:

Pasal 104 UU KUHP “Makar dengan maksud membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah, di ancam dengan pidana penjara seumur hidup atau Pidanan penjara paling lama 20 Tahun.

Dalam konteks Makar sendiri cukup memuat ketiga unsur ini, yaitu ada niat, permulaan, dan pelaksanaan. Kemudian kata makar sendiri di definisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

“Akal busuk ; tipu muslihat : segalanya di ketahui lawannya. Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dsb”.

Pembungkaman Hak Demokrasi dan Diskriminasi Hukum Bagi Orang Asli Papua (OAP) Dalam Hal Berpendapat, Berkumpul, Mengeluarkan Pikiran Secara Lisan dan Tulisan !

Hari ini nilai Demokrasi dan UU dalam menjamin Rakyat Papua tidak lagi di jamin oleh negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum, pembungkaman hak berpendapat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran berupa ide, gagasan di tutup rapat rapat. Menjadi pertanyaan besar bagi seluruh Rakyat Papua secara umum bahwa demokrasi bukan menjadi bagian yang menjamin Rakyat Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI).

Ketika pemerintah Indonesia melakukan pendekatan secara represif (kekerasan) menggunakan pendekatan keamanan yang kemudian menjadi persepsi Rakyat Papua bahwa negara menggunakan metode militeristik untuk melancarkan kepentingan pemerintah pusat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam Papua (SDA) dengan adanya pembangunan Infrastruktur jalan Trans Papua, Daerah Otonomi Baru (DOB), pemekaran Provinsi Baru, penempatan Pos pos militer/Koramil yang melibatkan Keamanan Non-Organik, pengalihan lahan lahan masyarakat pribumi menjadi perusahan perusahan berbasis Nasional maupun Internasional yang kemudian mengorbankan masyarakat sipil.

Ilustrasi perampasan lahan (Foto: Istimewa)

Hal ini menjadi semangat rakyat Papua, bahkan menjadi api yang terus membara dan membakar jiwa untuk terus melawan tiga unsur yang di kenal dengan sistem paham Kolonialisme, yaitu : 1. Imprealisme, 2. Kapitalisme, dan 3. Militerisme.

Nilai-nilai yang Mengesankan


  • Kesan Pembungkaman Demokrasi

Ketika pembungkaman Demokrasi di Papua menjadi kegagalan negara dalam menjunjung nilai nilai demokrasi itu sendiri.

  • Kesan Diskriminasi Hukum

Ketika diskriminasi hukum terjadi kepada Rakyat Papua mencerminkan kagagalan negara dalam penegakkan hukum terhadap orang Papua.

  • Kesan Peningkatan Pelanggaran HAM

Ketika peningkatan pelanggaran HAM di Papua terjadi merupakan cerminan kegagalan negara dalam menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

Catatan Aktivis :

  1. Hentikan Pembungkaman Demokrasi Di Papua
  2. Hentikan Diskriminasi Hukum Terhadap Aktifis Kemanusiaan Papua
  3. Hentikan Pelanggaran HAM Di Papua
  4. Berikan Ruang Bagi Rakyat Papua Dan Aktifis Mahasiswa Papua, Aktifis Kemanusiaan Papua Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Sesuai UU No. 09 Tahun 1998 Sesuai Pasal 28 UUD 1945 Sesuai Deklarasi Universal Hak Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 19.

(Artikel ini sebelumnya, diterbitkan di laman blogspot dinamikasosial.home.blog pada 23 Juni 2020 dan diterbitkan kembali di website Dipta Papua atas izin penulis)

"Obor Untuk Papua"

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

Seribu Cerita Terukir dan Perjalanan itu Akan Dilanjutkan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Oleh: Rudi Wonda)* Ap Nayigin... Yang terlahir dalam fase Kolonialisme Indonesia adalah, Mereka yang telah merasakan Penindasan dari dalam kandungan ibu...

Tamparan Keras Lagu “Bawa Dia” Terhadap Martabat Perempuan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Oleh: Maksimus Syufi)* Awalnya, sa anggap sepenggal lirik di lagu “Bawa Dia” yang dinyanyikan oleh beberapa rapper Papua itu,...

Mahasiswa Papua: Segera Tarik dan Hentikan Operasi Militer di Wilayah Maybrat

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Sejak penyerangan pos koramil di Kisor, Aifat Selatan pada Kamis (2/9/2021) yang menyebabkan empat anggota TNI terbunuh itu,...

19 Kampung Mengungsi Pasca Pembunuhan 4 Anggota TNI di Maybrat

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Sedikitnya ada 19 Kampung dari 6 Distrik di Kabupaten Maybrat yang mengungsi akibat operasi militer pasca penyerangan Pos...

Presidium Germas PMKRI Jayapura Minta Pemerintah Serius Tangani Persoalan di Maybrat

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Terkait dengan penyerangan Posramil Kisor, Aifat Selatan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang menyebabkan 4 angoota...