DIPTAPAPUA.com – Ketua Forum Perempuan Tambrauw (FOPERTAM), Yulanda Yusan Mayor dalam webinar “Refleksi Kinerja Pemberantasan Korupsi di Tanah Papua” mengatakan bahwa ada pembiaran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus korupsi di seluruh Tanah Papua sehingga korupsi di Papua terpelihara/ subur.
“Mengapa sampai kasus korupsi di Papua tertutup, sehingga ini menggambarkan bahwa kasus korupsi di Papua itu tidak terbuka atau tak terbongkar. Seakan-akan kami (Papua) ini tidak diperhatikan, orang mau mencuri yah mencuri saja,” kata Mayor dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu (16/12/2020).
Aktivis perempuan ini, lalu mencontohkan persoalan yang terjadi di Kabupaten Tambrauw, bahwa laporan keuangan tiap tahun pada dinas kesehatan selalu mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun dia mengatakan di beberapa puskesmas tidak tersedia stok obat-obatan.
“Pada sektor kesehatan di Kabuapten Tambrauw, tiap tahun laporan keuangannya itu wajar tanpa pengecualian (WTP), tetapi mengapa di beberapa puskesmas, masyarakat berobat tapi tidak ada obat,”ucapnya.
Pihaknya berharap agar KPK harus turun ke lapangan, lakukan pengecekan secara langsung, karena menurutnya laporan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
“Yang kami harapkan itu, KPK harus turun ke lapangan, krosscheck, karena jika hanya andalkan administrasi, di sini administrasi sangat rapi, semua laporan bagus-bagus saja tetapi keadaan di tengah masyarakat sangat mengenaskan,” tegas ketua Forum Perempuan Tambrauw ini.
Dia juga menyinggung soal hutan konservasi Kabupaten Tambrauw. Mayor mengaku bahwa pernah terjadi penebangan dan pencurian kayu yang dilakukan malam hari, lalu dibawa menggunakan mobil truk ke kota lain. Persolan tersebut, pihaknya telah melapor ke pemerintah, namun langkah itu tidak diindahkan pemerintah setempat.
“Kabupaten kami itu memiliki hutan konservasi dan pernah terjadi penebangan dan pencurian kayu lalu dibawakan ke kota lain, kami sudah lapor ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tambrauw tetapi tidak ada tanggapan,” bebernya.
“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi yang disampaikan pemerintah ke kami ialah tidak ada dana untuk mengatur atau menjaga hutan, misalnya ada pos penjagaan, karena kayu yang dicuri itu dilakukan saat malam hari dengan mobil truk. Jadi hutan dirusak tanpa pantauan,” sambung aktivis perempuan ini.
Forum Perempuan Tambrauw juga bergerak di segala sektor, melihat ketidak adilan yang terjadi pada masyarakat. Membantu para guru yang gajinya dipotong atau tidak diberikan, melihat persolan pada bidang kesehatan, bahkan ikut memantau penggunaan dana desa.
“Kami juga bergerak di segala aspek, melihat ketidak adilan yang terjadi di masyarakat, kami turun berperan penting di sektor pendidikan maupun kesehatan. Misalnya, ada guru-guru yang gajinya tidak dibayar, kami berperan penting untuk melaporkan. Ternyata dananya ada, tetapi kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, dan itu berdampak pada kualitas pendidikan di Kabupaten Tambrauw,” jelas Mayor.
“Kami juga sudah pernah lapor penggunaan dana desa yang tidak sesuai oleh Kepala Kampung, dan sudah dibawa ke kantor polisi, tetapi tidak ditindak lanjuti. Akhirnya kasus tersebut hilang saja begitu,” lanjut Yulanda Yusan Mayor.
Menanggapi keluahan yang dipaparkan ketua Forum Perempuan Tambrauw itu, Kasat Pencegahan Korwil Papua, Sugeng Basuki menerangkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyediakan sebuah aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi langsung ke KPK.
“KPK sudah membuat aplikasi Jaga KPK, jadi informasi apapun terkait dengan korupsi bisa langsung disampaikan di aplikasi tersebut. Apapun yang terjadi di masyarakat harus diinformasikan, jika tidak kami (KPK) di Jakarta tidak tahu. Kami tidak tutup mata, kami tidak diam karena di seluruh wilayah Indonesia dan selama internet masih terhubung, KPK tetap membuka diri,” tutup Basuki.
