DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Oleh: Petitaiby Papua)
Masyarakat Paniai adalah pemilik negeri Wisel Miren Paniai, beretnis Suku Mee yang mendiami wilayah Meepago pada umumnya. Karakter masyarakat Paniai pada dasarnya adalah murah senyum, sapa dan salam. Kebiasaan masyarakat Paniai dahulu masih memegang etos kerja yang tinggi dan solidaritas yang kuat. Namun kehadiran pemerintah daerah membuat masyarakat tidak saling percaya satu sama lainnya.
Relasi hubungan kekeluargaan, golongan dan kampung menjadi prioritas utama dalam membangun relasi politik praktis birokrasi. Kekuatan antara keluarga, golongan dan kampung menjadi otoritas utama dalam mempertahankan status quo atau jati diri yang pemahamannya sangat picik dan tidak membangun solidaritas dan persatuan yang utuh.
Bagaimana Reaksi Masyarakat Paniai dalam Mendukung Gerakan Rakyat (KNPB, OPM & TPNPB?)
Kepercayaan antara hubungan masyarakat dan gerakan rakyat pembebasan Bangsa West Papua, juga mengalami jarak pemisah yang jauh. Ada beberapa penilaian dalam kalangan masyarakat khusus di Paniai :
- Masyarakat menilai bahwa gerakan KNPB, OPM atau TPNPB di Paniai, tidak memperjuangkan persoalan Papua dengan hati yang tulus dan iklas. Kebanyakan hanya mencari muka (Image), di hadapan masyarakat dan perempuan, supaya dibilang aktivis dan pejuang hebat, tanpa melakukan kerja-kerja organisasi secara solid dan mencari tahu solusi yang tepat untuk merangkul dan mempersatukan masyarakat pada umumnya.
- Masyarakat menilai bahwa gerakan KNPB, OPM serta TPNPB, tidak melakukan kerja organisasi secara terstruktur, tersistematis, sehingga pimpinan organisasi dan anggota tidak berjalan baik secara efektif dan rapi. Banyak pimpinan tidak memahami teori, konsep dan praktik perjuangan pembebasan Bangsa West Papua. Sehingga ketidaktahuan itu membuat pimpinan organisasi tidak tahu menggerakkan anggota yang aktif itu untuk tetap mengabdi pada aturan dan prinsip organisasi yang sudah ada.
- Masyarakat menilai bahwa Gerakan KNPB,OPM dan TPNPB hanya tempat mencari uang, makan dan minum. Pandangan ini membuat kepercayaan antara organisasi pembebasan dan masyarakat tidak saling percaya. Kekuatan persatuan masyarakat terpecah belah dan solidaritas masyarakat terbagi dalam kesibukan aktivitas keluarga, individu dan gereja.
- Masyarakat menilai gerakan KNPB, OPM atau TPNPB tidak menerapkan aturan dan kedisiplinan organisasi, sehingga banyak pimpinan dan anggota organisasi tidak menjalankan kedisiplinan, program perjuangan secara ketat dan masif. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi menurun drastis.
Masyarakat Paniai lebih percaya pada orang-orang Paniai yang sudah mengisi di struktural pemerintahan daerah. Harapan penuh masyarakat pada orang-orang di dalam pemerintah daerah, kepala desa, kepala distrik, kepala dinas, bupati dan DPR. Apa yang dibicarakan oleh golongan birokrasi ini yang sangat dipercayai oleh masyarakat pada umumnya.
Musyawarah kampung/ desa dan distrik selalu membicarakan soal-soal pemilihan daerah dan di kalangan intelektual, lebih membicarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), partai borjuis (partai politik) juga proyek pemerintahan daerah. Situasi ini yang sedang tergambar di daerah Paniai.
Apa Pandangan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah Paniai?
Pandangan masyarakat menilai pemerintah daerah adalah suatu bentuk representasi suara rakyat yang terwakili di parlemen sistem pemerintah daerah. Kalangan agamawan, intelektual merasionalkan itu sebagai wujud nyata dalam melanjutkan aspirasi rakyat. Setiap pendiskusian selalu disimpulkan dengan pandangan budaya dan agama. Mindset berpikir ini yang sudah mengakar dalam setiap individu pada orang Paniai dan Papua pada umumnya.
Pemerintah adalah solusi dalam penyelesaian persoalan masyarakat. Masyarakat sendiri tidak paham soal sistem penjajahan yang sudah dikemas secara tersistematis dan terprogram dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Sementara, para pejabat daerah adalah perpanjangan tangan dari pemerintah Republik Indonesia.
Kepercayaan rakyat ini, gerakan rakyat KNPB dan TPNPB/OPM tidak berhasil merebut hati, jiwa masyarakat Paniai. Sistem pemerintahan kolonial daerah Panai yang sudah berhasil merebut hati masyarakat untuk tetap percaya kepada pemerintah dan terus mendukung program pemerintah daerah. Sementara gerakan rakyat untuk pembebasan tidak memiliki program, strategi yang tepat untuk mempengaruhi rakyat secara tepat sasaran, tentang pentingnya persatuan orang Papua dan mendukung hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis secara efektif. Pemerintah juga tidak membangun daerah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat. Walaupun sistem pemerintah daerah tersebut, justru ketika Pemilukada setiap pasangan calon selalu didukung oleh konsultan dan kontraktor yang notabenenya sebagai kapitalis lokal yang memiliki jaringan tingkat provinsi sampai pusat.
Justru pemerintah daerahlah yang menjadi aktor penghancur rakyat dengan menawarkan berbagai visi, misi dan program yang utopis (omong kosong) yang hanya menyenangkan hati rakyat. Namun kenyataannya pemerintah daerah justru membayar keamanan (TNI/POLRI ), untuk tetap menjaga wilayahnya dan mendukung dengan men-support dana sebagian untuk keamanan. Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Meki Nawipa, sudah berhasil meloloskan proyek pembangunan satelit palapa di Distrik Topiyai Kabupaten Paniai. Masyarakat Paniai yang memiliki hak ulayat sudah dibeli melalui elit lokal, kepala suku, tokoh adat serta kepala desa. Inisiatif dari kepala-kepala adat tidak dilakukan di kalangan masyarakat. Semua diam membisu, karena telah menerima Free Money Allowed dari pemerintah daerah. Gerakan rakyat yang ada di Paniai juga tidak inisiatif menggalang kekuatan rakyat menolak proyek pembangunan satelit palapa tersebut.
Krisis inisiatif dalam kerja-kerja organisasi dan politik, sudah menjadi ambigu dan bimbang dalam mendorong agenda sektoral sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat.
Bagaimana Posisi Gerakan Pembebasan KNPB dan TPNPB/OPM Dalam Menyikapi Kondisi Objektif pada Masyarakat Paniai Dalam Respon Dukungan Hak Penentuan Nasib Sendiri?
Posisi gerakan KNPB dan TPNPB/OPM di Paniai masih bingung melakukan kerja-kerja politik dan organisasi sesuai dengan kondisi objektif masyarakat Paniai. Kepercayaan masyarakat masih belum ditangkap secara baik oleh gerakan perjuangan ini, demi menjaga persatuan antara rakyat dengan gerakan. Para pimpinan gerakan juga tidak mensterilkan pendidikan politik kepada anggota dan tidak melakukan evaluasi atau kritik oto kritik secara rutin demi melihat kembali perkembangan kerja-kerja politik dan organisasi dari semua anggota dan pimpinan gerakan di wilayah Paniai. Berikut adalah pernyataan dan pertanyaan yang perlu direfleksikan dan dilakukan secara konsisten dan tegas, sebagai berikut:
- Apakah simpati masyarakat sudah bisa diterima dengan adanya gerakan KNPB & TPNPB/OPM di Paniai dan sejauh mana kontribusi rakyat kepada gerakan ?
- Apakah rakyat sudah terlalu percaya kepada pemerintahan daerah, atau kembali sibuk kerja individu-individu keluarga dan mengesampingkan kerja-kerja kolektif untuk gerakan ?
- Apakah pimpinan dan anggota berhasil merebut hati rakyat dan mempersatukan kekuatan rakyat demi kerja-kerja revolusi secara kolektif?
Tiga pertanyaan ini menjadi tugas berat bagi pelopor/ aktivis dalam merebut hati rakyat Paniai. Semua ini tentu dibicarakan secara bersama dan dijalankan konsepnya. Ketika salah satu anggota atau pimpinan berhasil menggalang kekuatan rakyat, maka pimpinan dan anggota perlu terbuka, menerima, minta saran dari pengalaman kerja masyarakat. Ini perlu diteladani, dicontoh dan coba dilakukan model seperti itu. Model ini adalah bentuk daripada sentralisme demokrasi.
Hal hal yang perlu dihindari dari pada aktivis gerakan adalah karakter feodalisme. Feodalisme adalah suatu paham yang wujudnya ingin dihormati/ dihargai, popularitasnya ingin disanjung. Oportunisme adalah aktivis yang mempergunakan ilmu revolusi untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok dengan mengambil peluang dalam Pilkada, kampanye politik, dll. Liberalisme adalah suatu karakter yang ingin menang sendiri dan berusaha untuk mewujudkan idenya dan bisa diterima oleh rekan rekannya, tanpa pertimbangan kondisi objektif masyarakat. Buntutisme adalah suatu karakter yang seorang aktivis praktekkan dengan cara sudah paham konsep, teori, sistem jajahan, namun ia tidak berusaha dalam kerja-kerja massa rakyat dan tidak menyadarkan, menggerakkan, membangkitkan dan mengorganisir orang lain.
Jika upaya ini dijalankan secara maksimal, maka kesadaran untuk menyatukan rakyat dapat dijalankan secara baik dan efektif. Dalam proses eksekusi, itu pastinya akan mengalami hambatan, rintangan, gangguan serta masalah. Namun perlu diakui hal itu sebagai bentuk hukum kontradiksi, materialisme dialektika dalam kondisi objektif pada masyarakat Paniai. Masyarakat Papua dan gerakan Papua merdeka juga sama, namun berbeda waktu, tempat dan karakter masyarakat serta bentuk jajahannya. Manusia Papua pada umumnya adalah ras Melanesia, namun bentuk jajahannya sangat berbeda jauh, kontekstualisasi konsep dan teori juga sesuai dengan kondisi masyarakat Papua di masing-masing daerah. Namun dalam pemahaman tetap dalam koridor persatuan nasionalisme ke-Papuan dari masing-masing daerah itu secara tersentral. Dengan demikian, pemahaman ini harus ada dalam pergerakan KNPB maupun TPNPB/OPM di Kabupaten Paniai.
(Paniai, Edisi 01 Desember 2020)
Penulis adalah Pemuda, Kader AMP yang Tinggal di Paniai dan Sedang Haus Papua Merdeka 100%)
