DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Ada sekitar 24 massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP KK) Surabaya, melakukan aksi long march sebagai respon atas 23 Tahun tragedi Biak Berdarah, Selasa (6/7/2021). Aksi long march yang dimulai dari Monumen Kapal Selam menuju Gedung Grahadi Kota Surabaya tersebut diblokade pihak aparat kepolisian, sehingga aksi AMP itu tidak tersampaikan kepada masyarakat luas di Kota Surabaya.
Berdasarkan kronologis yang diterima, bahwa pada pukul 08.55 WIB, massa aksi tiba di titik utama aksi, tepat di depan Gedung Grahadi, Jl. Gubernur Suryo, Embong Kaliasin, Kota Surabaya. Namun, tak ada satu pun kendaraan (pengguna jalan) yang melintas dan menyaksikan aksi tersebut, akibatnya sejumlah ruas jalan diblokade pihak kepolisian sehingga aksi 23 Tahun Biak Berdarah itu tidak diketahui oleh publik.
Pada pukul 09.00 WIB, juru bicara beserta negosiator aksi mencoba melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian agar jalan yang diblokade segera dibuka agar tuntutan aksi tersampaikan ke publik, namun tak mendapat respon baik. Karena jalan diblokade, setelah melakukan orasi, massa aksi melakukan long march kembali ke titik kumpul, tepat di Monumen Kapal Selam, Jl. Pemuda no.39, Embong, Kaliasin, Kota Surabaya.
Bahkan, di saat massa aksi melakukan long march pun, semua ruas jalan yang dilalui atau yang terhubung ke massa aksi diblokade pihak kepolisian, agar tuntutan massa aksi tidak didengar dan tak diketahui masyarakat luas (pengguna jalan).
Meski demikian, massa aksi tetap melakukan orasi hingga pukul 11.00 WIB, kordinator lapangan membacakan pernyataan sikap dan massa aksi lainnya menyebarkan selebaran tuntutan aksi kepada masyarakat pengguna jalan. Hingga pada pukul 11.30 WIB massa aksi membubarkan diri.
Pada 23 tahun peringatan “Tragedi Biak Berdarah”, Aliansi Mahasiswa Papua menuntut kepada Pemerintah Indonesia serta dunia Internasional, dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar:
- Negara harus bertanggungjawab atas tragedi Biak Berdarah 1998 yang telah menewaskan ratusan nyawa manusia dan rentetan pelanggaran HAM lainnya di Papua
- Buka ruang demokrasi seluas-luasnya dan berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Rakyat Papua sebagai Solusi Demokratis.
- Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua.
- Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, dan perusahaan Asing lainnya yang merupakan dalang kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua.
- Hentikan pengiriman dan agresi militer yang mengorbankan rakyat sipil di Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua dan seluruh Tanah Papua.
- Hentikan diskriminasi dan penangkapan terhadap aktivis Papua.
- Bebaskan Kelvin Molama, Roland Levi, Viktor Yeimo dan seluruh tahanan politik Papua lainnya tanpa syarat.
- Tolak Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II
