DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Oleh: Siorus Degei)
(Sebuah Refleksi Atas Kasus Mutilasi)
Hari-hari ini Papua digemparkan dengan berita pengungkapan kasus mutilasi di Timika yang terjadi pada Senin, 22 Agustus 2022 di Timika yang menelan empat korban jiwa warga sipil asal Nduga;Irian Nirigi, Kepala Desa Kenyam, Arnold Lokbere adik kandung dari Pilot Aptor Lokbere, Atis Tini Kelemanus Nirigi.
Pelaku sebanyak 10 orang; Helmanto Fransiskus Dakhi (Mayor Infantri), Dominggus Kainama (Kapten), Pargo Rumbouw (Praka), Rahmad Amin Sesse (Pratu), Robertus Putra Clinsman (Pratu), Rizky Awaldi Siburian (Pratu), Zainal Alias (Warga Sipil), Umam (Warga Sipil), Roy (Warga Sipil), Andre Pudjianto Lee (Warga Sipil). Jadi, korban ada empat warga sipil, pelaku ada 10 orang, 6 personil TNI dan empat lainnya adalah warga sipil. Barang bukti; 3 unit mobil (2 Avanza dan 1 Etios), 1 pucuk senjata rakitan (terbuat dari lakban), beberapa Samurai dan Sajam lainnya.
Kronologis Kejadian
Pertama, pada Senin 22 Agustus 2022, para pelaku bertemu dengan empat korban warga kabupaten Nduga. Hilang sejak saat itu.
Kedua, pada 26 Agustus, sekitar pukul 13:40 WIT di sungai kampung Pigapu, Distrik Iwaka Kabupaten Mimika, ditemukan sosok mayat teridentifikasi berisinial AL.
Ketiga, pada 27 Agustus, esoknya korban kedua ditemukan, namun polisi belum dapat mengindentifikasikannya.
Keempat, modus menjual senjata. Kombes Faizal Rahmadani Direskrimum Polda Papua, menyebutkan para pelaku berjumlah 9 orang (padahal 10 orang). Menurutnya, para pelaku awalnya berpura-pura menjual senjata kepada korban.
Kelima, dimutilasi lalu dibuang, setelah melakukan pembunuhan, selanjutnya para pelaku memasukkan jenazah para korban ke dalam mobil korban dan membawanya ke Sungai Kampung Pigapu, Ditarik Iwaka untuk dibuang.
Keenam, tiga pelaku ditangkap, setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian berhasil menangkap tiga terduga pelaku, yaitu APL, DU dan R. Selain tiga pelaku tersebut, Letjen TNI Chandra W Sukotjo Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) mengonfirmasi enam anggota TNI AD ditetapkan sebagai tersangka.
Ketujuh, masih dalam penyelidikan, Irjen Mahtius Fakiri Kapolda Papua menyatakan telah berkoordinasi dengan Kodam XVII/Cendrawasih untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut, (https://www.suarasurabaya.net/info-grafis/2022/kronologi-tersangka-dugaan-mutilasi-warga-papua/, 31/08/2022/, Pkl. 23:34 WIT).
Bahkan tokoh Papua seperti Natalius Pigai juga ikut mengritik Jokowi untuk segera bertindak tegas atas kebiadaban enam pelaku yang defacto semuanya adalah anggota tentara nasional Indonesia (TNI). Pigai menyangsikan bahwa pasti ada komando khusus di balik motif dan modus kasus mutilasi tersebut
“Biadab!. Tunggu suara @jokowi seperti alm Joshua. Jokowi kalau diam maka menyetujui kejahatan Aparat Militer di Papua,” ungkap Pigai melalui cuitan akun Twitternya @NataliusPigai2, Senin (29/9), (https://www.mambruks.com/scoop/20095/natalius-pigai-sebut-biadab-tni-bunuh-warga-papua-di-timika-minta-jokowi-buka-suara/, 31/08/2022/, Pkl. 22:19 WIT).
Kasus Mutilasi Sebagai Cipkon Suksesi Lawatan Jokowi ke Freeport
Jika ditilik secara kritis, analitis dan objektif motif dan modus sebenarnya di balik kasus-kasus ini sejatinya kasus tersebut bukan saja merupakan praktek jual-beli senjata api dan amunisi secara ilegal. Tetapi lebih daripada itu kasus ini merupakan sebuah strategi pengalihan isu, pengiringan opini publik di Papua, terutama ini adalah skenario intelejen dalam meloloskan aktivitas pertemuan Jokowi dan pihak pimpinan perusahaan Freeport di Timika.
Jadi, kasus mutilasi di Timika itu adalah strategi pengalihan isu dan katakanlah sterilisasi pertemuan resmi antara Jokowi dan pimpinan Freeport. Dan di sini terbilang para intelektual intelejen manajemen konflik di Jakarta sukses. Karena hampir semua perbincangan, protes, demonstrasi dan aksi dari seluruh rakyat Papua dan tokoh-tokoh orang asli Papua semuanya berbondong-bondong hanya berbicara soal kasus mutilasi di Timika, apalagi di Timika sendiri sudah sedari kejadian hingga hari ini tema yang dibahas hanyalah soal mutilasi. Tidak satupun oknum dan pihak yang menggubris motif dan modus kunjungan resmi Jokowi di Timika.
Semua mata, hati, otak dan watak kemanusiaan di Papua hanya fokus mengipas asap tanpa membenahi tungku dan mematikan bara api. Mengapa penulis berasumsi demikian? Apakah salah jika kasus mutilasi ini mendapatkan perhatian lebih saat-saat ini di Papua?
Membongkar Kedok Kunjungan Jokowi dan Kasus Mutilasi di Timika
Abstraksi penulis demikian kira-kira mengapa kasus Mutilasi di Timika, mengawali Kedatangan Jokowi? Ada apa? Bisakah semua oknum dan pihak yang sedang fokus membahas kasus mutilasi menjawab pertanyaan ini? Pelan tapi pasti secara maraton kita akan menjawabnya bersama-sama.
Pertama, publik Papua baru dikagetkan dengan adanya Korban Mutilasi 4 orang warga sipil di Timika. Pelaku Mutilasi sudah diketahui adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Beberapa pelaku lainnya sudah ditangkap, sedangkan lainnya masih dalam pengejaran (DPO).
Kedua, peristiwa Mutilasi oleh TNI ini, telah dan sedang menjadi pembicaraan hangat di media sosial (sekurang-kurangnya) dan telah menutupi Drama Ferdy Sambo secara Lokal di Papua. Kita tidak dapat memastikan secara pasti, apa drama selanjutnya yang akan dimainkan.
Ketiga, terlepas dari drama Ferdy Sambo, Mutilasi 4 orang warga sipil Papua di Timika telah dan sedang mengawali rencana Kedatangan Presiden Jokowi ke West Papua, https://nasional.kompas.com/read/2022/08/31/06395961/hari-ini-jokowi-kunjungi-pt-freeport-indonesia-dan-silaturahmi-dengan, 31/08/2022, Pkl. 23:39 WIT). Presiden Jokowi rencana akan ke Papua, pada hari ini, Selasa, 30 Agustus 2022. Presiden Jokowi dari Jakarta, tiba di West Papua, pada Selasa, 30 Agustus 2022. Ia akan tiba di Bandara Udara Sentani, rencana pada pukul 20.00 Waktu Papua. Dari Sentani, beliau akan segera berangkat ke Timika. Rencana kunjungan presiden Jokowi adalah Bertemu dengan Petinggi PT. FREEPORT di Timika. Kemungkinan, mereka akan membicarakan agenda:
Pertama, Divestasi Saham Freeport, 51.23%Kedua, Perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Kedua, Nasib Karyawan PHK Freeport.
Ketiga, Kemungkinan Penjajakan Tambang Bawah Tanah baru.
Mungkinkah Mutilasi 4 orang warga sipil Papua oleh TNI adalah Suatu pra kondisi untuk mengelabui Rencana Kedatangan Jokowi ke Timika yang akan membicarakan tentang Perampokan Kekayaan Alam Papua. Mari kita pastikan bersama Sebab, semua kekuatan militer sudah dan sedang disiagakan. Kemungkinan Besar jajaran TNI sedang mengupayakan agar Dana Keamanan di areal Freeport ditambah.
Indonesia “Kebelet” Hutang 7.123 Triliun
Semua orang waras di republik ini harus sadar bahwa pemerintah Indonesia sedang dalam posisi “kebelet” hutang 7.123 triliun, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6210526/nambah-rp-121-t-utang-pemerintah-tembus-rp-7123-triliun/amp, 31/08/2022, Pkl. 22:53 WIT). Kita harus tahu bahwa negara akan menghalalkan pelbagai cara, gaya, metode, dan pendekatan hanya untuk melunasi hutang-hutangnya dalam tempo sesingkat mungkin.
Di tengah lilitan hutang yang nominalnya meroket Jokowi dan antek-anteknya “saya-saya” untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan dengan makan biaya hingga 501 triliunan dan memotong-motong Papua melalui regulasi sepihak yang kita kenal dengan istilah Daerah Otonomi Baru (DOB) serta perpanjangan Otonomi Khusus (itu berarti ada delapan daerah otonomi; Aceh, DKI Yogyakarta, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Selatan dan plus satu Ibukota Baru) yang notabenenya akan menguras dompet negara, World Bank, IMF, Jepang, China dan negara pemodal lainnya.
Kita tidak heran sebab hanya demi melunasi hutang ragam strategi cipta kondisi digencarkan di Papua. Pola strategi Cipkon atau “Machiavellian” ini terinspirasi dari pemikiran politik seorang filsuf asal Italia, Niccolo Machiavelli (3 Mei 1469-21 Juni 1527).
Machiavelli menulis buku berjudul Il Principe (Sang Penguasa) yang dipublikasikan pada 1532. Buku itu memberikan pemahaman tentang perlunya kekejaman, dan sifat licik oleh penguasa. Kurang lebih bukunya ini melukiskan konspirasi cipta kondisi dari seorang penguasa untuk melibas saingan politiknya dan mengelabui opini rakyat sehingga tidak mencurigai sang penguasa, https://internasional.kompas.com/read/2018/05/03/17000071/biografi-tokoh-dunia–niccolo-machiavelli-bapak-teori-politik-modern, 31/08/2022, Pkl. 22:16 WIT).
Sebagai filsuf politik modern pemikiran Machiavelli tentang penguasa di atas banyak diminati dan diikuti oleh penguasa-penguasa dunia. Penulis menghemat rasa-rasanya penguasa di negeri ini juga dalam beberapa kesempatan mengaplikasikan pemikiran Machiavelli itu di Papua sebagaimana yang sudah penulis paparkan di atas.
Contoh untuk meloloskan pembangunan smelter di Jawa Timur, rakyat Papua disibukkan dan dininabobohkan oleh Pekan Olahraga Nasional XX Papua 2020, Kasus Penangkapan Jubir KNPB Pusat, Victor Yeimo, Konflik Bersenjata di Maybrat, Ndugama, Intan Jaya dan Kiwirok.
Jokowi dan Pimpinan Freeport Dalang Atas Kasus Mutilasi?
Mutilasi di Timika mengawali kedatangan Jokowi, ada apa? Seperti yang sudah penulis ulas di atas bahwa kasus mutilasi adalah strategi cipkon ala Machiavelli yang dipraktekkan oleh penguasa NKRI di Papua. Atau dengan kata kasus mutilasi adalah sterilisasi dan safety wilayah Timika secara khusus dan Papua secara umum agar tidak ada oknum dan pihak di Timika, Papua pada umumnya dan pihak lainnya tidak menganggu gugat pertemuan Jokowi dan Pimpinan Freeport.
Jokowi, bidak-bidaknya, dan kronik-kroniknya dia daerah Papua maupun di Jakarta sudah sangat tahu bahwa orang Papua pasti akan menolak Jokowi untuk tidak berkunjung ke Freeport. Bahwa orang Papua akan berdemonstrasi besar-besaran hanya untuk merusak kunjungan presiden ke Freeport.
Sehingga sudah sedari jauh hari strategi konflik ini sudah dipersiapkan secara matang. Dan memang patut diacungi jempol bawah agenda -agenda strategis, taktis dan teknis intelejen intelektual dari Jakarta itu selalu sukses di Papua. Tidak ada satu pun orang Papua yang sadar bahwa kasus mutilasi adalah dan hanyalah jembatan atau sarana pemerintah Indonesia dalam hal ini Jokowi untuk meloloskan kepentingannya di Freeport, bukan untuk orang Papua, terlalu bermimpi “basah sekali”.
Maka perlu ditegaskan bahwa Jokowi dan pimpinan Freeport sangat bertanggung jawab penuh atas empat darah warga sipil asal Nduga yang tidak bersalah dan berdosa. Senada dengan Mantan Komisioner Komnas HAM Natalis Pigai bahwa Jokowi segera tindak tegas kelakuan enam oknum TNI yang sangat biadab.
Ada beberapa langkah konkret dan realistis yang bisa diambil oleh Jokowi dan Pimpinan Freeport:
Pertama, segera adili dengan setegas-tegasnya 10 pelaku, terlebih 6 TNI yang berkesan memperjelas istilah “Pagar Makan Tanaman “ di Papua.
Kedua, berih rasa keadilan, kebenaran dan kedamaian bagi keluarga empat korban yang dimutilasi secara biadab dan sadis oleh TNI yang terjangkit “Psikopat Ekstrim “.
Ketiga, semua oknum dan pihak di lingkungan kemanusiaan segera intervensi kasus ini dan menetapkannya sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Terutama Komnas HAM, LBH, Kontras, Lokataru, dan Koalisi Bersihkan Indonesia untuk segera meng-handle kasus ini dengan pendekatan yang lebih persuasif, humanis pancasilais dan demokratis posts-modernisme.
Keempat, supaya pemerintah pusat di Jakarta dan orang Papua tidak perlu melulu sibuk mengipas asap dalam konteks konflik Jakarta-Papua atau Papua-Jakarta. Tetapi sudah saatnya dan memang harus begitu sebagai makhluk yang berakal budi, berhati nurani dan berkehendak bebas untuk mendorong, mendukung dan mendesak realisasi resolusi konflik Papua melalui dan hanya dalam sebuah Dialog Damai. Pemerintah Indonesia harus mau secara sadar, tahu, mau, terbuka dan saling percaya duduk bersama United Liberation Movemonet For West Papua (ULMWP) secara internasional berdasarkan konsep dan mekanisme Dialog Damai ala almarhum Pastor Dr. Neles Kebadabi Tebai.
)* Penulis Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi-Filsafat “Fajar Timur” Abepura-Papua
