Jubir Presiden: Pelarangan Diskusi di Kampus Jangan Kaitkan Dengan Presiden

JAKARTA, diptapapua.com – Dalam hari terakhir ini, publik ramai dengan teror terhadap mahasiswa, aktivis atau narasumber lainnya yang melakukan diskusi, seperti halnya yang terjadi di Universitas Indonesia (UI). Diskusi public yang diselenggarakan oleh BEM UI pada Sabtu (6/06/2020) terkait Rasisme Hukum di Papua akhirnya dilarang oleh pihak kampus dengan alasan bahwa diskusi tersebut menghadirkan narasumber yang tidak akuntabel sebut saja Veronica Koman, Pengacara HAM.

Juru Bicara (Jubir) Presiden, Dr. Ir. Mochammad Fadjroel Rachman, M.H menegaskan bahwa pelarangan atau pembungkaman terhadap diskusi ilmiah di Kampus, jangan kaitkan dengan Presiden.

“Kalau ada pelarangan atau pembungkaman diskusi ilmiah di kampus, kembalikan ke Kampus atau ke penegak hukum untuk mengaturnya, tidak ada urusannya dengan Presiden,” ucapnya dalam diskusi Jokowi dan Masa Depan Demokrasi pada program acara Rosi, Kompas TV, Kamis (11/06/2020).

Pihaknya mengatakan bahwa Presiden Jokowi menginginkan agar segala persoalan yang terjadi menjadi urusan pada pihak atau lembaga terkait. “Presiden Jokowi itu menginginkan agar segala permasalahan diselesaikan berdasarkan wilayahnya masing-masing,” tutur Fadjroel yang juga menjabat sebagai Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi itu.

Kata Fadjroel “Itu menjadi tugas polisi atau penegak hukum, maka Presiden tidak bisa intervensi ke dalamnya”.

Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Rocky Gerung, pengamat politik dan peneliti P2D, dengan berkata “pikiran Jubir Presiden terbatas pada pikiran istana”.

Menurut Rocky bahwa hak orang berbicara itu hak asasi manusia yang tertinggi, maka bukan soal Presiden punya intervensi atau tidak, namun Presiden seharusnya umumkan bahwa semua orang punya hak sepenuhnya untuk berbicara.

“Berbicara itu hak asasi tertinggi bagi tiap orang, jadi ini bukan soal intervensi atau tidak karena Presiden selain sebagai kepala eksekutif, dia juga sebagai kepala Negara maka dia musti kasih ketegasan bahwa kampus itu bebas berkata apa saja termasuk mencaci maki saya sebagai Presiden,” bebernya dalam acara yang sama.

“Presiden tidak kasih aura kepada kampus atau publik bahwa kebebasan berbicara itu hak sepenuhnya tiap orang,” lanjut Rocky Gerung.

Nada serupa dengan Rocky Gerung, Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menuturkan bahwa memang Presiden tidak termasuk dalam aparat penegak hukum tetapi dia memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kinerja mereka.

“Kita lihat semenjak 2019 hingga kini banyak sekali kekerasan terhadap kebebasan berekspresi bahkan ada yang meninggal, artinya Jokowi punya tanggung jawab, bukan karena dia tidak termasuk dalam aparat penegak hukum tetapi dia harus memperbaiki wajah penegakan hukum, seperti jaksa atau polisi,” pungkasnya. (N/F: Maxi)

"Obor Untuk Papua"

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

PUISI: Papua yang Hilang

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Namaku Papua! Aku yang mungkin lupa diucapkan oleh aksara dan rasa! Aku yang mungkin lupa ditulis oleh kamus-kamus penderita! Aku yang mungkin...

Berusia 44 Tahun, IPMAPA Malang Diharapkan Jadi Rumah Bersama

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Dalam perayaan usianya yang ke-44 Tahun, Organisasi Persatuan Orang Papua, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) di Kota Malang...

Pentas Seni Dalam Rangka HUT IPMAPA Malang, Beberapa Tradisi Papua Ditampilkan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Perayaan Hari Ulang Tahun Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Kota Malang, dimeriahkan dengan pentas seni budaya yang menampilkan...

Perayaan HUT IPMAPA Malang, Diawali dengan Seminar

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Perayaan Hari Ulang Tahun Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Malang yang ke-44 Tahun, dimulai dengan kegiatan Seminar yang...

Mahasiswa Mimika di Kota Malang Tuntut Pemda Mimika dan YPMAK Tanggung Jawab Masalah Pendidikan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Mahasiswa Mimika yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mimika (IPMAMI) Kordinator Wilayah Kota Malang, menyikapi persoalan pendidikan...