27.2 C
Special Region of Papua
Monday, June 14, 2021

Komnas HAM Menolak Label Teroris dan Mendesak Dialog Damai Selesaikan Konflik Papua

DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –

Isu label teroris yang ditujukan kepada kelompok pro kemerdekaan Papua, yang ditetapkan Pemerintah Pusat belum lama ini, menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Salah satunya, yang menolak ialah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI).

Dalam Dialog Publik “Stop Pelanggaran-Pelanggaran HAM, Papua Damai” (Kupas Tuntas Terorisme Yang Sebenarnya di Tanah Papua) pada Rabu, (5/05/2021) itu, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menegaskan bahwa pihaknya menolak kelompok pro kemerdekaan Papua ditetapkan sebagai kelompok teroris.

“Kami Komnas HAM dengan tegas mengatakan kecewa dan sekaligus protes atas kebijakan atau penetapan OPM sebagai organisasi teroris,” kata Ketua Komnas HAM dalam dialog publik (daring) yang difasilitasi oleh DPD Gamki Jakarta, Rabu (5/05).

Sebelumnya, pihak Komnas HAM juga telah mengajukan keberatan penetapan kelompok TPNPB-OPM sebagai kelompok teroris, karena hal itu akan memperparah situasi atau konflik di Papua.

“Sudah saya katakan bahwa ide penetapan teroris terhadap kelompok OPM itu akan membuat situasi semakin parah, semakin membahayakan dan jauh dari harapan kami tentang dialog damai, padahal Presiden juga sudah setuju itu,” beber Ahmad Taufan Damanik.

“Namun, tiba-tiba dengan terbunuhnya Kabinda Papua itu, semacam ada legitimasi untuk mengabsahkan kelompok OPM sebagai teroris,” lanjut dia.

Jauh sebelum isu hingga penetapan kelompok pro kemerdekaan Papua sebagai organisasi teroris, Komnas HAM sudah berusaha berbicara dengan panglima Tantaran Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan juga Presiden Jokowi untuk melakukan dialog damai, merespon situasi kekerasan di Papua.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menegaskan bahwa pendekatan keamanan yang dilakukan negara terhadap persoalan Papua, tidak meredam kekerasan, justru menurutnya eskalasi kekerasan, perlawanan semakin meningkat. Oleh sebab itu, pihaknya menginginkan agar ada dialog damai.

“Komnas HAM juga sudah ketemu Presiden Jokowi, panglima TNI serta Kapolri, gagasan Komnas tetap sama yaitu dialog damai, tidak ada pilihan lain. Karena kita lihat semua operasi pendekatan keamanan atau kekuatan militer di Papua selama ini, namun itu tidak menunjukkan penurunan eskalasi perlawanan maupun eskalasi kekerasan,” jelas Ahmad Taufan Damanik. “Sama halnya konflik Aceh yang lama itu, diselesaikan di meja perundingan, bukan di pucuk senjata,” tambah Ketua Komnas HAM.

Bahkan, dia sudah meminta kepada Panglima TNI agar pendekatan keamanan atau militer itu diubah dengan pendekatan kesejahteraan. “Saya juga sudah bicara dengan Panglima TNI bahwa apakah operasi keamanan tidak bisa diubah? Dimodefikasi menjadi operasi kesejahteraan. Dan dia setuju itu,” terang Damanik.

Komnas HAM RI juga sudah berusaha koordinasi dengan pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) untuk melakukan dialog damai, dan mereka (TPNPB) menerima itu, meski ada pihak yang menolak. Namun, ketua Komnas HAM tetap optimis untuk melakukan dialog damai

“Pihak TPNPB Juga sudah bersedia untuk lakukan dialog dengan Jakarta, meski ada beberapa yang tidak bersedia karena mereka mengatakan perang dulu dialog nanti saja. Namun, kita sampaikan bahwa tidak masalah, kita dialog saja dulu dengan yang mau,” ucap Damanik.

Jika usaha Dialog Damai ini dilakukan “Komnas HAM akan duduk di depan, kami akan undang semua pihak, termasuk yang paling keras, seperti Benny Wenda untuk duduk bersama”.

Namun, usaha dialog damai yang diperjuangkan Komnas HAM itu, menurut damanik terhalang oleh penetapan kelompok pro kemerdekaan Papua sebagai teroris. Karena, penetapan itu tidak sejalan dengan usaha atau usulan dialog damai.

“Sebulan yang lalu (sebelum penetapan label teroris), kami adakan pertemuan dengan Mengkopolhukam, nah tiba-tiba ada usulan bahwa kelompok pro kemerdekaan Papua ini akan ditetapkan sebagai Organisasi Teroris. Secara Spontan Komnas HAM katakan tidak, karena ketetapan label teroris itu tidak sejalan dengan usahan kami untuk dialog damai,” jelas ketua Komnas HAM RI.

Pihak Komnas HAM mengaku bahwa memang ada eskalasi kekerasan yang dilakukan TPNPB-OPM maupun TNI/ POLRI, namun menurutnya hal itu tidak menjadi dasar untuk memberi label teroris terhadap kelompok kemerdekaan Papua. Ketua Komnas HAM menegaskan bahwa jika ada yang melakukan kekerasan, maka seharusnya diproses secara hukum dengan koridor HAM yang jelas.

“Memang ada eskalasi kekerasan yang terjadi, namun itu tidak serta merta menjadikan kelompok OPM sebagai Teroris. Kami khawatirkan eskalasi kekerasan akan meningkat, karena bertentangan dengan gagasan kita yang awal tentang dialog damai. Jika ada yang melakukan kejahatan yah, proses saja secara hukum, penegakan hukum itu perlu, yang penting koridor HAM-nya jelas,” ujar Ahmad Taufan Damanik.

Meski kelompok OPM sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris, Ketua Komnas HAM tetap berharap agar pemerintah Jokowi segera mengambil keputusan yang tegas untuk melakukan dialog damai.

“Apa pun situasinya, apa pun tegangan politiknya, Presiden harus berani mengambil satu keputusan yang tegas bahwa jalan damai itu yang paling diinginkan semua pihak. Saya masih tetap optimis dan kita semua harus memberi tekanan yang kuat kepada Pemerintahan Jokowi, meski kebijakan Teroris sudah ditetapkan dan kami juga masih keberatan, sekali lagi upaya kita bersama untuk memberi tekanan kepada negara melalui berbagai cara bahwa pilihan dialog damai itulah yang kita kedepankan,” pinta Damanik.

Dia percaya bahwa jika ada kemauan dari semua pihak, dialog damai ini akan dilakukan. Jika tidak, kekerasan akan terus terjadi di Papua dan PBB akan minta pertanggung jawaban Indonesia atas situasi Papua.

“Saya tetap percaya bahwa kalau ada kemauan yang kuat dari semua pihak, maka dialog damai itu direalisasikan. Saya khawatirkan tiap nyawa yang jatuh, tiap darah yang tumpah, hal itu sebetulnya akan semakin merendahkan peradaban kita sebagai satu bangsa. Indonesia akan dimintai pertanggung jawaban oleh internasional jika kekerasan di Papua terus meningkat, jadi Indonesia harus hati-hati,” tutup ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

"Obor Untuk Papua"

Maksimus Syufi
Jurnalis Dipta Papua

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

Jubir TPNPB-OPM Perintah Warga Sipil Imigran Agar Segera Meninggalkan Daerah Konflik Bersenjata

DIPTAPAPUA - Obor Untuk Papua - Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (Jubir TPNPB-OPM), Sebby Sambom mengeluarkan peringatan keras...

Bupati Tambrauw Menandatangani SK Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Marga Tafi Suku Miyah

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Bertepatan dengan hari lingkungan hidup pada 5 Juni 2021, Bupati Tambrauw, Gabriel Asem menandatangani surat keputusan (SK) Penetapan...

Kontak Senjata di Ilaga, Tiga Warga Ditembak Mati dan Tiga Lainnya Terluka

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali melakukan kontak senjata...

AMP & Pembebasan Kupang: Bebaskan Victor Yeimo dan Tolak Otsus Jilid II Papua

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua -  Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Kupang dan Pembebasan Kolektif Kota Kupang mengeluarkan tujuh (7) tuntutan merespon situasi di Tanah...

Orang Papua Kota Malang Mengecam Keras Tindakan Kelompok yang Menyerang serta Merusak Sekretariat IPMAPA

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Orang Papua Kota Malang yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA), mengecam keras penyerangan dan pengrusakan...