Mahasiswa Mimika Kecam Sekelompok Elit yang Mengatasnamakan Rakyat Papua untuk Terima DOB

DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –

Setelah Jakarta secara sepihak mengesahkan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II, Kementerian Dalam Negeri mengundang sembilan Bupati dari wilayah Pegunungan Tengah Papua. Pertemuan yang diagendakan pada 14 Maret 2022 tersebut, mambahas persiapan Pemekaran Provinsi di Pegunungan Tengah.

Rencana pemekaran provinsi ini sebelumnya telah disampaikan oleh beberapa Elit Politik dengan landasan, 1. SK Gubernur Papua Barat No.125/72/3/2020 tentang Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, 2. Deklarasi 4 Bupati, 3. Deklarasi di Timika pada 4 Februari 2021, meliputi Kabupaten Timika, Paniai, Dogiyai, Deyai, Nabire dan Puncak Papua.

Keputusan sepihak Kementerian dalam negeri bersama beberapa elit Papua tersebut, memicu berbagai protes penolakan dari rakyat Papua. Protes rakyat Papua ini terlihat pada beberapa aksi Tolak DOB, Cabut UU Otsus dan menuntut Referendum yang dilakukan semenjak Maret hingga Juni 2022. Tak sedikit juga massa aksi, rakyat Papua yang mendapatkan tindakan represif, penangkapan hingga penembakan yang dilakukan aparat gabungan (TNI/Polri/Brimob). Ini menunjukkan pembungkaman ruang demokrasi rakyat.

“Padahal menolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru Provinsi, Menolak Kelanjutan UU Otsus dan Hak Menentukan Nasib sendiri adalah Hak masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasinya sebagai Ekspresi rakyat”.

Beberapa elit politik Papua seperti Yan Mandenas, Lenis Kogoya, Paulus Waterpauw, Befa Jigibalom, Matias Awaitouy, Eltinus Omaleng dan beberapa Pejabat Papua lainnya yang menggunakan panggung Politik untuk mencuri perhatian dari Jakarta dengan mengatasnamakan rakyat demi mendapatkan porsi kekuasaan.

“Hal ini juga tidak terlepas dari Napsu Kapitalisme untuk menguasai dan mengeruk sumber daya alam di Tanah Papua. Karena hampir di seluruh Tanah Papua mengandung sumber daya alam yang tidak sedikit”.

Dampak dari pengesahan sepihak UU Otsus dan Pemekaran wilayah ini akan menjadi lahan Markas Operasi Militer demi melindunsi eksploitasi alam yang dilakukan pemodal. Dilihat dari bidang Pendidikan pun tidak mengalami peningkatan kualitas/mutu. Begitu juga dengan bidang kesehatan, ekonomi dan berbagai bidang lainnya.

Misalnya Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan kemiskinan tertinggi dari 29 Kabupaten/Kota di Papua dengan presentase Penduduk Miskin di Tahun 2021 yakni 14,17. Padahal Mimika merupakan wilayah Operasi Tambang Emas terbesar di Dunia, PT. Freeport Mc Moran yang sudah puluhan tahun beroperasi.

Atas dasar dinamika problem yang dialami rakyat Papua, terlebih khusus lagi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng bersama kelompoknya yang mengatasnamakan 7 Kabupaten, Lembaga Adat, Gereja, Masyarakat Timika untuk kepentingan Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Maka Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika menyatakan sikap bahwa:

1. Mahasiswa/i Mimika di Kota Malang menolak dengan tegas deklarasi Daerah Otonomi Baru di Wilayah Meepago
2. Mahasiswa dan Pelajar Mimika dengan tegas menolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Wilayah Meepago
3. Eltinus Omaleng Stop mengatasnamakan Asosiasi Bupati Meepago untuk Kepentingan diri sendiri (Kekuasaan/uang)
4. Eltinus Omaleng stop menggunakan Gereja untuk Kepentingan Politik Praktis
5. Mahasiswa/i Mimika di Kota Malang mendukung Petisi Rakyat Papua sebagai Organ Persatuan yang mendukung Aspirasi Rakyat di Tanah Papua
6. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya di Kabupaten Mimika dan Seluruh Tanah Papua
7. Buka Akses Jurnalis Lokal, Nasional dan Internasional di Seluruh Tanah Papua, termasuk di Mimika
8. Organisasi Ilegal di Timika Stop mengatasnamakan Masyarakat Mimika untuk mendukung Deklarasi DOB di Wilayah Adat Meepago
9. Cabut UU Otonomi Khusus Jilid II
10. Bupati Mimika Berhenti Berwatak Otoriter
11. Tutup PT. Freeport dan Kelapa Sawit di Mimika
12. Masyarakat Adat Tujuh Suku di Mimika Jangan Mudah Terpengaruh dengan Elit-elit Politik Lokal di Mimika
13. Stop Perampasan Tanah Masyarakat Adat di Timika
14. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagi Solusi Demokratis bagi Bangsa West Papua