DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Proyek UU Otonomi Khusus (Otsus Papua) dan Pemekaran Daerah Otonomi Daerah (DOB) yang dipaksakan oleh Jakarta (Pemerintah Pusat) untuk Rakyat Papua ini, disahkan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspirasi Rakyat Papua.
Setelah pengesahan UU Otsus Papua jilid II pada 15 Juni 2021, isu pemekaran DOB digencarkan oleh Jakarta di Papua. Namun, seluruh lapisan masyarakat Papua menolak agenda Jakarta tersebut. Penolakan tersebut terlihat saat aksi massa yang dilakukan rakyat Papua di seluruh Tanah Papua semenjak Maret 2022 hingga kini (Juni).
Aksi penolakan pemekaran DOB dan Otsus yang massif ini, menjadi tamparan keras terhadap Jakarta. Sehingga Jakarta tidak berhenti melakukan berbagai upaya untuk meloloskan agendanya (DOB). Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengklaim bahwa seluruh Rakyat Papua menerima DOB.
Mahasiswa Mimika Kecam Sekelompok Elit yang Mengatasnamakan Rakyat Papua untuk Terima DOB
Seperti yang diklaim oleh Menkopolhukam, Mahfud MD bahwa 82% rakyat Papua menerima pemekaran DOB. Upaya ini juga terlihat pada sekelompok elit politik Papua, seperti Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang mengklaim bahwa seluruh rakyat Mimika terima pemekaran daerah provinsi baru.
Padahal, dalam beberapa kali aksi yang dimobilisasi oleh Petisi Rakyat Papua (PRP), seluruh lapisan rakyat Papua menyatakan dengan tegas bahwa Tolak UU Otsus Jilid II, Tolak Pemekaran DOB dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua.
Atas dasar dinamika persoalan tersebut, Mahasiswa Mimika yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI) Kota Surabaya menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak menerima UU Otsus jilid II dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
“Kami sangat menolak dan tidak boleh ada Oknum atau pimpinan maupun penguasa manapun yang mengatasnamakan kami mahasiswa dan rakyat Kabupaten Mimika untuk terima Otsus dan DOB,” tegas ketua Koordinator Wilayah IPMAMI Kota Surabaya, Pinus Omabak dalam pernyataan sikap yang diterima diptapapua.com.
Seluruh permainan atau upaya terima Otsus dan DOB yang dilakukan Politisi, Kapitalis, Ormas dan pihak lainnya, Mahasiswa Mimika menegaskan agar jangan sekali-kali mengatasnamakan rakyat ataupun pelajar dan mahasiswa untuk kepentingan dan kekuasaan di Bumi Kamoro, Tanah Amungsa tersebut.
Mereka (Mahasiswa Mimika) juga meminta kepada seluruh elit politik Papua maupun penguasa agar jangan memainkan propaganda isu yang menciptakan konflik pecah belah (horizontal) di antara rakyat Mimika.
Terkait dengan deklarasi Gubernur serta aksi terima Otsus dan DOB yang dilakukan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng di Kabupaten Mimika belum lama ini, Mahasiswa Mimika tegas menolak deklarasi tersebut dan menyatakan bahwa Rakyat serta Mahasiswa Mimika tidak terima Otsus Jilid II dan Pemekaran DOB.
Mahasiswa Mimika yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI) Kota Surabaya ini, berharap agar Kabupaten Mimika itu aman dan damai serta meningkatkan hubungan yang harmonis antar sesama rakyat Mimika. “Jangan sampai hanya karena kepentingan elit politik atau penguasa, membuat masyarakat terpecah belah, saling bermusuhan di atas Tanah Papua”.
