JAYAPURA, diptapapua.com – Mahasiswa Tambrauw di kota studi Jayapura mendesak realisasi kesepakatan Pemerintah Tambrauw dalam sidang anggaran yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw, Kepala Keuangan, Dinas Pendidikan, Ketua DPRD, Wakil ketua I dan II DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Tambrauw lainnya.
Dalam sidang yang berlangsung pada 4 Desember 2019 lalu itu, telah disepakati dan diketuk palu langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw bahwa sidang perubahan 2020 nanti, mereka akan anggarkan dana untuk membeli tanah serta sidang anggaran tahun 2021 nanti mereka akan membangun asrama definitif di Jayapura.
Berdasar pada kesepakatan tersebut, mahasiswa Tambrauw di Jayapuran menegaskan agar sidang anggaran pada September 2020 nanti, pemerintah Tambrauw segera memenuhi kesepakatan tersebut.
“Kami mahasiswa Tambrauw di Jayapura dengan tegas minta pemerintah Kabupaten Tambrauw agar dalam sidang perubahan September 2020 nanti segera anggarkan dana untuk beli tanah dan bangun asrama definitif di Jayapura,” tutur ketua IMT Jayapura, Nicodemus Momo melalui press release yang diterima redaksi diptapapua.com, Kamis (27/08/2020).
Dirinya juga menegaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tambrauw sangat rendah, oleh sebab itu pemerintah harus jeli melihat serta merespon persoalan tersebut.
“Kami juga sampaikan bahwa berdasarkan indeks pembangunan manusia tingkat Provinsi Papua Barat, Kabupaten Tambrauw sangat rendah. Maka, pemerintah Tambrauw harus bangun asrama agar menjadi tempat yang layak bagi mahasiswa sehingga proses kuliah atau belajar berjalan dengan baik, karena mahasiswa atau pelajar inilah sebagai generasi emas untuk Tambrauw ke depan,” beber Momo.
“Jika aspirasi kami tidak ditanggapi, maka kami mahasiswa Tambrauw di Jayapura siap untuk turun dan duduki kantor DPRD Kabupaten Tambrauw untuk meminta janji bahwa segera anggarkan dana bangun asrama definitif di Jayapura,” sambungnya.
Ketua tim formatur pembangunan asrama definitif di Jayapura, Lamek Songgreri menjelaskan bahwa kontrakan yang selama ini dihuni oleh mahasiswa Tambrauw di Jayapura tidak cukup untuk menampung seluruh mahasiswa Tambrauw.
“Selama ini pemerintah Tambrauw hanya habiskan anggaran untuk asrama kontrakan yang sebenarnya bukan asset Tambrauw. Dan kontrakan ini menampung 5 hingga 7 mahasiswa per kamar, ini mengganggu kenyamanan belajar kami,” jelasnya kepada diptapapua.com.
Dirinya menilai pemerintah Tambrauw masih mengabaikan mutu sumber daya manusia yang dimulai dari bidang pendidikan “Pemerintah harus prioritaskan kebutuhan pokok, jadi kami harap segera bangun asrama definitif”. “Keluhan kami ini sudah disampaikan kepada pemerintahTambrauw semenjak tahun 2016/2017, namun hingga detik ini belum direspon baik,” sambung Songgreri.
Songgreri mengaku telah berusaha mencari lahan kosong serta mengurus segala macam surat agar dipastikan lahan tersebut tak bermasalah, namun pemerintah Tambrauw belum memenuhi janjinya untuk membeli tanah dan bangun asrama definitif di Jayapura.
“Kami merasa ditipu oleh janji manis pemerintah Tambrauw. Kami harap sidang anggaran pada September nanti segera alokasikan anggaran untuk pembangunan asrama di Jayapura, jika tidak maka kami akan turun duduki kantor DPRD di Feef, Kabupaten Tambrauw,” pungkasnya. (N/F: Maxi)
