DIPTAPAPUA.com – Komando Distrik Militer (Kodim) 1810/ Tambrauw akhirnya diresmikan pada Senin 14 Desember 2020 lalu di Makorem 181 PVT/ Kota Sorong. Peresmian Kodim Tambrauw ini, dilakukan bersamaan dengan gejolak penolakan dari pihak mahasiswa, masyarakat adat serta aktivis.
Pada tahun 2019 lalu, isu Kodim di Tambrauw mulai dipersiapkan higga pada akhir tahun 2019 aktifitas Kodim mulai berjalan dengan menggunakan gedung puskemas lama Sausapor sebagai tempat penampung angggota TNI yang diterjunkan ke Kabupaten Tambrauw. Dan rencananya, pihak TNI akan mendirikan gedung Kodim permanen dengan memakan lahan seluas 5 hektar di Wembru, Sausapor, Kabupaten Tambrauw.
Hingga pada April 2020, warga Sausapor mendapatkan informasi bahwa direncanakan pada bulan Mei/ Juni 2020 akan dilakukan peresmian Kodim 1810/ Tambrauw. Mendengar informasi tersebut, pada tanggal 23 April 2020 pemilik hak ulayat, tokoh adat dan warga Suku Abun melakukan pertemuan bersama pihak Kodim dan membuat surat keberatan atas peresmian dan meminta pihak TNI serta Pemerintah Kabupaten Tambrauw untuk menunda rencana peresmian tersebut. Mereka (warga) meminta agar pihak Kodim melakukan tatap muka dengan warga untuk menjaring aspirasi warga atas pembangunan Kodim tersebut.
Merespon pendirian Kodim Tambrauw tersebut, mahasiswa Tambrauw di berbagai kota Studi melakukan aksi penolakan, bersama juga dengan masyarakat adat dan aktivis secara spontan menulis kalimat-kalimat pada poster yang menyatakan penolakan Kodim Tambrauw. Dan juga pada 27 Juli 2020 lalu, mahasiswa serta warga Tambrauw di Distrik Feef melakukan aksi tolak Kodim di Kantor DPRD Tambrauw. Massa aksi meminta agar DPRD memfasilitasi masyarakat Tambrauw untuk bermusyawarah terkait Kodim tersebut serta meminta Pemerinth Tambrauw untuk lebih fokus pembangunan kesejahteraan rakyat ketimbang Kodim tersebut. Aspirasi tersebut disambut dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw.
Namun higga Kodim 1810/ Tambrauw diresmikan, aspirasi mahasiswa serta masyarakat adat Tambrauw yang menyatakan menolak Kodim tak mendapatkan respon dari pihak Kodim maupun pemerintah setempat. Masyarakat pemilik hak ulayat pun hingga detik ini, tak menyetujui pendirian Kodim di atas tanah adatnya.
Penolakan Kodim ini juga, dilakukan atas dasar pertimbangan beberapa kasus kekerasan yag terjadi. Berdasarkan siaran pers yang diterima, tercatat semenjak aktifitas Kodim di Tambrauw dan juga pendirian Koramil di beberapa distrik tersebut, menciptakan kekerasan yang dialami warga. Dilaporkan bahwa setidaknya ada 7 kasus kekerasan yang dialami warga, dalam rentang waktu Juli 2020 higga Desember 2020.
Hal lain yang juga menjadi dasar penolakan Kodim adalah pembangunan Kodim di Tambrauw bukan merupakan kebutuhan mendasar warga Tambrauw, karena Masyarkat Tambrauw saat ini lebih membutuhkan pembangunan kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan yang lainnya ketimbang pembangunan Kodim.
Setelah peresmian Kodim 1810/ Tambrauw dilakukan, mahasiswa Tambrauw kota studi Jayapura dengan tegas melayangkan penolakan dan medesak pihak terkait untuk segera membatalkan pendirian (peresmian) Kodim tersebut.
“Kami menolak dengan tegas pembangunan Kodim 1810 di Tambrauw yang telah diresmikan pada hari Senin 14 Desember 2020 di Makorem 181 PVT/ Kota Sorong dan mendesak pihak TNI: Panglima TNI di Jakarta, Pangdam 18 Kasuari Papua Barat di Manokwari, Dandrem 181 PVT di Sorong agar membatalkan pembentukan Kodim 1810/ Tambrauw,” kata Nicodemus Momo dalam press release yang diterima.
“Mendesak kepada pemerintah pusat: Presiden Jokowi, Ketua DPR RI, Gubernur Papua Barat, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Bupati Tambrauw, Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw agar koordinasi dengan pihak TNI untuk membatalkan pembentukan Kodim 1810 Tambrauw, Papua Barat,” sambungnya.
Mahasiswa Tambrauw meminta dan mendorong seluruh lembaga kemanusiaan untuk terlibat serta mendukung aksi penolakan pendirian Kodim di Kabupaten Tambauw.
“Mendorong lembaga-lembaga kemanusiaan: Komnas HAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesti Internasional Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi (Elsam) Jakarta, KONTRAS Jakarta, IMPARSIAL, AJAR Indonesia, LOKATARU, Yayasan PUSAKA, Yayasan SATU Keadilan, LP3BH, SKP Keuskupan Jayapura, SKP Keuskupan Manokwari Sorong, LBH Papua, ELSAM Papua, PAHAM Papua, ALDP, KPKC Sinode GKI, JERAT Papua, WALHI Papua, PBHC Jayapura, Greenpeace Papua, Papua Forest Watch Sorong, Belantara Papua, LBH Kaki Abu, PBHKP Sorong dan lembaga-lembaga HAM lainnya untuk terlibat melakukan advokasi mendorong pihak TNI dan pemerintah membatalkan pembangunan Kodim 1810/ Tambrauw,” pungkas Momo selaku ketua Ikatan Mahasiswa Tambrauw di Jayapura.
Mahasiswa Tambrauw tegas menolak Kodim ini juga karena melihat berbagai kasus kekerasan yang dialami warga sipil seperti kasus-kasus kekerasan TNI di daerah-daerah lain di Papua, seperti di Nduga, Intan Jaya, Timika, Yahukimo, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, dan Kabupaten lainnya di Papua.
