Memahami Kepentingan Investasi dengan Dalil Kesejahteraan Rakyat Papua lewat Otsus & DOB

DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –

Oleh: Yohanes Mambrasar)

(Tulisan pendek ini, saya buatkan untuk merespon situasi sosial di bumi Papua dalam beberapa waktu belakangan ini, dalam isu Otsus, Pemekaran dan juga Isu Pjs Gubernur Papua Barat. Saya mencoba memberikan ulasan singkat ini untuk menggambarkan kondisi-kondisi Objektif yang terjadi di balik pertarunganpertarungan kepentingan yang membentuk kondisi sosial politik di Papua saat ini)

Eksistensi OAP

Untuk anda yang merasa punya hutan, punya tanah, yang di dalamnya terkandung Tambang: Emas, Tembaga, Nikel, Baja, Uranium dan berbagai jenis tambang lainnya, di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat, harus bisa memastikan anda akan tetap memiliki hak penuh atas hutan dan tanah anda tersebut. Anda harus memastikan bahwa hutan dan tanah anda akan tetap ada di bawah kendali penuh anda, termasuk anda juga harus bisa memastikan bahwa ikatan luhur anda dengan tanah dan nenek moyangmu, asal-usulmu akan tetap terjalin sampai masa tuamu dan hingga anak cucumu.

Saya sangat yakin ketika anda kehilangan Tanah, maka anda akan kehilangan hak anda atas tanah anda, maka anda juga kehilangan hak pusaka anda dalam komunitas sosial anda atau dalam komunitas suku atau masyarakat adat yang lebih luas.

Banyak komunitas masyarakat adat di dunia dan lebih khusus di Indonesia dan Papua yang telah kehilangan tanah dan hutan, kini mereka pun telah kehilangan pusakanya, mereka telah kehilangan jati dirinya, tidak lagi memiliki ikatan luhur dengan tanah dan nenek moyangnya, mereka menjadi orang yang tidak punya otoritas sosial yang kuat dalam komunitasnya, mereka kehilangan power dalam mempertahankan hidupnya.

Contoh-contoh ini bisa mudah kita temukan dalam masyarakat di Papua, misalnya pada masyarakat adat Sentani,

Kerom di wilayah Jayapura (Tabi), dan termasuk masyarakat adat Moi di Sorong. Mungkin Boi Eluay, Ramses Ohee, Abisai Rollo bisa sebagai contohnya, mereka hanya bisa mengklaim diri sebagai Ondofi atau Ondofolo, tapi mereka sudah tidak punya power lagi dalam mengendalikan masyarakatnya atau tidak punya hak lagi untuk mengatur wiyah adatnya. Ini terjadi karena mereka telah kehilangan tanah dan tidak memiliki hubungan lagi dengan tanah dan leluhurnya, hubungan itu telah putus.

Kepentingan di Balik Otsus dan DOB

Perpanjangan Otsus dan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua adalah agenda Kapitalisme dan Kaum Borjuis Nasional (elit-elit politik, pejabat milier : TNI/POLRI). Otsus dan DOB adalah alat (kebijakan) untuk mengendalikan Bumi Papua (Manusia Papua menjadi hitungan kedua dalam hal kepentingan kapitalisme) dalam negara Indonesia untuk tujuan pengerukan (eksploitasi) sumber daya alam. Otsus dan DOB adalah kebijakan politik yang bertujuan memperlancar kepentingan investasi di bumi Papua.

Lihatlah arah kebijakan ekonomi politik pemerintah Indonesia saat ini, Investasi menjadi fokus utama rezim Jokowi. Lihatlah bagaimana sistem hukum dan birokrasi ditata sebagai pelayan Investasi melaui UU OMNIBUS LAW. Lihatlah materi-materi diplomasi Jokowi dalam forum-forum Internasional di Forum G20, KTT Asean-AS, kerja sama-kerja sama dengan WTO, IMF dan Word Bank. Arah kebijakan politik Jokowi yang pro Kampitalisme ini membentuk Sistem hukum dan birokrasi pemerintah yang sangat loyal mengabdi pada kapitalisme dengan setia bekerja “mempercepat”, “mempermudah”, dan “memperlancar” investasi. Rakyat hanya ditipu, dibuai dengan dalil Investasi untuk membuka lapangan kerja dan mensejahterakan rakyat.

Dalam kebijakan Otsus dan DOB pun rakyat Papua ditipu, dibuai dengan dalil percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat Papua. Narasi-narasi palsu yang dibangun oleh Kapitalisme dan didukung olah para Militer (TNI/POLRI) dan Borjuis (Kaum Prakmatis dan feodal yang berperan sebagai elit nasional, elit lokal, para birokrat, elit partai, dosen-dosen, peneliti, wartawan, konsultan dan penegak hokum).

Apa buktinya?: Yang terjadi setelah kebijakan investasi dilakukan adalah kapitalisme semakin jaya dan rakyat tetap miskin/ para pemilik modal/ investor merauk keuntungan secara mudah atas dukungan perangkat hukum dan birokrasi. Rakyat: Masyarakat adat maupun buruh hanyalah korban, masyarakat adat kehilangan hutan sebagai ruang hidup dan tetap hidup miskin, mereka hidup dalam konflik tanah antar saudara, antar kelompok klen atau suku; mereka kekurangan pangan, serta layanan dan fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi sangat buruk. Para buruh juga sama, mereka dipaksakan bekerja dalam sistem yang buruk: upahnya murah, beban kerjannya tinggi, dan minim perlindungan dan pemenuhan hak-hak. Padahal buruh dan masyarakat adat memiliki peran vital dalam bernegara.

Sama halnya dalam kebijakan Otsus dan Pemekaran Provinsi dan Kabupaten Kota di Papua dan Papua Barat yang dipaksakan oleh pemerintah Indonesia. Otsus dan DOB dipaksakan dengan dalil untuk mensejahterakan rakyat Papua, dengan dalil itu Otsus dan DOB dilaksanakan.  Namun apa yang terjadi pasca Otsus dan DOB dijalankan? berkaca pada pengalaman Otsus dan Pemekaran yang telah dijalankan semenjak tahun 2001 dan komitmen politik pemerintah serta pola. kerjanya, kita dapat melihat banyak fasilitas publik dibangun seperti jalan, jembatan, pasar dan kantor-kantor Pemerintah, serta lahirnya para elit lokal Papua yang sangat korup. Namun banyaknya kemanjuan pembangunan dan elit lokal Papua itu tidak membuat orang Papua semakin kuat dan maju menjadi manusia-manusia berdaulat secara politik, ekonomi, Pangan, maupun Budaya, yaitu manusia yang mampu memguasai birokrasi pemerintah disemua satuan dan lefel, menguasai ekonomi dan menjadi terampil dalam berwirausaha, menguasai menejemen, jadi lider dalam dunia industri (Perusahaan-perusahaan).

Lihat saja pada era Otsus dan Pemekaran pasca tahun 2000, banyak rakyat Papua semakin marjinal di semua sektor. Lihat di sektor ekonomi: pada sektor jasa dan industri masih diikendalikan oleh warga Non Papua, pengembangan ekonomi oleh pemerintah masih bersifat programatik yang dikembangkan sebatas waktu program, serta lebih banyak menyasar warga Non Papua. Penguasaan pasar sampai proyek-proyek infrastruktur dikendalikan penuh oleh Orang Non Papua, pembinaan-pembinaan ekonomi oleh pihak wiraswasta seperti Bank lebih banyak menyasar pelaku ekonomi Non Papua, orang Papua sangat sulit mengakses modal usaha. Di Toko,  Supermarket, Hotel dan Perusahaan Jasa lebih banyak memperkerjakan ‘Orang Amber’, mereka tidak memberikan ruang yang besar bagi rakyat Papua. Sistem ekonomi yang dijalankan ini masi sangat rasis.

Orang Papua di masa Otsus dan Pemekaran ini menjadi manusia konsumtif, manusia yang hanya bisa memakai, menggunakan, meminta, berharap atau bergantung pada orang lain, bergantung pada uang,  namun tidak mampu memproduksi secara mandiri.

Di sektor birokrasi, Orang-orang non Papua (amber) masih mendominasi sistem pemerintah. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati atau Walikota memang dikhususkan untuk diduduki oleh Orang Papua, namun jabatan-jabatan strategis lainnya masih tetap dikendalikan oleh orang-orang Non Papua. Bahkan pada beberapa kota-kota tertentu seperti Kota dan Kabupaten Sorong, Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Timika dan Merauke, Jabatan Wakil Bupati menjadi jabatan wajib orang Non Papua. Di bidang legislatif, Kursi-Kursi DPR tingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi Papua mayoritas diduduki oleh warga Non Papua.

Pada sektor industri Pertambangan, Migas dan Perkebunan pun Orang Papua hanya menjadi penonton menyaksikan tanah dan hutannya dikeruk untuk memperkaya investor dan para elit nasional, lokal dan penjabat TNI/POLRI.  PT. Freeport misalnya sampai sekarang tidak memberikan prioritas bagi orang asli Papua, dalam hal sebagai lapangan kerja maupun kesejahteraan rakyat Papua. Banyak kasus yang menunjukan hal itu, misalnya kasus PHK sepihak 8.300 pekerja dengan kebijakan Furlog, dari total 8.300 pekerja ini, sekitar 70 % nya adalah orang asli Papua. Dalam hal berkontribusi bagi kesejahteraan warga Papua masih sangat minim, walaupun Freeport mengatakan telah memberi pajak besar bagi negara dan membangun banyak masyatakat Papua di sekitarnya. Namun faktanya ada banyak orang Kamoro di Timika yang hidup sangat miskin, banyak dari mereka yang tidak memiliki rumah layak, tidak memiliki akses terhadap air bersih, dan sulit mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Sebaliknya Freeport gencar membiayai study doktoral, profesor dan guru besar dosen-desen di UI di Jakarta, serta meningkatkan fasilitas Kampus ITB di Bandung.

Kasus yang sama juga dialami oleh masyarakat Moi Sorong dan Rakyat Bintuni dalam hubungannya dengan kegiatan investasi PT. Petro Gas (Petro Cina) dan BP LNG Tangguh. Orang Moi di Distrik Segun dan Seget, wilayah pengerukan Minyak dan Gas oleh PT Petro Gas (PT Petro Cina) misalnya sampai sekarang tidak memiliki akses jalan yang baik ke Kota atau lintas distrik, Warga Seget khususnya saat ini harus ke Kota Sorong menggunakan perahu lombot melewati laut dengan resiko yang tinggi.

Orang Papua Semakin Tersingkir Dalam Kebijakan Otsus dan Pemekaran

Otsus dan Pemekaran yang marak dilakukan dengan iming-imingan kesejahteraan, namun faktanya tidak demikian, faktanya kehidupan banyak orang Papua semakin memburuk, di kota-kota besar orang-orang Papua hidup dalam komunitas-komunitas miskin di sudut kota, misalnya di Kota Sorong, banyak warga Papua di Rufei, Klademak Pantai atau di KM 9-10,  hidup dalam rumah-rumah kecil yang tidak layak, mereka tidak memiliki akses air bersih, dan juga sulit mengakses aliran listrik, dan memiliki tingkat kesehatan dan pendidikan yang buruk, atau banyak orang Papua di Kota-Kota besar di Papua dan Papua Barat telah menjadi peminta-minta di jalanan tanpa memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap, (banyak dari mereka melakukan kegiatan meminta-minta di jalanan, atau menjaga parkiran). Situasi yang berbeda 100 % sebelum adanya Otsus dan pemekaran. Sebelum tahun 2000-an tidak ada orang Papua yang meminta-minta di jalanan atau menjaga parkiran, bahkan tidak ada yang memegang kartong di Lampu Merah untuk minta sumbagan bantuan biaya pengobatan. Namun saat ini pada era Otsus sangat mudah kita jumpai orang Papua memegang karton minta sumbangan biaya pengobatan.

Otsus dan DOB adalah Alat untuk Menjajah Papua

Otsus dan Pemekaran dilakukan dengan dalil membangun kesejahteraan orang Papua, namun kebijakan itu dilakukan tanpa meletakannya pada kebutuhan objektif atau aspirasi rakyat Papua. Jika rakyat Papua menjadi subjek dari kebijakan tersebut, dan jika benar-benar pemerintah memiliki niat baik membangun rakyat Papua, maka mestinya kebijakan Otsus, pemekaran dan Investasi di Papua harus dilakukan berdasarkan kebutuhan rakyat Papua, pemerintah harus mendengar dan menghargai aspirasi rakyat Papua. Karena di situlah kita dapat mengukur komitmen serius pemerintah membangun rakyat Papua.

Penulis adalah Praktisi Hukum)

"Obor Untuk Papua"

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

Mahasiswa Mimika di Kota Malang Tuntut Pemda Mimika dan YPMAK Tanggung Jawab Masalah Pendidikan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Mahasiswa Mimika yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mimika (IPMAMI) Kordinator Wilayah Kota Malang, menyikapi persoalan pendidikan...

Mahasiswa Mimika Se-Jawa Bali Tuntut Pihak YPMAK dan Pemda Mimika Serius Perhatikan Masalah Pendidikan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Amolongo…Nimaowitimi…Amakanie…Kinaonak …Saipa … wa.wa.wa. Pendidikan adalah bekal yang harus dimiliki setiap orang untuk mencapai segala sesuatu yang telah menjadi target...

Mahasiswa Maybrat di Kota Surabaya Pertanyakan Pemda Maybrat Terkait Biaya Pendidikan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Maybrat gelontorkan dana sebesar Satu Miliar (1M) kepada Calon Siswa (Casis) Bintara dari...

Papua Bercerita

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Orang Papua penting menceritakan kisah nyata dalam keseharian hidup nya. Cerita masa dulu, sekarang dan waktu akan datang. Potret kehidupan...

Breaking News: Polisi Tangkap 62 Massa Aksi di Jayapura

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Aksi damai mahasiswa dan rakyat Papua di Jayapura pada Selasa, (2/04/2024) dibubarkan dengan paksa oleh aparat kepolisian dan sebanyak...