26.8 C
Special Region of Papua
Friday, September 17, 2021

Operasi Militer di Kabupaten Puncak Papua, Mahasiswa Puncak se-Jawa dan Bali Keluarkan Pernyataan Sikap

DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –

Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak Papua (IPMAP) se-Jawa dan Bali mengeluarkan pernyataan sikap dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang sudah dan sedang berlangsung di Kabupaten Puncak Papua, Provinsi Papua. Pernyataan sikap tersebut, dilakukan dalam konferensi pers yang berlangsung di Asrama Papua Kamasan III Surabaya, pada Sabtu, 26 Juni 2021.

Dalam keterangan pers yang diterima Dipta Papua, semenjak November 2020 hingga Juni 2021 tercatat sembilan (9) warga sipil menjadi korban tewas penembakan akibat kontak senjata yang terjadi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Juga dalam operasi itu, pasukan TNI/ POLRI melakukan serangan udara dan darat dengan menggunakan tiga helicopter yang mengakibatkan sekurangnya ada 833 warga sipil dari Lima Distrik, 26 Kampung dan 26 Gereja yang mengungsi ke hutan dan beberapa kabupaten tetangga.

Mahasiswa Puncak Papua se-Jawa dan Bali menilai tidak ada upaya serius dari pemerintah daerah maupun pusat serta lembaga legislatif dan Komnas HAM RI yang lamban untuk selesaikan konflik atau krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Puncak tersebut.

“Ini menambah rentetan kasus kekerasan militer (TNI-POLRI) terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak Papua. Hingga kini, belum ada langkah serius yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Papua serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Puncak Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua dalam menyikapi operasi militer yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua. Dan juga, Komnas HAM yang belum merespon operasi militer yang sedang berlangsung di Kabupaten Puncak Papua,” terang Kelanus Kulua selaku Badan Pengurus Pusat (IPMAP) se-Jawa dan Bali dalam pers release yang diterima.

Mahasiswa Puncak juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar berhenti menggunakan pendekatan militer dalam merespon persoalan di Kabupaten Puncak maupun di Papua pada umumnya.

Kontak senjata yang terjadi di Kabupaten Puncak itu, berawal dari ditembaknya Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua oleh pasukan TPNPB pimpinan Mayjen Lekagak Telenggeng pada 25 April 2021 lalu di Kampung Ndampet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua. Merespon kasus penembakan tersebut, Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD memerintah TNI/ Polri untuk mengejar dan membasmi kelompok TPNPB-OPM di Kabupaten Puncak Papua.

“Namun, akibatnya justru masyarakat sipil yang menjadi korban atas aksi pengejaran yang dilakukan oleh pasukan TNI/ POLRI tersebut,” tegas Kelanus Kulua wakili Mahasiswa Puncak.

Merespon krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Puncak (IPMAP) Se-Jawa dan Bali menuntut agar:

  1. Hentikan Operasi Militer di Kabupaten Puncak Papua
  2. Tarik Militer organik dan non-organik di Kabupaten Puncak Papua dan seluruh Tanah Papua
  3. Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini dinas Pendidikan segera mencabut Memorandum Of Understanding (MoU) yang memberikan kewenangan kepada TNI-POLRI untuk mengajar di sekolah-sekolah di seluruh Distrik, Kabupaten Puncak Papua
  4. Segera membuka akses Jurnalis independen di Kabupaten Puncak Papua dan seluruh Tanah Papua
  5. Meminta kepada media cetak, elektronik, maupun online untuk memberitakan secara jujur terkait kondisi rakyat di Kabupaten Puncak Papua sesuai dengan asas jurnalisme
  6. Komnas HAM RI segera membentuk tim pencari fakta terkait penyelesaian krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua
  7. Segera mencabut pelabelan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai Teroris
  8. Tolak keberlanjutan Otonomi Khusus Papua dan pemekaran wilayah (DOB) di seluruh Tanah Papua
  9. Pemerintah Kabupaten Puncak Papua, Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Adat Papua agar segera memperhatikan masyarakat sipil yang sedang mengungsi di Kabupaten Puncak Papua
  10. Lembaga esekutif dan legislatif segera hentikan konflik internal dan lebih serius menangani persoalan krisis kemanusiaan yang dialami rakyat Kabupaten Puncak Papua
  11. Lembaga-lembaga gereja dan tokoh-tokoh agama di seluruh Tanah Papua segera mengambil sikap tegas demi keselamatan umat Tuhan di kabupaten Puncak Papua

"Obor Untuk Papua"

Maksimus Syufi
Jurnalis Dipta Papua

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

Seribu Cerita Terukir dan Perjalanan itu Akan Dilanjutkan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Oleh: Rudi Wonda)* Ap Nayigin... Yang terlahir dalam fase Kolonialisme Indonesia adalah, Mereka yang telah merasakan Penindasan dari dalam kandungan ibu...

Tamparan Keras Lagu “Bawa Dia” Terhadap Martabat Perempuan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Oleh: Maksimus Syufi)* Awalnya, sa anggap sepenggal lirik di lagu “Bawa Dia” yang dinyanyikan oleh beberapa rapper Papua itu,...

Mahasiswa Papua: Segera Tarik dan Hentikan Operasi Militer di Wilayah Maybrat

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Sejak penyerangan pos koramil di Kisor, Aifat Selatan pada Kamis (2/9/2021) yang menyebabkan empat anggota TNI terbunuh itu,...

19 Kampung Mengungsi Pasca Pembunuhan 4 Anggota TNI di Maybrat

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Sedikitnya ada 19 Kampung dari 6 Distrik di Kabupaten Maybrat yang mengungsi akibat operasi militer pasca penyerangan Pos...

Presidium Germas PMKRI Jayapura Minta Pemerintah Serius Tangani Persoalan di Maybrat

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Terkait dengan penyerangan Posramil Kisor, Aifat Selatan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang menyebabkan 4 angoota...