DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Belum lama ini, berbagai pernyataan sikap terkait kendala kebutuhan atau kesejahteraan Mahasiswa Tambrauw di beberapa Kota Studi, seperti Jogja, Malang, Manado, Manokwari dan Jayapura. Berdasarkan informasi yang diterima, pernyataan Mahasiswa tersebut belum mendapat tanggapan dari pemerintah daerah Kabupaten Tambrauw.
Merespon perihal tuntutan Mahasiswa Tambrauw itu, Dewan Pimpinan Daerah Komine Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Tambrauw mengaku berusaha memfasilitasi adanya ruang bersama antara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Komisi III DPRD Kabupaten Tambrauw serta seluruh ketua Ikatan Mahasiswa Tambrauw se-Indonesia.
Namun, pihak DPD KNPI Tambrauw mengatakan permintaan adanya ruang audiensi tersebut, belum mendapat kepastian.
Padahal, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Pelajar dan Mahasiswa DPD KNPI Kabupaten Tambrauw, Kosmas Sedik mengatakan pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan persoalan mendasar perjuangan menghadirkan Kabupaten Tambrauw dan hal itu tertuang dalam Misi pertama Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
“Namun dilihat sebelah mata. Pembayaran biaya listrik dan air di seluruh asrama maupun kontrakan Mahasiwa Tambrauw macet total, pembangunan Asrama Mahasiswa Tambrauw di Jayapura, rehab Asrama Tambrauw di Malang dan Yogyakarta, kelanjutan rumah kontrak bagi Mahasiswa Tambrauw di beberapa kota studi dan biaya tugas akhir bagi Mahasiswa Tambrauw ini, sama sekali tidak jelas,” jelasnya dalam pesan singkat yang diterima diptapapua.com.
“Dengan situasi ini masih pentingkah Kabupaten Tambrauw itu ada dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Jadi Misi Pemerintah Nomor Satu?,” tambahnya.
Dia menegaskan agar pihak Pemerintah maupun legislativ di kabupaten Tambrauw jangan menunggu hingga ada aksi demonstrasi dari mahasiswa baru mereka bertindak.
“Bupati, Sekda dan DPRD jangan tunggu sampai mahasiswa demo lalu sok-sok muncul sebagai malaikat penyelamat di hadapan Mahasiswa. Kemudian di belakang bangun stigma buruk bahwa Mahasiswa anarkis karena melawan pemerintah dan Negara,” beber Kosmas Sedik.
Dia juga menanyakan fungsi DPRD Tambrauw. Lantaran persoalan aspirasi Pencaker asli Tambrauw dan aspirasi pembangunan asrama permanen Mahasiswa Tambrauw di Jayapura belum tuntas hingga detik ini.
“Maka bagi saya, DPRD Tambrauw itu pengikut Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw dan bukan perwakilan rakyat Tambrauw,” tegas Sedik.
Dirinya mendesak DPRD Tambrauw agar segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Tambrauw. “Saya bersedia sebagai akademisi, bekerja sama menyusun naskah akademik dan rancangannya. Intinya berikan anggaran dan kewenangan,” ujar Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Pelajar dan Mahasiswa DPD KNPI Kabupaten Tambrauw ini.
Kosmas Sedik juga menuntut agar Bupati Tambrauw segera menggantikan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tambrauw dan segera kembalikan pengelolaan dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi pembayaran listrik dan air di asrama mahasiswa ke Badan Keuangan dan Aset Daerah seperti beberapa waktu lalu agar prosesnya berjalan lancar.
Dia berharap ada perhatian yang serius dari pemerintah bagi pembangunan Sumber Daya Manusia Tambrauw. Sebab “pembangunan bagian ini merupakan cita-cita awal perjuangan menghadirkan Kabupaten Tambrauw dan poin pertama misi pemerintah Kabupaten Tambrauw serta bukti tanggung jawab negara bagi cita-cita dan masa depan kehidupan Bangsa”.
“Pemerintah Kabupaten Tambrauw jangan jadikan persoalan sederhana seperti mahasiswa mabuk dan mahasiswa yang sering kritisi Pemda sebagai alasan untuk masa bodoh dengan Mahasiswa. Tetapi harus ada perhatian serius bagi pembangunan Sumber Daya Manusia Tambrauw,” pungkas Kosmas Sedik.
