DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Pemuda dan Mahasiswa Tambrauw di kota studi Manokwari pada Rabu (23/12/2020) melakukan jupa pers untuk menyatakan dengan tegas bahwa tetap menolak pembangunan Komando Distrik Militer (Kodim 1810/Tambrauw) yang telah diresmikan pada 14 Desember 2020 lalu di Makorem 181 PVT/ Kota Sorong.
Alasan penolakan pembangunan Kodim tersebut, dibeberkan oleh wakil ketua ikatan mahasiswa Tambrauw kota studi Manokwari bahwa kehadiran Kodim di Tambrauw akan menimbulkan traumatis (ketidak nyamanan psikologis) yang diderita masyarakat Tambrauw.
“Kami trauma dengan pembangunan Kodim karena pernah terjadi berbagai kekerasan yang dilakukan TNI/POLRI terhadap masyarakat, maka Kami dengan tegas menolak Kodim di Kabupaten Tambrauw,” ucap Marinus Yeblo.
Ditegaskan juga oleh Anton Yeblo, seorang mahasiswa Tambrauw di Gorontalo bahwa kehadiran Kodim itu akan menciptakan konflik di tengah kehidupan masyarakat. “Pembangunan Kodim di Tambrauw sangat ‘kacau’, karena dengan pembangunan Kodim ini, akan ada konflik kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat,” tutur Yeblo.
“Kami tidak butuhkan Kodim di Tambrauw, yang kami butuhkan adalah pelayanan kesehatan, pendidikan yang baik terutama pembangunan sumber daya manusia. Maka itu kami seluruh mahasiswa, pemuda beserta masyarakat dengan tegas menolak Kodim di Kabupaten Tambrauw,” lanjutnya.
Dilanjutkan oleh Koordinasi jumpa pers, Sigfrits Yokser bahwa pembangunan Kodim tidak menjadi kebutuhan utama masyarakat Tambrauw, karena yang dibutuhkan ialah pembangunan sumber daya manusia. Juga menurutnya Tambrauw bukan daerah konflik sehingga harus dibangun Kodim.
“Kodim tidak terlalu penting bagi mahasiswa, pemuda atau masyarakat adat Tambrauw karena yang kami butuhkan hari ini adalah sumber daya manusia. Pemerintah harus siapkan SDM terlebih dahulu. Tambrauw itu bukan daerah konflik sehingga Kodim tidak terlalu dibutuhkan. Kehadiran Kodim itu hanya untuk mengamankan investasi yang akan membongkar habis hutan Tambrauw,” tegasnya.
Lalu pihaknya mencontohkan berbagai kasus kekerasan yang terjadi karena kehadiran TNI/POLRI, seperti di Nduga, Intan Jaya, Merauke dan daerah Papua lainnya. Dia menegaskan lagi bahwa kehadiran Kodim di Tambrauw tersebut, bukan permintaan atau keinginan dari masyarakat.
“Pembanguan Kodim di Tambrauw tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Kami di sini aman saja. Kami masih trauma dengan kekerasan penembakan yang dilakukan TNI/POLRI. Maka kami tegas kepada pemerintah Kabupaten Tambrauw agar segera membatalkan Kodim di Tambrauw,” pungkas Yokser, koordinator jumpa pers.
Berikut pernyataan sikap Pemuda dan Mahasiswa Tambrauw kota studi Manokwari dalam menyikapi pembangunan Kodim 1810/ Tambrauw.
- Kami mendukung warga Tambrauw dalam menyampaikan pendapatnya terkait penolakan Kodim.
- Mendesak panglima TNI, Pangdam 18 Kasuari Papua Barat, Dandrem 181 PVT/ Kota Sorong untuk membatalkan pembangunan Kodim di Tambrauw.
- Kami mendesak Presiden Jokowi, Ketua DPR RI, Gubernur Papua Barat, Katua DPRD Provinsi Papua Barat, MRP Papua Barat, Bupati Tambrauw, Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw agar dapat berkoordinasi dengan pihak TNI untuk membatalkan Kodim di Tambrauw.
- Kami mendesak Pemerintah Tambrauw untuk lebih fokus kinerja pada pembangunan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat (mikro) dan akses jalan, jembatan, listrik serta jaringan telkomsel.
- Kami mendesak pemerintah dan DPRD Kabupaten Tambrauw agar mendengarkan aspirasi masyarakat Tambrauw terkait penolakan Kodim 1810/ Tambrauw.
- Apabila aspirasi penolakan pembangunan Kodim 1810/ Tambrauw tidak mendapatkan perhatian Pemerintah dan DPRD Kabupaten Tambrauw, maka kami bersama seluruh masyarakat Tambrauw siap menduduki kantor bupati dan DPRD Kabupaten Tambrauw di Feef, ibukota Kabupaten Tambrauw.
