23.3 C
Special Region of Papua
Sunday, December 5, 2021

Pengaduan Konstitusional Keharusan dalam Konstitusi

DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –

Oleh: Thomas Ch Syufi*

Pasca-Keputusan Mahkamah Agung soal Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020, pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra mendengungkan isu Constitutional Complaint. Gagasan itu mencul sebagai pengganti upaya hukum  Peninjauan kembali  yang tidak dikenal dalam rezim Pilkada sesuai Peraturan MA No.11  Tahun 2016. Namun, Pengaduan Konstitusional yang diajukan Yusril ke MA tidak mempunyai kepastian hukum.

Isu Constitutional complaint atau Pengaduan Konstitusional(PK) yang sengaja dihembuskan oleh Yusril Ihza Mahendra ke MA dengan dalih untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 D ayat(1) UUD 1945, sangatlah tepat.  Karena secara sederhana, PK adalah upaya warga negara atas dilanggarnya hak-hak konstitusional akibat perbuatan atau kelalaian pejabat publik, baik pemegang kekuasaam eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. PK merupakan jalan pamungkas setelah semua upaya hukum telah dilakukan oleh seorang warga negara.

Constitutional complaint terjadi tatkala seorag warga negara megadu ke Mahkamah Konstitusi bahwa tindakan atau  kelalaian suatu pejabat negara aatau pejabat publik telah melanggar hak konstitusionalnya sementara segala upaya hukum biasa yang tersedia tidak ada lagi. Memang, kewenangan constitutional complaint, termasuk, constitutional question, tidak dimiliki MK hingga saat ini. Padahal, MK di negara lain di samping diberikan kewenangan judicial review atau constitutional review, juga diberi kewenangan untuk mengadili perkara-perkara constitutional complaint dan constitutional question.

Dan, beberapa contoh negara yang telah menerapkan Constitutional Complaint antara lain, Jerman, Afrika Selatan, dan Korea. Jadi, Constitutional Complaint memang  menjadi keharusan dalam negara demokrasi dan hukum seperti Indonesia. Sebagaimana dikatakan salah satu hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna bahwa tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili constitutional complaint menyebabkan tidak tersedianya upaya hukum(judicial remedy) melalui mekanisme peradilan konstitusional(constitutional adjudication) untuk pelanggaran atas hak-hak konstitusional warga negara. Pelanggaran tersebut bukan dikarenakan inkonstituinalitas norma undang-undang melainkan karena adanya perbuatan maupun kelalaian lembaga negara atau pejabat publik.

Selama ini, masyarakat yang merasakan hak-haknya terlanggar dapat melakukan pengaduan ke MK, namun MK menolak hal itu. Tahun 2010, misalnya, terdapat 30 permohonan yang secara substansial  constitutional complaint dimohonkan di MK dan ditarik atau diputus dengan amar “tidak dapat diterima”,—karena memang dari sisi kompetensi absolut—MK tidak berwenang mengadili perkara constitutional complaint. Hal tersebut mengingat secara gamblang dalam pasal 24C ayat(1) UUD 1945 berbunyi: “Mahkmah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Tentu, gagasan PK itu sebagai  respon atas realitas dan dinamika politik dan hukum di negara ini,  Di mana banyak keputusan pejabat publik, terutama keputusan pejabat peradilan yang sering jauh dari pemenuhan rasa keadilan warga negara(pencari keadilan). Secara normatif memang mensyaratkan bahwa setiap putusan pengadilan harus dianggap benar dan harus dihormati(res judicata proveritate habetur) kecuali dibatalkan oleh putusan  pengadilan yang lebih tinggi.  Atau yang lazim dikenal, “Judicia poxteriora sunt in lege fortiora(keputusan terakhirlah  yang terkuat di mata hukum).

Namun, jika warga negara yang tidak merasa puas dengan putusan tersebut, maka melakukan upaya hukum pada peradilan yang jenjangnya  lebih tinggi untuk mendapatkan kepastian hukum. Akan tetapi, dalam  sistem  pemilihan umum(Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah(Pilkada), dan pemilihan umum kepala daerah(Pemilukada) tidak mengenal upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali maupun pengaduan konstitusional. Hal ini mencederai rasa keadilan bagi  setiap  warga negara yang memburu keadilan di pengadilan.

Padahal dalam negara hukum dikenal doktrin yang mengatakan bahwa perjuangkanlah ketidakadilan hingga ketidakadilan itu menemukan keadilan. Artinya, setiap warga negara mengajukan upaya hukum, misalanya, banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun upaya-upaya hukumnya lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Tentu  upaya hukum luar biasa atau pengaduan konstitusional(PK) merupakan hak setiap warga negara, tetapi  dalam sistem pemilu, pilkada, maupun pemilukada tidak  ada upaya hukum luar biasa pada tingkat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Memang dalam teori  ilmu hukum dikenal asas hukum pidana berbunyi, “Res judicata in criminalibus, setiap perkara pidana itu harus ada akhirnya atau ujungnya. Atau yang umum dikenal juga adalah “litis finiri oportet, setiap perkara harus ada akhirnya. Artinya, diberikan hak setiap warga negara melakukan upaya hukum dari perdilan tingkat bawah, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Dan pada tahap itu peninjauan kembali tentu diatur ketentuan secara limitatif dan restriktif  bahwa upaya hukum luar biasa atau PK bisa dilakukan  sekali atau lebih  dari sekali.

Sayang, hal itu hanya berlaku pada perkara tertentu pada peradilan pidana dan perdata, sementara untuk perkara sengketa hasil pemilu, pilkada, dan pemilukada, termasuk sifat memaksa terhadap pejabat administasi negara yang mengabaikan putusan pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Amandemen

Setidaknya upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 perlu diapresiasi, sekaligus harus didukung oleh semua komponen bangsa ini. Mulai dari aktivis, akademisi, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan presiden wajib memberi dukungan atas rencana amandemen tersebut. Karena dengan amandemen UUD 1945, tentu juga banyak hak-hak fundamental warga negara pun ikut diatur atau diperbaiki ke arah yang lebih baik di masa depan.

Juga, hak-hak konstitusional seperti yang disinggung di atas tentang Constitutional Complaint atau Pengaduan Konstitusional(PK)harus menjadi salah satu agenda prioritas dalam amandemen. Di mana, PK belum diatur dalam sistem hukum Indonesia dan PK hanya masih menjadi ius constituedum. Artinya hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup bernegara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.

Diharapan dalam amandemen UUD 1945 nanti bisa dimasukkan Constitutional Complaint dalam salah satu rumusan pasal yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi  berdasarkan pada resultante atau konsensus para law maker(legislator). Karena selama ini belum ada kejelasan:  Constitutinal Complaint menjadi kewenangan lembaga mana? Bahkan belum juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. MK sendiri saja menyebutkan bahwa MK tidak memiliki kewenangan Constitutional Complaint. Apakah MA yang memiliki kewenangan demikian? Tentu dilihat ke dalam ketentuan UUD 1945 tidak diatur juga kewenangan MA menangani Constitusional Complaint.

Maka, rencana amandemen UUD 1945 nanti menjadi momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk menyalurkan berbagai aspirasinya, termasuk juga constitutional complaint. Jadi, Constitutional Complaint harus diakomodir dalam kewenangan dari salah satu lembaga peradilan tertinggi di negara ini, yaitu Mahkamah Konstitusi. Kehadiran constitutional complaint dalam konstitusi akan menjawab keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya pada aras penyelesaikan sengketa pemilu, pilkada, atau pemilukada, tetapi juga untuk hal-hal lain yang berelevan dengan kepentingan hukum rakyat Indonesia.

Contoh lain dari Constitutional Complaint, jika ada warga negara mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara mengenai tindak faktual yang dilakukan oleh salah satu lembaga negara, eksekutif/pemerintah, misalnya, dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun lembaga negara(pemerintah) yang dimaksud tak kunjung melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan sehingga merugikan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum.  Sehingga Constitutional Complaint menjadi sebuah motode atau upaya hukum luar biasa yang cukup efektif untuk membantu warga negara yang untuk mengkanalisasikan hak-hak konstitusionalnya yang diabaikan oleh pejabat administrasi negara (atau pemerintah).

Selain Constitutional Complaint, ada beberapa hal penting juga yang perlu direkomendasikan dalam proses amandemen ke lima UUD 1945 nanti, antara lain, pasal tentang DPD RI harus diperkuat posisinya sebagai lembaga yang tidak hanya sebagai tim asistensi atau lembaga subordinasi DPR.  Yang mana DPD hanya memberik pertimbangan, tetapi juga harus  ikut memutuskan undang-undang atau segala keputusan yang  mengatur tentang kepentingan(atau urusan) daerah.

Selanjutnya, perlu dipertimbangkan juga adalah  pasal 14 ayat(2) Presiden member  amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Memang benar, amnesti dan abolisi adalah proses politik, hingga harus persetujuan rakyat melalui lembaga DPR. Namun, di sisi lain, DPR adalah badan politik, sementara yang diperlukan adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan politik, kemanusiaan, sosial, dan lain-lain merupakan hak prerogatif presiden. Yang diperlukan adalah pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung untuk memberi dasar yuridis atas pertimbangan Presiden.

Yang berikut adalah pasal 24B yang mengatur Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim”. Yang perlu ditambahkan agar KY memiliki kewenangan yang kuat adalah “KY berwenang memanggil, mengadili, dan memecat hakim yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan jabatannya atas laporan atau seruan dari  individu dan kelompok orang, atau khayalak ramai.

Dan yang terakhir adalah pasal yang menyebut Indonesia menganut  Sistem Pemerintah Presidensial perlu dihapus. Karena secara logika, dari mekanisme pengisian jabatan presiden melalui proses pemilihan umum secara mutatis mutandis bisa diketahui bahwa Indonesia adalah negera menganut Sistem Pemerintahan Presidensial. Maka hal tersebut  tidak perlu lagi dicantumkan dalam UUD 1945 atau peraturan lain yang secara hierarkis berada di bawahnya.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Hukum Tata Negara dan Advokat (Pengacara) muda Papua.

"Obor Untuk Papua"

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

SEJARAH (I): Latar Belakang Lahirnya IPMT Surabaya

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua -Melalui Musyawarah Besar (Mubes) pada Sabtu, 20 November 2021 di Asrama Papua Kamasan III Surabaya, secara resmi Organisasi...

ESAI: Noken Mama Papua

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua -Oleh: Louis Kabak)*"Noken Mama Papua". Tidak bisa kita pungkiri bahwa noken tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Papua....

ESAI (III): Cinta di Kiri Jalan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua -Oleh: Maksimus Syufi)*Pada sebuah sore yang jahat, langit di Kota Rasis itu memerah dan membakar mawar berduri di...

ESAI (II): Anak Itu Sudah Mati

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua -Oleh: Maksimus Syufi)*Besi panas yang dikirim Presiden Jokowi dari Istana itu, menembus perut dan membunuh Nopelinus Sondegau, anak...

ESAI (I): Sa Punya Nama Pengungsi

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua -Oleh: Maksimus Syufi)*Desember 2018 di Nduga, saat itu sa ada di dalam Mama punya perut. Hingga 2019, sa...