Rakyat Tertindas: Pelanggaran HAM Meningkat!

DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –

Oleh: Maner Kay)

(Artikel Refleski dari Pembacaan Situasi)

Kawan-kawan semua sudah tau, kalau yang disebut dengan rakyat tertidas adalah orang-orang yang diperas, dipekerja seperti budak, diekploitasi, hak-hak hidupnya dirampas dan secara ekonomi mereka lemah.

Di negara sebesar Indonesia, warisan kolonial masih terus dijalankan secara masif dari rezim pemerintahan Soekano-Soeharto- sampai Jokowi saat ini. Sudah 7x kali Indonesia menggonta-ganti presiden tapi masih jauh dari kata baik sejahtera. Kenapa bisah demikian? karena hikmat yang dibangun adalah hikmat penindasan, bukan kebijaksanaan.

Coba kita lihat situasi saat ini, yang dimana ketimpangan sosial di kehidupan masyarakat manusia  benar-benar nyata adanya. Ketimpangan sosial  saat ini diperparah lagi dengan meraknya kasus pelanggaran-pelanggaraan HAM dengan banyak motif: baik itu pelanggaran HAM ringan sampai yang paling berat. Tindakan pelanggaran HAM  yang dimaksud di sini melingkupi pembunuhan/penembakan brutal, perampasan tanah adat, pencanplokan paksa daerah lain, penganiayaan, pemerkosaan dll.

Semua tindakan itu justru seringkali dilakukan oleh aparat negara, baik di ranah hukum maupun secara praktek fisik saat berhadapan langsung dengan rakyat. Di sini keadilan hidup semakin hilang. Semua perosalan  kemanusiaan terus menumpuk tanpa ada penyelesaian oleh negara, ditambah lagi dengan pembungkaman ruang demokrasi dengan pasal-pasal karet dari UU ITE. Dalam tulisan singkat  ini, saya ingin meringkas beberapa kasus-kasus kemanusiaan yang sengaja diciptakan oleh elit-elit negara lalu dibiarkan begitu saja.

  1. Konflik Agraria-Kepentingan Ekonomi Politik  

Dalam dua dekade teakhir, rakyat Indonesia tidak hanya bertahan hidup di tengah-tengah wabah Covid-19, akan tetapi mereka juga berusaha  bertahan hidup di tengah-tengah keserakahan elit-elit penguasa. Tidak lain dari  melewan penyebaran Covid-19 sama halnya melawan elit-elit penguasa yang wataknya kapitalistik. Watak kapitalistik dari banyaknya elit-elit di negeri ini sudah menghancurkan alam, manusia bahkan seluruh tatanan alam semesta. Oleh karenanya, konflik yang muncul adalah konflik bermotif kepentingan ekonomi.

Terkait konflik agraria, akhir-akhir ini di beberapa daerah terlibat konflik yang cukup panas, bahkan konflik ini menjemput nyawa manusia. Daerah-daerah yang memanas saat ini meliputi: Desa Wadas-Kabupaten purworejo-Jawa tengah, Desa Pakel kabupaten Banyuwangi-Jawa Timur, Desa Kalase di kabupaten Minahasa-Sumatera utara, Desa Long bentuk-kecamatan busang-Kalimantan Timur, Desa Supul-Kecamatan Kuatnana-Kabupaten timur selatan dan  yang  terakhir di Papua.

Karena di Papua daerah konflik cukup masif terjadi di beberapa kabupaten, maka nama-nama kabupaten/kota saya sebutkan secara spesifik di sini antara lain: Kabupaten Timika, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Wamena, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Oksibil dll.

Dari beberapa daerah/kabupaten yang saya sebutkan dan atau  belum saya sebutkan di sini, seringkali terjadi konflik berkepanjangan antara rakyat pribumi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan eksploitatif di dalamnya. Dengan begitu maka konflik agraria adalah konflik bermotif ekonomi dari kepentingan perusahan yang disuport langsung melalui aparat keamanan negara TNI-Polri. Lebih dalam kita lihat, Konflik agaria yang terjadi saat ini di indonesia dikenal dengan dua motif yaitu: konfik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal muncul karena individu/ kelompok lain mengizinkan pihak perusahan masuk, sedangkan pihak lain menolak keberadaan perusahan  sehingga timbul konflik antara sesama. Kemudian..Konflik Vertikal melingkupi seluruh lapisan masyarakat. Konflik ini motif-nya adalah perlawanan dari seluruh lapisan masyarakat melawan pihak perusahaan/negara dengan dalil menolak adanya investasi di daerahnya.

Namun jikalau kita cek akarnya, Konflik horizontal dan konflik vertikal yang terjadi di lingkup kehidupan saat ini, bukan karena kemauan Rakyat, akan tetapi karena keserakahan dan  kepentingan elit-elit itulah  yang mengakibatkan adanya konflik berkepanjangan. Kalau  kita bertanya  siapa elit-elit itu?  maka dengan lantang kita harus angkat suara bahwa yang menyebabkan konflik  horizontal dan konflik vertikal di lingkungan masyarakat tidak lain adalah elit-elit  borjuis, yang nantinya dibantu dengan serdadunya TNI-Polri.

Dari semua akar konflik ditempuh dengan jalur politik dan kekerasan dari TNI-Polri. Memang benar Watak TNI-Polri di negara indonesia bukan untuk membela dan melindungi rakyat, akan tetapi untuk mengancurkan rakyat dengan kekuatanya. Apakah benar ? coba kita lihat beberapa kasus di bawa ini:

  • Perjuangan rakyat wadas menolak adanya perusahan tambang di tempatnya, namun setiap saat rakyat dapat intimidasi dan tindakan kekerasan lainnya dari aparat TNI-Polri.
  • Perjuangan rakyat Pakel-Banyuwangi menolak adanya penguasaan perkebunan di daerahnya, namun setiap saat rakyat dapat intimidasi dan tindakan kekerasan lainnya dari aparat TNI-Polri.
  • Perjuangan Rakyat Papua menolak adanya investasi perusahan di Blok Wabu, PT. Freeport di Timika, PT Korindo di Kabupaten Boven Digoel, dan perkebunan sawit di Kabupaten Sorong dan Maybrat. Namun setiap saat penolakkan dilakukan, rakyat dapat intimidasi, dan tindakan represif dari aparat TNI-Polri. Bahkan pembungkaman dan pembunuhan dilakukan di luar jalur Hukum.
  • Perjuangan rakyat pribumi di Sulawesi Tenggara menolak adanya investasi dari perusahan GKP yang mengklaim paksa tanah adat. Saat rakyat melakukan penolakan di tempat, tindakan kekerasan dilakukan oleh aparat TNI-Polri.

Paparan di atas merupakan fakta yang berlangsung di beberapa daerah, dimana napsu kapitalistik dari elit-elit penguasa mendorong kehancuran pada tatanan hidup masyarakat setempat.

Terkait konflik agraria di Indonesia yang mucul setiap saat, Dwi Kartika  selaku sekjen konsomsiun pembaruan agraria (KPA) mengungkapkan data pada tahun 2021 kemarin tercatat 207 kasus konflik agraria, letusan konflik mencangkup 32 provinsi yang bersebar di 507 desa/kota di indonesia. Sedangkan korban berdampak pada kepala keluarga (KK) mencapai 198.895 dengan luas lahan 500.062 hektar. (Sumber: www.beritasatu.com)

Dwi Kartika menambahakan meskipun kasus konflik agraria mengalami penurunan dari tahun selemnnya yang berjumlah 241, menjadi 207 di tahun 2021, akan tetapi jumlah korban berdampak sangat drastis. (Sumber: www.beritasatu.com)

Kenapa korban nyawa manusia di tahun-tahun sebelumnya masih terbilang kurang dibanding tahun 2021 kemarin? karena semakin ke sini sikap parat keamanan negara TNI-Polri semakin brutal.

Dari usalasan singkat terkait konflik agraria,  bisah dipahami bahwa  persoalan agraria cukup  masif terjadi di indonesia. Banyak tanah-tanah milik rakyat yang di rampas paksa oleh elit-elit penguasa negara untuk kepentingan golongan. Dengan rampas paksa atas tanah milik rakyat maka jalur yang ditenpuh adalah politisasi adu-domba kemudiaan dilanjutkan dengan tindakan kekerasan melalui aktor-aktor aparat sipil negara yaitu: TNI-Polri.

Karena semakin ke sini tindakan  aparat negara TNI-Polri semakin brutal, maka bersatulah kaum tertindas, terhisap dan termiskin untuk melawan yang jahat.

  1. Kebebasan Demokrasi  

Dalam sistem pemerinatahan demokrasi, banyak definisi yang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan  demokrasi kekuasaanya berada di tangan rakyat, kemudian  kalimat paling mutakhir dari  sistem pemerintahan demokrasi  adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Lebih lanjut, dalam sistem pemerintahan demokrasi, ada empat poin penting yang terkandung di dalamnya yaitu:

  • Kebebasan Mengemukakan Pendapat
  • Kebebasan Berkumpul
  • Kebebasan Pers
  • Kebebasan Beragama

Namun di Indonesia, bebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul dan kebebasan pers mengalami cacat akibat sikap represif dari aparat kemanan negara. Padahal, kalau kita melihat lebih dalam lagi, Kebebasan mengemukakan pendapat dapat diatur dalam UUD 1945 pasal 28 E dan F, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia  (HAM) yang diatur dalam pasal 14, 23, 24, dan 25. Seharusnya  dengan asumsi ini bisah memperkuat partisipasi seluruh lapisan masyarakyat untuk ikut terlibat dalam kehidupan bernegara. Namun, kalau  kita saksikan bersama akhir-akhir ini kebebasan demokrasi secara nyata di indonesia berjalan kurang baik.

Kebebasan demokrasi yang dimaksut disini adalah kebebasan berekspresi/mengemukakan pendapat di muka publik. Seringkali banyak rakyat dapat intimidasi dan pembungkaman ruang demokrasi dari aparat-aparat negara. Faktanya apa? banyak kawan-kawan aktivias melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat, ujung-ujungnya  mereka dapat ancaman intimidasi, kriminalisasi bahkan pembunuhan secara brutal oleh aparat negara TNI-Polri.

Pembungkaman ruang demokrasi oleh aparat keamanan negara TNI-Polri terhadap rakyat tidak secara langsung membatasi partisipasi rakyat dalam ikut serta mengawasi jalanya pemerinatah demokrasi di indonesia. Saya coba perlihatkan beberapa contoh kasus pembungkaman ruang demokrasi di Indonesia.

  • Kasus diskriminasi-rasial di kota Surabaya tahun 2019 silam, banyak kawan-kawan aktivis pro demokrasi melakukan aksi protes di beberapa kota, termasuk di Papua. Aksi protes itu adalah bentuk respon terhadap persoalan rasis yang terjadi saat itu, namun sayangnya banyak kawan-kawan ditahan oleh negara dengan alasan ini dan itu. Padahal kalau kita bedah kasus rasis adalah kasus kemanusiaan yang mencangkupi ras melanesia, maka aksi protes yang keluar dari kita ras (melanesia) dengan dalil-dalil yang mencangkupi ruang demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Dalil-dalil ini tidak bisah dibungkam seenaknya oleh otoriter negara, ini mencangkup harga diri orang Papua.
  • Penolakan daerah otonomi baru (DOB) & cabut otonomi khusus di Papua. Banyak kawan-kawan mahasiswa dan rakyat papua  pro demokrasi yang ikut serta dalam aksi penolakan DOB, kebanyakan kawan-kawan  dapat intimidasi  dan krimninalsasi di beberapa kota. Kasus lebih para adalah aksi penolakan DOB yang  berlangsung di Yahukimo pada tanggal 15 maret 2022 berakhir ricuh karena kekerasaan aparat keamanan. Kekerasan aparat kemanan dalam gabungan TNI dan Polri menewaskan 2 orang masa aksi dan kawan-kawan lainya luka-luka. Tidak hanya itu rumah-rumah rakyat sipil juga di bakar oleh aparat kemanan.
  • Haris Hazar dan Fatia  angkat  bicara soal rentetan kasus pelanggaran HAM di papua, lalu mereka dua dibungkam oleh otoriter negara yang tidak demokratis melaui pasal-pasal karet dari UU ITE.

Dari 3 contoh kasus di atas, bisa pahami bahwa asumsi dasar dari UU 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara aslinya sedang mati, yang terlihat hanya bayangan kosong.

  1. Ketidakadilan Pada Manusia Perempuan  

Akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022, saya sering sroll di google, youtube dan instagram, saya lihat banyak sekali berita terkait kasus kekerasaan seksual  terhadap perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi  secara masif di beberapa kota di indonesia. Tempat kejadianya melingkupi:Rumah, sekolah, kampus bahkan di tempat-tempat lainnya.

Dalam beberapa sumber yang saya baca, pelaku kekerasan seksual pada perempuan melingkupi: masyarakat biasa, guru, dosen, aparat keamanan negara-TNI-Polri. Dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada perempuan, sebagianya dibuat tabu oleh pihak pelaku. Apalagi pelaku-nya adalah keluarga dekat/ aparat TNI-Polri, maka persoalan ini benar-benar disembunyikan rapat-rapat sehingga publik tidak mengetahuinya.

Menurut data Kementrian pemberdayaan perempuan dan anak (KPPA) mencatat dari  bulan januari 2021 sampai november  2021, angka Kekerasan seksual  pada perempuan sebanyak 12.566. Sedangkan Komnas Perempuan mencatat  selama bulan januari ahingga bulan oktober jumlah kasus kekerasaan seksual pada perempuan sebanyak  4.500. (sumber www.cnnindonesia.com)

Namun, terlepas dari penyajian data dari bulan november 2021 sampai  bulan Maret -2022, ternyata kasus kekerasan seksual masih terus berlanjut, apalagi daerah-daerah yang minim akses internet seperti di papua, kasus ini terus tumbuh subur  dalam di dalamnya  Korban yang mengalami kekerasan seksual seringkali diabaikan oleh pemerintah. Ketika korban melaporkan kasus kekerasan seksual ke pihak berwajib maka penolakan balik terjadi dengan alasan ini dan itu. Korban tidak hanya mendapat penolakkan pada jalur hukum, tapi tindakan represif dari pelaku juga terus menghantui.

Di negara indonesia, Sudah terlalu banyak motif terkait kasus kekerasan pada perempuan, namun saat ini UU PKS belum disahkan oleh pemerintah, sungguh..aneh. padahal UU PKS itu sangat penting untuk  menjamin keamanan, selelamatan dan keadilan pada pihak korban. Namun, faktanya pemerintah mengabaikan ini, justru UU Omnibus law yang disahkan cepat-cepat pada tahun 2020 kemarin.

Dari fakta ini terlihat dengan jelas bahwa negara kehilangan sikap kemanusiaan, justru lebih mengarah pada kepentingan investasi ekonomi kapitalistik sehingga UU Omnibus law diutamakan. Padahal  Kasus kekerasan seksual adalah kasus  kemanusiaan yang harus ditangani serius oleh pemerintah, artinya apa? setiap warga negara punyak hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam negara. Dan negara punya tanggung jawab moral untuk menyediakan itu, saat ini pembiaraan masih terus berlanjut..

Dari sekian banyaknya kasus-kasus  pelanggaran HAM yang dihadapi oleh seluruh lapisan rakyat indonesia pada satu dekade terakhir. Komnas HAM  mencatatat di tahun 2021 kemarin ada  sebanyak 3.758  aduan kasus terkait pelanggaran HAM, berkas itu terkumpul mulai dari bulan januari sampai september 2021. Sumber: www.Detiknews.

Namun dari bulan september 2021- bulan maret 2022 masih terus terjadi beberapa pelanggaran HAM berat di beberapa daerah-daerah lain  termasuk di papua. Update situasi, Aksi penolakan DOB di kabupaten Yahukimo-Papua  tanggal 15-03-2022, di saat aksi berlangsung, Terjadi penembakkan oleh TNI pada masa aksi, 2 orang meninggal dunia, lainya luka-luka. Selanjutnya Kontak tembak antara TNI dan TPNPB di ilaga, satu anggota TPNPB meninggal dunia. ini adalah penambahan kasus pelanggaran HAM berat di Papua.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik  mengungkapkan data   bahwa  aduan kasus kekerasan atau pelanggaran HAM justru lebih banyak dilakukan oleh aparat negara yaitu  TNI-Polri. Sumber: www.Detiknews. Penekanan dari  Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik menjadi jelas bahwa TNI-Polri adalah pelaku pelanggaran berat terhadap rakyat indonesia, terutama kita rakyat Papua.

Dengan meningkatnya kasus-kasus kemanusiaan di seluruh indonesia yang tak kunjung terselesaikan, pemerintah  justu cepat-cepat mengesahkan  UU Onibuslaw daripada  UU PKS, dari fakta  ini membuktikan  dengan jelas bahwa negara ini terus mengabaikan keselamatan umat manusia. Saya tidak ingin menguraikan topik ini  panjang lebar, intinya kesadaran kelas harus muncul di antara kita. Kesadaran kelas artinya: sadar diri bahwa saya ini  siapa?  dan posisi saya dimana? kalau sudah sadar akan posisi ini, bersatulah kalian yang tertindas, terhisap dan termiskin.

Referensi:

Referensi:  Briantika, A. (2022, maret 19). Haris Azhar & Fatia jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Luhut. Retrieved maret 28, 2022, from tirto.id: https://tirto.id/haris-azhar-fatia-jadi-tersangka-pencemaran-nama-baik-luhut-gp4a  

DetikSulsel, T. (2022, maret 22). Kronologi Demo Tolak DOB Papua di Yahukimo yang Tewaskan 2 Orang. Retrieved maret 28, 2022, from www.detik.com: https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-5985222/kronologi-demo-tolak-dob-papua-di-yahukimo-yang-tewaskan-2-orang  

Harruma, I., & Nailufar, N. N. (2022, maret 18). Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. Retrieved maret 28, 2022, from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/02450081/contoh-kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia?page=all  

Herman. (2022, januari 6). KPA Catat 207 Konflik Agraria Sepanjang 2021. Retrieved maret 28, 2022, from www.beritasatu.com: https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021  

Indonesia, C. (2021, desember 9). KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021. Retrieved maret 28, 2022, from www.cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021  

DetikSulsel, T. (2022, maret 22). Kronologi Demo Tolak DOB Papua di Yahukimo yang Tewaskan 2 Orang. Retrieved maret 28, 2022, from www.detik.com: https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-5985222/kronologi-demo-tolak-dob-papua-di-yahukimo-yang-tewaskan-2-orang    

Rosa, N. (2021, desember 22). Empat Kebebasan dalam Negara Demokrasi, Salah Satunya Terkait Agama. Retrieved maret 28, 2022, from www.detik.com: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5865391/empat-kebebasan-dalam-negara-demokrasi-salah-satunya-terkait-agama  

Safitri, E. (2021, oktober 04). Komnas HAM Terima 2.331 Aduan Sepanjang 2021, Tertinggi Terkait Polri. Retrieved maret 28, 2022, from news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-5752092/komnas-ham-terima-2331-aduan-sepanjang-2021-tertinggi-terkait-polri  

Taher, A. P. (2021, september 21). Haris Azhar & Fatia Dipolisikan Luhut, Kuasa Hukum: Salah Alamat. Retrieved maret 28, 2022, from tirto.id: https://tirto.id/haris-azhar-fatia-dipolisikan-luhut-kuasa-hukum-salah-alamat-gjK7

"Obor Untuk Papua"

Related Articles

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

Mahasiswa Mimika di Kota Malang Tuntut Pemda Mimika dan YPMAK Tanggung Jawab Masalah Pendidikan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Mahasiswa Mimika yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mimika (IPMAMI) Kordinator Wilayah Kota Malang, menyikapi persoalan pendidikan...

Mahasiswa Mimika Se-Jawa Bali Tuntut Pihak YPMAK dan Pemda Mimika Serius Perhatikan Masalah Pendidikan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Amolongo…Nimaowitimi…Amakanie…Kinaonak …Saipa … wa.wa.wa. Pendidikan adalah bekal yang harus dimiliki setiap orang untuk mencapai segala sesuatu yang telah menjadi target...

Mahasiswa Maybrat di Kota Surabaya Pertanyakan Pemda Maybrat Terkait Biaya Pendidikan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Maybrat gelontorkan dana sebesar Satu Miliar (1M) kepada Calon Siswa (Casis) Bintara dari...

Papua Bercerita

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Orang Papua penting menceritakan kisah nyata dalam keseharian hidup nya. Cerita masa dulu, sekarang dan waktu akan datang. Potret kehidupan...

Breaking News: Polisi Tangkap 62 Massa Aksi di Jayapura

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Aksi damai mahasiswa dan rakyat Papua di Jayapura pada Selasa, (2/04/2024) dibubarkan dengan paksa oleh aparat kepolisian dan sebanyak...