Rocky Gerung Beri Poin ‘A Minus’ Atas Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf Pimpin Indonesia

JAKARTA, diptapapua.com – Peneliti Perhimpunan Pendidikan dan Demokrasi, Rocky Gerung memberikan poin A minus terhadap satu tahun kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma,ruf Amin dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Idonesia.

“A minus itu, A buat kebohongan dan minus-nya ialah kejujuran,” katanya dalam talkshow Mata Najwa, Rabu (21/10/2020) dengan mengusung judul (Tahun Pertama: Jokowi-Ma’ruf Sampai di Mana).

Menurutnya, publik kehilangan kepuasaan terhadap pemimpin negara ini. “Situasi psikologis publik akan mengatakan masih bisa lanjut, namun sociological facts atau fakta sosiologisnya kepuasan publik menurun di bawah 50%, itu artinya pemimpin harus turun dari jabatan,” tegas Rocky.

Kemudian menyinggung soal Omnibus Law, Rocky menegaskan bahwa seharusnya menteri buruh pro terhadap buruh, jadi jika buruh menolak Omnibus Law maka menteri buruh juga harus menolak. “Partner dari undang-undang ini ialah buruh, jadi menteri buruh harus pro terhadap buruh,” tandasnya.

Omnibus law/ UU Cipta Kerja ini juga akan berakibat pada lingkungan terutama pada hutan Papua. Rocky mengatakan sebelum disahkan, semestinya berdiskusi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Papua sebagai poros hukum.

“Apakah 20 ribu jenis pohon di hutan Papua sudah diajak bicara? apakah 150 ribu jenis serangga di Papua sudah diajak  bicara? apakah 200 jenis mamalia di hutan Papua sudah diajak bicara? apakah 500 masyarakat adat dengan 500 bahasa daerah yang berbeda di Papua sudah diajak bicara? mereka yang akan terakibat UU ini,” tutur pria yang kerap disapa professor akal sehat ini.

“Yang namanya publik tidak sekedar orang tetapi pohon, itu logika dari hukum lingkungan. Ideologi baru dunia saat ini ialah environmental ethics (etika lingkungan) dan Indonesia buta hurus atas hal itu,” tambah Rocky Gerung.

Meskipun UU Cipta Kerja ini mendapat pujian dari bank dunia, namun Rocky membeberkan bahwa bank dunia itu hanya ingin mencari proyek di Indonesia “bank dunia itu pemain dalam bisnis global”.

“Komentar publik terhadap Omnibus law/ UU Cipta Kerja tidak hanya di Indonesia, namun juga di luar negeri ‘mengejek’ UU ini, karena berbahaya bagi lingkungan dan demokrasi,” jelasnya.

“Undang-undang ini adalah pesanan dari plutokrat (orang yang punya uang) memesan itu dan pemerintah terpaksa terima pesanan itu karena akan dinikmati oleh kleptokrat (penguasa/ pejabat tinggi negara),” pungkas Rocky Gerung.

Reporter: Maksimus Syufi

"Obor Untuk Papua"

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

PUISI: Papua yang Hilang

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Namaku Papua! Aku yang mungkin lupa diucapkan oleh aksara dan rasa! Aku yang mungkin lupa ditulis oleh kamus-kamus penderita! Aku yang mungkin...

Berusia 44 Tahun, IPMAPA Malang Diharapkan Jadi Rumah Bersama

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Dalam perayaan usianya yang ke-44 Tahun, Organisasi Persatuan Orang Papua, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) di Kota Malang...

Pentas Seni Dalam Rangka HUT IPMAPA Malang, Beberapa Tradisi Papua Ditampilkan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Perayaan Hari Ulang Tahun Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Kota Malang, dimeriahkan dengan pentas seni budaya yang menampilkan...

Perayaan HUT IPMAPA Malang, Diawali dengan Seminar

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Perayaan Hari Ulang Tahun Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Malang yang ke-44 Tahun, dimulai dengan kegiatan Seminar yang...

Mahasiswa Mimika di Kota Malang Tuntut Pemda Mimika dan YPMAK Tanggung Jawab Masalah Pendidikan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Mahasiswa Mimika yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mimika (IPMAMI) Kordinator Wilayah Kota Malang, menyikapi persoalan pendidikan...