23.6 C
Special Region of Papua
Monday, June 14, 2021

Setelah Dilabeli Teroris, Ini Sikap Dewan Diplomatik Gerakan Papua Merdeka

DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –

Tak lama setelah Kepala BIN Daerah Papua, ditembak mati oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), Pemerintah Indonesia melalui menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD menetapkan kelompok pro Kemerdekaan Papua sebagai kelompok teroris.

Dewan Diplomatik TPNPB-OPM / Gerakan Papua Merdeka,  Amatus Akouboo Douw mengatakan ada dugaan genosida yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Rakyat Papua. “Sebagaimana dirinci dalam laporan berbagai sarjana hukum, akademisi, komunitas internasional, Hak Asasi Manusia dan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dilakukan negara Indonesia merupakan dugaan genosida terhadap orang Papua,” jelas Douw dalam press release yang diterima Dipta Papua.

Penyerahan Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indoenesia (NKRI) atau proses aneksasi pada 1963, Dewan Diplomatik Papua Merdeka menilai itu melanggar hukum internasional yang sudah diatur dalam piagam PBB.

“Penyerahan Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1962 dan kemudian dipaksa masuk Indonesia pada 1963, itu melanggar hukum internasional yang diatur oleh Piagam PBB dan Indonesia, PBB, Amerika Serikat, Australia dan negara-negara lain sangat menyadari bahwa status hukum Papua Barat bergeser menjadi Wilayah Perwalian,” papar Amatus Akouboo Douw.

Pihaknya meminta “CIA Amerika bertanggung jawab terkait membangun kediktatoran militer pro-AS di Indonesia dan transfer ilegal West Papua atas nama Rockefeller Freeport untuk mengeksploitasi deposit emas terbesar dunia yang beroperasi di wilayah Papua Barat”.

Pemerintah Indonesia dianggap gagal meratifikasi perjanjian yang mengatur tentang Pidana Internasional MK.  “Organisasi Papua Merdeka mengundang Indonesia untuk meratifikasi perjanjian ini dan mengupayakan putusan dari Mahkamah ini sebagai apakah Kejahatan terhadap Kemanusiaan atau Genosida terjadi di Papua Barat dan juga menanyakan apakah Indonesia atau OPM yang melakukan terorisme,” beber Amatus A Douw.

Douw menegaskan juga bahwa OPM akan mengundang Indonesia untuk meminta putusan dari Mahkamah Internasional terkait apakah pendudukan Indonesia yang sedang berlangsung di Papua Barat adalah legal atau justru ilegal.

Lebih lanjut, Dewan Diplomatik TPNPB-OPM ini meminta kepada Indonesia untuk mengizinkan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, diplomat asing dan akses jurnalis ke Papua Barat, halnya Presiden Joko Widodo berjanji pada 2015 tetapi sampai saat ini belum terealisasi.

“OPM mencari negara-negara anggota PBB untuk menempatkan status hukum Papua Barat dalam agenda Dewan Perwalian dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ucap Douw.

Kekerasan dan Pemboman terhadap masyarakat sipil pada beberapa daerah di Papua itu, Amatus Akouboo Douw menilai Militer Indonesia tidak mampu beperang melawan kelompok pro kemerdekaan Papua Barat. Dan langkah tersebut dinilai, tindak pidana kemanusiaan atas populasi masyarakat sipil di Papua Barat.

“Oleh karena itu, OPM meminta intervensi militer dari Pasukan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mencari dukungan moral dan material dari Uni Eropa, negara-negara Afrika-Karibia Pasifik, dan semua anggota PBB sebagaimana yang dianjurkan dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 2621 (XXV) ‘Program Aksi untuk Implementasi penuh Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial,” terangnya.

Berbeda dengan militer Indonesia, menurutnya pejuang kemerdekaan TPNPB tidak pernah menyerang Penduduk sipil Indonesia, namun Indonesia terus melakukan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat sejak 1960-an hingga kini dan komunitas internasional tidak ikut campur sedikit pun.

“OPM Pejuang kemerdekaan TPNPB akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan, tidak hanya secara ilegal menduduki militer Indonesia, tetapi juga orang Jawa ilegal dan orang Indonesia lainnya yang terus mencuri tanah suci dan sumber daya orang Papua Barat,” pungkas Dewan Diplomatik TPNPB-OPM/ Gerakan Papua Merdeka, Amatus Akouboo Douw.

"Obor Untuk Papua"

Maksimus Syufi
Jurnalis Dipta Papua

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

Jubir TPNPB-OPM Perintah Warga Sipil Imigran Agar Segera Meninggalkan Daerah Konflik Bersenjata

DIPTAPAPUA - Obor Untuk Papua - Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (Jubir TPNPB-OPM), Sebby Sambom mengeluarkan peringatan keras...

Bupati Tambrauw Menandatangani SK Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Marga Tafi Suku Miyah

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Bertepatan dengan hari lingkungan hidup pada 5 Juni 2021, Bupati Tambrauw, Gabriel Asem menandatangani surat keputusan (SK) Penetapan...

Kontak Senjata di Ilaga, Tiga Warga Ditembak Mati dan Tiga Lainnya Terluka

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali melakukan kontak senjata...

AMP & Pembebasan Kupang: Bebaskan Victor Yeimo dan Tolak Otsus Jilid II Papua

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua -  Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Kupang dan Pembebasan Kolektif Kota Kupang mengeluarkan tujuh (7) tuntutan merespon situasi di Tanah...

Orang Papua Kota Malang Mengecam Keras Tindakan Kelompok yang Menyerang serta Merusak Sekretariat IPMAPA

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Orang Papua Kota Malang yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA), mengecam keras penyerangan dan pengrusakan...