25.6 C
Special Region of Papua
Thursday, January 21, 2021

Siasat Elit Mencuri Kuasa: Usaha bli Ngurah Melihat Papua dari Papua

Penulis: Kris Ajoi

Tulisan ini adalah materi dalam bedah buku “siasat elit mencuri kuasa” yang diadakan oleh JKAI. Hanya karena terputus dua kali, akibat sinyal yang buruk, saya merasa sangat kurang informasi yang bisa saya bagikan. Oleh karena itulah, materi ini saya kirimkan ke redaksi diptapapua.com untuk dipublikasi.

Pengantar

Pertama-tama terima kasih kepada JKAI yang mengundang saya. Mohon maaf, saya hanya pribadi (tidak mewakili siapapun, apalagi orang Papua), bukan pakar, juga bukan peneliti, dan hanya anak muda (tentu saja bukan elit) yang baru mulai belajar bersama orang besar seperti I Ngurah Suryawan (bli Ngurah), kakak saya di Jurusan Antropologi, Unipa beberapa waktu lalu sebelum ia kembali ke Bali.

Tentang Buku

Siasat Elit Mencuri Kuasa adalah buku yang menggambarkan relitas hidup orang Papua di Papua saat ini. Bagi saya, buku ini berbicara tentang elit Papua di Papua, bukan elit di Papua. Jadi tidak termasuk elit dari suku lain, atau kelompok masyarakat lainnya sebagai fakta bahwa heterogenitas dan inklusifitas semakin masif di sini (Papua), terutama di kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), setting penelitian penulis buku ini. Penulisnya I Ngurah Suryawan (Kaka Ngurah, sebagaimana biasa saya menyapa), mantan dosen Antropologi Unipa dan sekarang mengajar di Fisip, Universitas Warmadewa, Bali. Pertanyaan yang mendasari ulasan mengenai buku ini saya kira bisa disinkronkan dengan apa yang disampaikan Gerry van Klinken mengenai bagaimana sebuah kelompok yang sebelumnya tidak terorganisir (apolitis) berubah menjadi sebuah gerakan sosial yang dipengaruhi aktor politik tunggal (Gerry van Klinken, 2007: hlm 18), termasuk juga tulisan Jaap Timmer dalam Gerry van Klinken, 2007: hlm 595-625), bagaimana setiap orang yang sebelumnya biasa-biasa saja berubah menjadi sangat optimis, mulai menunjukan pengaruh dan mempelajari kebudayaannya sendiri, dan merespon kebijakan pemerintah pusat? Dan yang paling penting adalah situasi yang realistis bagaimankah yang mempengaruhi keadaan seperti ini?

Bagaimana bli Ngurah menghayati dan memahami Papua

Bagi saya buku ini bukan hanya hasil penelitian disertasi untuk seorang doktor orang Bali tentang Papua, tetapi hasil dari kehidupan bli Ngurah selama di Papua, dari apa yang dia tangkap dengan inderanya, dan tentunya perlu disambut baik. Ia telah mewujudkan impiannya melihat Papua dengan cara orang Papua melihat diri mereka dalam menyikapi realitas sosial yang terjadi. Dapat dikatakan dia telah memulainya dan betul-betul maksimal dengan puluhan artikel yang terbit di koran nasional dan lokal, baik cetak maupun online, lalu di jurnal nasional maupun internasional dan 10 buku berkelas yang diterbitkannya, baik secara pribadi maupun dengan koleganya di Papua, termasuk karir profesinya sebagai dosen di Antropologi Unipa Manokwari dan membantu mahasiswa menjadi kritis. Itu juga yang disampaikan Prof. P.M. Laksono kepada Prof. Riwanto Tirtosudarmo yang diungkapkan Prof. Riwanto dalam kata pengantarnya di buku ini bahwa, “dalam sebuah percakapan dengan Prof. P.M. Laksono, pembimbing disertasi I Ngurah Suryawan, saya diberitahu bahwa beliau memiliki misi untuk mendidik para antropolog untuk melakukan kajian-kajian yang bersifat lintas atau silang budaya. Menurutnya Ngurah Suryawan adalah hasil terbaik dari misi itu, seorang yang berlatar belakang kebudayaan Bali, mempelajari kebudayaan Papua” (Hal 10). Sebab, bagi orang Papua, barang siapa yang datang ke mereka, tinggal bersama, tidur di rumah mereka, makan di dapur, ikut pergi ke kebun, dia adalah saudara (dia kitong pu orang). Maka kepada orang tersebut, kepercayaan diberikan, lalu semua perasaan mereka, satu per satu diceritakan kepada orang itu. Tepat sebagaimana metode kualitatif dan pendekatan riset reflektif partisipatoris yang dipakai kaka Ngurah selama tinggal di Papua (terutama dalam buku ini), apalagi ditambah dengan gayanya yang lebih banyak mendengar dan bertanya. Inilah cara dia memahami Papua. Tentu pendekatan ini juga (menurut saya) membuat para peneliti akan memerlukan waktu lama, anggaran besar, dan energi dan tentu dengan strategi yang baik untuk meneliti, menggali, mengkaji dan memahami fenomena-fenomena sosial.

Bli Ngurah berkeliling Papua dari dusun-ke dusun, kampung ke kampung, dari distrik hingga kota yang merujuk pada tujuan penelitiannya, meski tidak semua tempat dan masyarakat di Papua ia temui, karena berbagai keterbatasan. Oleh sebab itulah seluruh isi hati orang Papua, sudah diceritakan kepada bli Ngurah, sebab ia dianggap sebagai “kitong pu” orang (saudara). Maka berbagai realitas sosial yang ditangkap inderanya akan membuat nalar antropolog-nya muncul dan sebagaimana para antropolog lain dengan ilmu antropologi akan melihat realitas sosial dengan aspek penghayatan (dijelaskan Riwanto Tirtosudarmo, Hal 10) yang selalu didasari dengan pertanyaan “MENGAPA?”. Saya kira di situ juga, titik tolak Josie Susilo Hardianto memberi judul kata pengantarnya di buku Mencari Sang Kejora, “Saat Ngurah Bersetia Dengan Sepi……Karena apa? Karena saat dia ada dalam sunyi itu, persoalan-persoalan yang tak kasat mata, sebagaimana terjadi dalam rangkaian kasus……..dapat dicerna” (I Ngurah Suryawan, 2015: hlm xi; xiv). Seperti juga disampaikan oleh Jaap Timmer (I Ngurah Suryawan, 2013: hlm 21) dan Socrates S. Yoman (I Ngurah Suryawan, 2013 hlm 15) dalam masing-masing kata pengantarnya; juga yang mudah dipahami adalah bapa Manuel Kaisiepo (I Ngurah Suryawan, 2017: hlm 5-15) yang menjelaskan bagaimana penelitian antropologi berkaitan dengan pendekatan inside out dan outside in. Inilah kekuatan bli Ngurah selama tinggal di Manokwari sejak tahun 2009, dan memulai penelitiannya di Papua tahun 2010 sampai tahun 2019, lalu ia kembali ke Bali. Tentu, harapannya hubungan dengan orang Papua (teman-teman, kolega, mahasiswa, jejaring, dan masyarakat) masih terus terjalin sampai saat ini dalam membangun gerakan historiografi kebudayaan Papua dan terlebih menata pendidikan kebudayaan Papua.

Apa yang dilihat oleh bli Ngurah dari berbagai penelitian dan karya tulis yang dihasilkan?

Tidak lain, terdiri dari empat (4) pertanyaan mengapa? Dan satu (1) pertanyaan apa?, sebagai berikut:

  1. Mengapa Papuapenuh konflik?
  2. Mengapa nasionalisme Papua menguat dan orang Papua ingin merdeka?
  3. Mengapa orang Papua minta pemekaran?
  4. Mengapa orang Papua mulai mengidentifikasi dirinya berdasar kriteria-kriteria identitas primordial? Dan
  1. Apa yang dapat dilakukan orang Papua dalam menyikapi persoalan Papua?

Dua pertanyaan di atas (1-2) dijawab oleh bli Ngurah dalam karya-karyanya, misalnya Jiwa Yang Patah (2013), Narasi Sejarah Sosial Papua (2011), Mencari Sang Kejora (2015), dan Papua versus Papua (2017), dan disertasinya yang baru diterbitkan menjadi buku yang kita bedah hari ini. Termasuk beberapa artikel opininya di berbagai koran lokal dan online. Ulasan tentang sejarah selalu dimuat dalam bab-bab awal buku atau jurnal, sebagai latar belakang analisisnya terhadap persoalan Papua secara menyeluruh.

Sedangkan dua pertanyaan berikutnya (3-4) adalah realitas Papua pasca diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Sebelumnnya pada tahun 1999-2000, ada Papuan Spring pasca Kongres Papua. Lalu Tim 100 berdialog dengan pemerintah Indonesia di Jakarta melalui Mendiang Presiden Indonesia saat itu, B.J. Habibie. Tim 100 saat itu meminta kemerdekaan Papua, namun presiden Habibie menjawabnya dengan meminta Tim 100 pulang dan merenungkan kembali permintaan itu (bersama orang Papua). Tidak ingin Papua dilepaskan seperti Timor Leste, presiden Habibie segera digantikan oleh Gus Dur melalui musyawarah di MPR. Setelah Gus Dur menjadi presiden UU No. 21 Tahun 2001 disahkan, yang kemudian dilanjutkan di era presiden Megawati Soekarnoputi. Akhirnya Papua menjadi daerah yang berhasil melaksanakan salah satu amanat tuntutan demonstran pada tahun 1998 di Jakarta, yaitu desentralisasi dan otonomi seluas-luasnya. Sayangnya tuntutan yang lain tidak berhasil dijalankan oleh pemerintah pusat di Papua, seperti militerisme dan oligarki kekuasaan yang bisa dilihat dalam metafora “dari cenderawasih kembali ke mambruk” atau politik antagonisasi. Akibat oligarki kekuasaan itulah, muncul persoalan yang disebut I Ngurah Suryawan sebagai “keterpecahan” (fragmentasi).

  1. Bli Ngurah jelas menunjukan realitas pandangannya sebagai Marxian (pengikut Pemikiran Karl Marx). Di mana pembentukan elit (dia sebut dalam Mencari Sang Kejora, kelas menengah baru) di Papua terjadi karena terbentuknya (terbukanya) ruang-ruang produksi yang baru, karena perubahan kekuasaan. Ruang-ruang ini dimunculkan karena perubahan sosial yang terjadi. Dalam perubahan sosial seperti ini, faktor-faktor produksi penting yang menjadi sumber penghidupan akan diperebutkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Tentu saja masyarakat yang kuat akan menguasai lebih banyak dibanding yang lemah. Oleh karena itulah Jaap Timmer (dalam Gerry van Klinken, eds, 2007) mengatakan bahwa situasi Papua bukan hanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak responsif, tetapi juga ditanggapi oleh masyarakat Papua (terutama elit) sebagai kesempatan.Hal ini juga diceritakan oleh Gerry van Klinken (Gerry van Klinken, 2007: hlm 74) ketika menulis tentang konflik di lima wilayah di Indonesia. Ia menggambarkan salah satu instrumen konflik yang dilihatnya bahwa elit merupakan salah satunya, akan tetapi ia lebih memilih menyebutnya kelas perantara (intermediate classes) oleh karena peran mereka lebih banyak dilatari dan atas tujuan ekonomi meskipun cara-cara yang digunakan sangat terlihat politis, seperti mobilisasi masa dan konsolidasi, serta berbagai strategi perebutan kekuasaan yang nantinya akan menjadi satu bagian dengan pendistribusian kesejahteraan. 
  2. Pada umumnya di Indonesia, ini terjadi akibat kondisi awal, yang didominasi oleh suatu resim kekuasaan otoritarian dan oligarki dalam wujud monopoli negara. Barangkali itulah alasan Orde Baru selalu dijadikan sebagai kambing hitam oleh para elit reformasi (dan sebagian sukarnois). Maka pasca turunya Soeharto, resim orde baru mengalami perpecahan dan terbukalah ruang-ruang produksi. Argumen ini tentu saja dilepaskan dari cara pandang antagonisme politik yang selalu menganggap runtuhnya kekuasaan disebabkan oleh penetrasi asing sebagai pihak yang bertanggung jawab. Pertanyaan yang harus dijawab dari argumen tersebut adalah, bagaimana hubungan rezim otoritarian dengan daerah Papua (atau daerah lain). Saya sendiri hanya dapat memahami itu melalui eksodus para preman yang diusir keluar dari Jakarta dan pulang ke daerah-daerah baru (pemekaran), para pengusaha yang melihat itu menganggapnya sebagai peluang usaha baru, bisnis mereka juga “dieksoduskan” bersama para preman dan kelompok-kelompok pemuda itu. Itupun hanya dapat menjawab argumentasi kita mengenai konflik dan kekerasan yang cenderung terjadi di daerah-daerah baru (menuju kota urban).
  3. Saya akan mulai berbicara mengenai elit di Papua, dari penelitian bapa J.R.Mansoben (1995) yang perlu dijadikan sebagai tolok ukur, selain itu kisah Frits Veldkamp (dalam Schoorl, 2001:521-544), kemudian dapat dibandingkan dengan kisah Pamong Praja Papua (dalam Leontine Visser dan Amapon Jos Marey, 2012). Mansoben mengungkapkan salah satu tipe kepemimpinan di Papua adalah big man (bobot) yang dicapai dengan cara diusahakan sendiri oleh setiap orang. Penobatan seseorang sebagai pemimpin (elit) tidak secara resmi (suatu skema politik yang teratur), tetapi dikonstruksi dalam kebiasaan-kebiasaan rutin yang sangat kental dengan adat istiadat yang diterapkan dalam setiap cara dan perilaku hidup. Terutama berpatokan pada nilai dan norma adat. Mereka mulai melihat seseorang sebagai pemimpin berdasarkan prinsip hidup egaliter (penghargaan terhadap hak otonomi individu), mementingkan dan mentaati aturan-aturan komunitasnya (klan), seperti berbagi (maskawin dan makanan) serta ikut dalam ritual-ritual tertentu, misalnya tokok sagu. Orang tidak datang tokok sagu hanya karena ingin makan sagu, melainkan karena sebuah keharusan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kerja sama, dan berbagi sebagai wujud mempertahankan hubungan kekerabatan, juga karena hubungan perkawinan (ipar). Masyarakat juga melakukan perburuan hewan untuk di makan di kawasan tertentu yang mereka tahu adalah warisan dari nenek moyang mereka (dusun-marga). Kemudian karena persaingan, seringkali ego ditunjukan. Yang lebih menarik, kasus di daerah Tambrauw dan beberapa kelompok suku di kepala Burung Papua, wanita tertua juga bisa memimpin dalam hal menentukan batas-batas tanah dan cerita keturunan lalu diserahkan untuk para  pria agar mengambil keputusan. Jadi sistem kepemimpinan bobot dalam prakteknya tidak dipilih melainkan seseorang memberi tanda kelayakan dirinya berdasarkan energi positifnya dan apa yang dimiliki (bernilai ekonomis) kepada sesamanya (terutama di dalam klan), bahwa dirinya layak diangkat sebagai pemimpin. Dalam hal ini, masyarakat yang menghidupi kebudayaan sistem kepemimpinan tradisional bobot menganggap bahwa integritas politik selalu mendahului elektabilitas politik seseorang. Kebenaran yang luhur dari diri selalu mendahului cerminan diri pada masyarakat.
  4. Kebiasaan ini dilihat pemerintah Belanda sebagai potensi. Maka Belanda mempelajari pola-pola pengangkatan bobotagar dapat membentuk suatu tatanan sosial atau pranata sosial-politik yang lebih besar yang dimulai dari pembangunan kampung-kampung baru yang disebut dengan integrasi pembangunan (pemusatan pelayanan). Maka para elit (bobot) diangkat (diberi tongkat, seragam, dan nama kedudukan) yang dijadikan instrumen pembangunan. Pada tahun 1961, elit inilah yang dipandang layak dipilih sebagai elit politik (dewan daerah) dan dewan Papua (Nieuw Guinea Raad) yang kemudian menyusun segala perangkat entitas politik Papua (bendera, lagu kebangsaan, dan sebagainya). Pembagian itu seiring dengan pembagian tujuh wilayah adat di Papua sebagaimana dikisahkan Frits Veldkamp (dalam Schoorl, 2001:521-544). Pasca penentuan pendapat rakyat, kemudian para elit itu mengadakan perlawanan bersenjata sesuai konteksnya, di mana para polisi Papua masih kuat. Pecahlah perlawanan di Manokwari pada tahun 1965 lalu menyebar sampai ke seluruh Kepala Burung. Perlawanan itu berakhir pada 1971/1972. Sehabis perlawanan militer yang digerakan oleh elit (adat) itu kemudian munculan intelektual terkemuka dan sekaligus budayawan, Arnold Ap dengan grup Mambesak. Setelah itu, dimulai era Dewan Adat Papua yang dipimpin oleh Theys H. Eluai. Pasca kematian Theys Eluai, di Papua mulai dikenalkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang dalam kenyataannya menimbulkan dualisme dan lebih banyak terlibat mendorong pemekaran daerah. Di sinilah dimulainya era baru, yakni apa yang disebut bli Ngurah “Fragmentasi” (Keterpecahan) terjadi. Di dalam konflik-konflik itu maka historiografi persoalan Papua yang dirancang oleh LIPI mulai menemukan jalannya, yakni mencari apa masalah yang benar yang menyebabkan Papua tidak sejalan dengan pemerintah Indonesia. Ditemukanlah empat persoalan dan sebuah solusi yang tidak hanya menjadi alternatif yang baik melainkan didasari dengan kematangan konsolidasi politik berdasarkan pranata-pranata sosial, terutama Lembaga Adat dan Gereja di Papua. Sayang, solusi dialog Jakarta-Papua tidak kunjung mencapai realisasinya karena Muridan Widjojo dan Pater Neles Tebay telah tiada.
  5. Pergerakan Papua memuncak pada saat mahasiswa Papua di Malang didiskriminasi secara rasial yang membuat orang Papua marah. Alhasil terjadi demonstrasi anti rasial di seluruh Tanah Papua yang dimulai pada tanggal 19 Agustus 2019 di Manokwari (jam 5 Pagi). Kasus ini menyebar hingga ke daerah-daerah dan berujung pada kasus Wamena, ketika seorang guru mengeluarkan kata-kata rasis kepada muridnya. persoalan rasis sampai hari ini masih menyimpan tanya. Sebab pemerintah dianggap terlalu melihat kasus ini secara politis dan tidak mengindahkan hukum. Sebab, tidak melihat penyebab awal yang menyebabkan pecahnya demonstrasi dan kekerasan terhadap warga pendatang (terutama di Wamena) melainkan malah melihat siapa pelaku di balik demo dan kekerasan yang terjadi. Alhasil, persoalan hukumnya tidak terselesaikan dan hanya diwarnai dengan permainan lempar wacana secara politis yang berujung pada penambahan pasukan keamanan ke Papua. Tentu saja, hal itu adalah kepingan-kepingan persoalan Papua yang belum dianggap penting oleh pemerintah pusat. Pemekaran masih dianggap pemerintah Pusat sebagai jalan bagi stabilisasi politik nasional dan internasional kasus Papua. Dalam pengertian sederhana pemekaran daerah adalah strategi mengisolasi gerakan sosial Papua melalui pembukaan daerah dari keterisolasian dan pemecahan kepentingan masyarakatnya yang diperankan para elit. Jadi masyarakatnya semakin terisolasi di daerah yang semakin terbuka. Di sinilah kemudian kelompok-kelompok yang disebut bli Ngurah sebagai elit ini berperan penting dalam proses pemekaran dan pembagian kekuasaan (kedudukan).
  6. Pada tahun 2003, mulai diperlihatkan eksistensi politik pemekaran melalui pemekaran Provinsi Papua Barat (Irian Jaya Barat) yang sangat dipengaruhi oleh pentimbangan politik dan tidak didasari atas pertimbangan administrasi dan kebutuhan daerah akan pembangunan. Pada tahun 2005 dilanjutkan dengan beberapa kabupaten di Papua Barat dan pada tahun 2008 Maybrat dan Tambruaw resmi menjadi kabupaten, dan pada akhirnya Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan resmi menjadi kabupaten pada tahun 2011. Kabupaten Mansel (Manokwari Selatan) adalah lokasi penelitian disertasi bli Ngurah yang sudah terbit sebagai buku dengan judul yang tidak berubah. Kabupaten Mansel adalah pecahan dari Kabupaten Manokwari. Sebelumnya isu Mansel menjadi kabupaten sudah sejak lama didengar, dengan nama Kabupaten Ransiki, namun (menurut kabar angin) rencana itu dipindahkan ke pesisir teluk di pantai Utara Papua yang sekarang menjadi kabupaten Teluk Wondama yang berjarak tidak jauh dengan Ransiki (pusat kota Mansel).Pemekaran Mansel adalah spiral effect dari pemekaran daerah lainnya yang sudah lebih dulu dimekarkan sejak 2005an. Misalnya Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw dan Maybrat. orang-orang di Mansel merasa bahwa mereka juga memiliki potensi yang sama. Situasi pada pra hingga proses dan pasca pemekaran diwarnai dengan berbagai konflik. Konflik-konflik ini dilihat dari beberapa sisi: Pertama: Mansel sebagai daerah yang sejak masa lampau sudah menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, di mana distrik Oransbari sebagai pisat transmigrasi memainkan peran penting sebagai motor penggerak ekonomi oleh penduduk Jawa dan pada saat ini berbagai suku dari seluruh Indonesia telah ada di Mansel. Kedua: Daerah ini juga sebagai salah satu basis pergerakan ekonomi Papua, di masa ketika Belanda membuka perkebunan dan peternakan pada 1950an. Ketiga: Para Pegawai Negeri dari Mansel menganggap pemekaran sebagai jalan alternative menuju kesejahteraan (kenikmatan), karena lebih baik begitu dari pada tidak mendapat tempat (kedudukan) dan uang di kabupaten Manokwari, Teluk Wondama dan Teluk Bintuni. Sama seperti masyarakat Maybrat dan Tambrauw yang merasa tidak terakomodir kepentingannya di kabupaten Manokwari dan Sorong. Keempat: Orang-orang di Mansel merasa bahwa sulit sekali membangun perekonomian kalau daerah mereka masih terisolasi. Sebab ada puluhan sungai besar dan kecil yang mengalir ke daerah ini dan belum ada jembatan, beberapa ruas jalan belum diaspal, gunung Sayori dan beberapa gunung terjal lainnya betul-betul mengerikan bagi orang-orang yang berkendara. Kelima: Para PNS belum merasakan menjadi kepala/pimpinan di instansi pemerintahan daerah di Manowari, Bintuni, dan Wondama. Keenam: Kemiskinan di kota lama (Manokwari-Sorong) pada 2011 hingga saat ini. Orang dari daerah (suku) lain akan merasakan betapa kesulitannya menjadi warga kota yang bukan merupakan tanah leluhurnya. Sulit sekali mengakses kesejahteraan jika tes PNS selalu ditentukan oleh hubungan patrimonial (keluarga/orang dalam). Barangkali itu semakin susah dengan kenyataan bahwa nasi telur seharga Rp. 20.000 dengan biaya kos rata-rata per bulan Rp. 4/500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000 yang terkadang masih dipersulit dengan minimnya air bersih yang harus dibeli dengan galon seharga Rp. 10.000/galon atau truk tanki Rp. Rp. 250.000/ tanki (2.500 liter), dengan minyak tanah seharga Rp. 35.000/ 5 liter yang harus dibeli secara eceran di pasar-pasar tradisional, sebab kayu bakar tidak lagi dipergunakan karena maraknya penggusuran hutan, gunung, pinggiran sungai untuk pembangunan rumah warga yang sayangnya semakin merusak lingkungan sekitarnya. Apalagi jika berlawanan dengan pemilik tanah tertentu, akan menyusahkan sebab sepotong kayu bakar bisa didenda dengan  jutaan rupiah.

Pada akhirnya, alasan itu menjadi kondisi realistis yang mendorong terbentuknya kelompok perantara (intermediate classes) atau kelas mengengah baru di Papua dan fragmentasi masyarakat di dalam pemecahan wilayah administratif pemerintahan daerah otonomi baru.

Penutup

Keterpecahan masyarakat seperti itu di Papua adalah fenomena sosial terkini tetapi merupakan masalah yang salah ketika membicarakan historiografi kebudayaan Papua dan perubahannya dalam konteks kebijakan pembangunan yang diturunkan dari pusat pemerintahan di Jakarta kepada masyarakat Papua. Apalagi hal itu merupakan respon langsung pemerintah terhadap tuntutan masyarakat Papua. Masalah keterpecahan adalah fatamorgana yang disebabkan oleh sentuhan konflik Papua dan pemerintah Indonesia secara historis dan perkembangannya. Maka itu menyelesaikan masalah Papua bukanlah memberikan kebijakan dari pusat melainkan menanyakan ke masyarakat Papua, tentang apa yang sebenarnya dipikirkan dan apa yang diinginkan?. Seperti bli Ngurah yang datang ke Papua, tidur, makan bersama di dapur, ikut ke kebun, dan bertanya kepada setiap orang yang ia temui, lalu memberi alternatif yang bisa dijadikan sebagai jalan mencari solusi.

Kelanjutan dari situlah bli Ngurah menawarkan pendekatan antropologi transformatif bagi Papua, yang ia contohkan dengan kehidupannya di Papua bersama kelompok masyarakat asli Papua dan membangun gerakan sosial budaya. Dia kemudian mengusulkan gerakan sosial yang berbasis pada masyarakat akar rumput dengan membangun pendidikan dan kebudayaan Papua sembari terus membuka ruang-ruang demokrasi yang bersifat deliberatif. Ini bisa dipahami dengan adanya keterbukaan informasi, terbentuknya ruang-ruang dialog yang bebas dan terbuka, termasuk di dalamnya upaya-upaya membangun stabilitas nasional dengan tidak mendestabilisasi kebudayaan atau memutus mata rantai jaringan kekerabatan dalam pranata sosial, budaya, dan gereja di Papua. Barangkali usulannya dapat diterima sebab bapa Benny Giyai sebagai antropolog dan pendeta (KINGMI) di Papua sudah mengusulkan transformasi Papua menuju Papua baru dengan membangun kembali peradabannya dengan dimulai dari historiografi (mencatat kembali sejarah) Papua, melalui korban, pelaku, saksi dan orang-orang yang tahu persis setiap peristiwa itu.

"Obor Untuk Papua"

Related Articles

Ternyata! DPRD Tambrauw Buang Aspirasi Mahasiswa ke Tempat Sampah

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Tambrauw Kota belajar Jayapura berlangsung selama dua hari (6-7 Januari) di Distrik Feef tersebut, dilaporkan...

Persipura Jayapura Bubar Karena Politik

Oleh: Martinus Daniel Ajokwapi Persipura  bubar karena politik dari Jakarta, mengapa ? kembali melihat pada tim yang diutus untuk mewakili Indonesia bertanding di liga AFC....

Panas! Bakar Ban Hingga Pecahkan Kaca Gedung DPRD, Mahasiswa Tuntut Janji DPRD Tambrauw

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Sudah 7 tahun aspirasi mahasiswa Tambrauw di Jayapura terkait pembangunan asrama definitif belum mendapatkan jawaban dari pihak pemerintah...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

Ternyata! DPRD Tambrauw Buang Aspirasi Mahasiswa ke Tempat Sampah

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Tambrauw Kota belajar Jayapura berlangsung selama dua hari (6-7 Januari) di Distrik Feef tersebut, dilaporkan...

Persipura Jayapura Bubar Karena Politik

Oleh: Martinus Daniel Ajokwapi Persipura  bubar karena politik dari Jakarta, mengapa ? kembali melihat pada tim yang diutus untuk mewakili Indonesia bertanding di liga AFC....

Panas! Bakar Ban Hingga Pecahkan Kaca Gedung DPRD, Mahasiswa Tuntut Janji DPRD Tambrauw

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Sudah 7 tahun aspirasi mahasiswa Tambrauw di Jayapura terkait pembangunan asrama definitif belum mendapatkan jawaban dari pihak pemerintah...

Massa: Gedung DPRD Tambrauw Akan Dibakar Jika Aspirasi Mahasiswa Diabaikan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Terhitung semenjak 2013 lalu, Ikatan Mahasiswa Tambrauw Kota Studi Jayapura berkali-kali melayangkan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

32 Tahun Menjadi Guru, Awalnya Hanya Memiliki Gaji Honorer Sebesar 25 Ribu Rupiah

Menjadi guru adalah tugas yang luhur dan mulai. Oleh karena itu, tak heran jika guru selalu dijuluki sebagai pahlawan tanpa jasa. Hal inilah yang...