DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Melihat peristiwa pengungsian di Kabupaten Puncak Papua saat ini, bahkan sebelumnya di Kabupaten Nduga dan Intan Jaya, mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Lani Jaya (HIMPA-Lani) se-Jawa Bali menilai pendekatan militer justru melahirkan dampak kekerasan terhadap warga sipil.
“Pedekatan militeristik yang dilakukan oleh Jakarta dapat memberikan dampak buruk untuk masyarakat Lapago. Seperti lima (5) warga sipil yang menjadi korban tembakan di Kabupaten Puncak Papua, Distrik Gome Utara – Kampung Yaiki-Maiki pada 19-20 November 2020, 4 warga sipil meniggal dunia dan 1 terkena tembakan di bagian dada,” terang Mahasiswa Lani Jaya dalam press release yang diterima redaksi Dipta Papua.
Peristiwa penembakan terhadap warga sipil tersebut, belum ada penyelesaian dari Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Pusat, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI).
Merespon persoalan pengungsian akibat serangan militer di Kabupaten Nduga, Intan Jaya dan Puncak Papua, kebijakan pemerintah pusat untuk selesaikan konflik di tiga daerah itu tidak tepat dan justru memperparah situasi dan melahirkan traumatis di tengah kehidupan masyarakat.
“Melihat kebijakan pemeritah pusat dalam hal penanganan persoalan tiga Kabupaten yaitu Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua dan seluruh Tanah Papua, bukannya menyelesaikan persoalan di Papua , justru memperparah keadaan, sehingga masyarakat Nduga, Intan Jaya, Puncak dan seluruh Lapago dan pada umumnya Papua mengalami trauma (ketakutan terhadap TNI/POLRI),” ungkap Mahasiswa Lani Jaya se-Jawa Bali.
Melihat eskalasi kekerasan militer yang meningkat di Tanah Papua, Mahasiswa Lani Jaya meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menarik seluruh militer organik maupun non organik di seluruh Papua. “Kami Mahsiswa Lani Jaya se-Jawa Bali meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo serta Menkopolhukam Mahfud MD, segera mencabut kembali label teroris dan tarik seluruh TNI/ POLRI yang ada di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua dan seluruh Tanah Papua,” tegas Mahasiswa Lani Jaya.
Berikut sembilan (9) tuntutan Mahasiswa Lani Jaya se-Jawa Bali:
1.Tarik Militer organik dan non-organik di Kabupaten Puncak Papua, Intan Jaya dan Nduga serta seluruh Tanah Papua
- Hentikan Operasi Militer di Kabupaten Puncak Papua, Intan Jaya dan Nduga
- Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini dinas Pendidikan segera mencabut Memorandum Of Understanding (MoU).
- Segera membuka akses Jurnalis di Kabupaten Puncak Papua dan intan jaya dan Nduga seluruh Tanah Papua.
- Komnas HAM segera menyelesaikan pelanggaran HAM di Kabupaten Puncak, Intan Jaya dan Nduga
- Segera mencabut pelabelan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai teroris
- Tolak Otonomi Khusus dan Daerah Otonom Baru (DOB) di seluruh Tanah Papua
- Pemerintah Kabupaten Puncak Papua, Intan Jaya dan Nduga, Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Papua, Intan Jaya dan Nduga serta Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) segera memperhatikan masyarakat sipil yang sedang mengungsi di Kabupaten Puncak Papua, Intan Jaya dan Nduga
- Kami juga meminta pemerintah tetangga seperti Lani Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, dan pada umumnya seluruh Tanah Papua segera memperhatikan kondisi masyarakat sipil di Kabupaten Nduga, Intan Jaya dan Puncak Papua, karena ini berbicara mengenai kemanusiaan, mereka adalah bagian dari kami
