Solidaritas Mahasiswa Papua Tuntut Bebaskan 7 Tapol Papua di Balikpapan

JAYAPURA, diptapapua.com – Aksi Solidartas Mahasiswa yang dilakukan oleh perwakilan dari 9 Badan Eksekutif  Mahasiswa (BEM) dan juga Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF)  Universitas Cenderawasih (Uncen) serta Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) pada Sabtu (6/06) di halaman auditorium Uncen Jayapura menyikapi 7 tahanan politik ( Tapol) di Balikpapan akibat rasisme yang terjadi di Surabaya 2019 lalu.

9 BEM dan DPMF Uncen serta USTJ menyatakan bahwa seketika keadilan di Negara Indonesia tidak terjadi di atas Tanah Papua secara menyeluruh, maka kami akan berjuang hingga akhir hayat (Papua Merdeka) dan  7 Tapol di Kalimantan bukan pelaku rasisme namun  korban rasisme.

Lalu ketujuh Tapol Papua yang ditahan, apakah Negara ini menghargai keadilan? ataukah Negara cuma menetapkan keadilan namun tindakan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara ini. Kami tetap menyuarakan hak kami atas Negara ini, hingga 7 Tapol keluar dari tahanan dan juga keadilan harus berlaku.

7 tahanan politik Papua yang mendapat hukumnan penjara karena terlibat dalam demonstrasi anti rasisme di  Jayapura pada Agustus 2019 lalu, adalah 1. Buchtar Tabuni  (17 tahun penjara), 2. Agus Kossay (15 tahun penjara), 3. Stevenus Itlai (15 tahun penjara), 4. Alexander Gobay (10 tahun penjara), 5. Ferri kombo (10 tahun penjara), 6. Irwanus Urupmabin (5 tahun penjara) dan 7. Hengky Hilapak (5 tahun penjara).

Ketua DPMF Ekonomi Uncen, Yopi Lungki mewakili 9 BEM serta DPMF Uncen dan USTJ membacakan pernyataan sikap sebagai berikut:

 1. Presiden Republik Indonesia segera membebaskan tampa syarat tahanan politik korban rasisme di seluruh Indonesia, terutama 7 tahanan politik korban rasisme yang menjalani sanksi di Balikpapan.

2. Gubernur, DPRP, MPR segera meminta kepada para penegak hukum untuk membebaskan 7 tahanan politik yang sedang didiskriminasikan oleh para penegak hukum.

3. JPU, Yafet Bonai DKK, segera meninjau kembali tuntutan yang sama sekali tidak sesuai fakta-fakta persidangan terdapat 7 tapol korban rasisme di Kalimantan Timur dan bertidaklah sebagai JPU yang bijaksana tanpa ada desakan oleh pihak mana pun.

4. Meminta kepada pihak hakim untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan sesuai UUD tahun 1945 pasal 24 (1) tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

5. Apabila poin 1-4 di atas tidak diindahkan sebelum amar putusan dijatuhkan, maka kami akan lakukan demonstrasi tolak rasisme jilid-III.

Kordinator lapangan Yops Hitlai menegaskan “Hari selasa kami akan membawakan peryataan sikap kami kepada Gubernur, MRP dan DPRP untuk menindak lanjuti, karena 7 Tapol bukan pelaku rasisme, tatapi mereka adalah korban rasisme”. (N/F: Pilip)

"Obor Untuk Papua"

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

PUISI: Papua yang Hilang

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Namaku Papua! Aku yang mungkin lupa diucapkan oleh aksara dan rasa! Aku yang mungkin lupa ditulis oleh kamus-kamus penderita! Aku yang mungkin...

Berusia 44 Tahun, IPMAPA Malang Diharapkan Jadi Rumah Bersama

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Dalam perayaan usianya yang ke-44 Tahun, Organisasi Persatuan Orang Papua, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) di Kota Malang...

Pentas Seni Dalam Rangka HUT IPMAPA Malang, Beberapa Tradisi Papua Ditampilkan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Perayaan Hari Ulang Tahun Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Kota Malang, dimeriahkan dengan pentas seni budaya yang menampilkan...

Perayaan HUT IPMAPA Malang, Diawali dengan Seminar

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Perayaan Hari Ulang Tahun Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Malang yang ke-44 Tahun, dimulai dengan kegiatan Seminar yang...

Mahasiswa Mimika di Kota Malang Tuntut Pemda Mimika dan YPMAK Tanggung Jawab Masalah Pendidikan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Mahasiswa Mimika yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mimika (IPMAMI) Kordinator Wilayah Kota Malang, menyikapi persoalan pendidikan...