Sudah 6 Tahun Nasib Buruh Moker PT.Freeport yang di-PHK Diabaikan, Negara Harus Tanggung Jawab!

DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –

JAYAPURA – Peringati Hari Buruh Internasional (May Day) yang tepat pada 1 Mei 2023, Chapter Amnesty Internasional Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura gelar diskusi publik dengan tema “56 Tahun PT. Freeport Indonesia Masih Sengsarakan 8.300 Buruh Mogok Kerja PT. Freeport Indonesia” (Mendorong Pemerintah Membuka Perundingan antara Manajemen PT.FI dengan Buruh Mogok Kerja PT.FI).

Jika melihat perkembangan buruh di Indonesia dan terlebih kusus buruh di Papua, ada banyak kasus buruh yang tak ditangani meskipun banyak perusahaan swasta maupun pemerintah yang beroperasi. Salah satunya ialah 8.300 buruh PT. Freeport Indonesia yang menuntut hak-haknya, karena di-PHK secara sepihak oleh Manajer PT.Freeport Indonesia.

“Dalam sengketa yang berkepanjangan dari Mei 2017 sampai dengan saat ini, ada 8.300 korban Buruh Mogok Kerja (Moker) yang di-PHK secara sepihak dan ada 108 eks karyawakan PT. Freeport yg meninggal dunia.” Hal itu dikatakan Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay dalam diskusi publik yang berlangsung di Kabesma Uncen, Jayapura, Minggu (30/04/2023).

“Padahal ada hak-hak buruh yang harus dipenuhi oleh perusahaan di antaranya status kerja, hak untuk berserikat, hingga hak untuk mogok kerja. Semuanya itu diatur dalam undang-undang nomor 13 Tahun 2003,” sambungnya.

Saat ini di Papua, persoalan buruh yang paling parah hanya masalah buruh di PT. Freeport Indonesia. Pada data BPS 2018, jumlah buruh di Provinsi Papua cukup besar, mencapai 537.502 orang atau 29,9 persen dari jumlah total orang bekerja di Papua yang mencapai 1.797.668 orang.

Menurut Gobay, melihat persoalan buruh PT. Freeport Indonesia yang paling menonjol dan parah di Tanah Papua ini, Pemerintah Indonesia dan pihak manajemen PT. Freeport sedang bertarung merebut saham atas aktivitas eksploitasi Sumber Daya Alam di Tembagapura. “Manajemen PT Freeport Indonesia memberlakukan kebijakan Furlough secara sepihak kepada buruh PT. Freeport Indonesia,” jelas dia.

Direktur LBH Papua ini menambahkan “rupanya kebijakan Furlough itu dikeluarkan dalam rangka menanggapi sikap pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara melalui Kontrak Karya (KK) diubah menjadi izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang mempengaruhi PT. Freeport sehingga PT. Freeport Indonesia mengeluarkan Program Fourloght”.

“Atas dasar itu, secara langsung menunjukan bahwa penerapan kebijakan Fourloght oleh Manajemen PT. Freepost Indonesia kepada 8.300 Buruh PT.Freeport Indonesia merupakan korban langsung atas penerapan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” tambahnya.

Sementara itu, Antonius Awom, Buruh Mogok Kerja (Moker) PT.FI mengatakan terhitung dari tanggal 1 Mei 2017 hingga 1 Mei 2023, genap 6 Tahun tidak mendapatkan hak-hak mereka. Dia mengaku bahwa dalam memperjuangkan hak-hak, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya baik itu melalui pengaduan-pengaduan ke lembaga pemerintah melalui proses hukum di PTNU Jayapura, dan beberapa aksi demo di Jakarta.

“Pada 2017 membawa tuntutan ke KOMNAS HAM RI, 2018 melalui Pemerintah dalam hal ini Disnaker Provinsi Papua mewakili Gubernur Provinsi Papua kepada PT. Freeport Indonesia di Timika meminta PT. Freeport Indonesia segera membayar upah hak-hak karyawan dan salah satunya adalah lembaga Majelis Rakyat Papua yang mana para buruh moker PT. Freeport tersebut mengadu melakukan pengaduan nasib mereka ke MRP sebagai lembaga representasi kultur Orang Asli Papua pada tanggal 4 Agustus 2020,” katanya.

Pihaknya meminta kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Indonesia agar segera merespon kasus para buruh. Pasalnya, semenjak sekian buruh di-PHK sepihak oleh PT. Freeport tidak memiliki legitimasi hukum yang jelas.

“Sebaiknya pemerintah pusat menfasilitasi agar kita berunding dengan pihak PT. Freeport Indonesia sesuai janji Presiden Jokowi saat kami ketemu tanggal 13 Februari 2019 di Istana Presiden,” beber Antonius Awom.

Setelah mengakhiri diskusi , Aktivis Amnesty Uncen bersama Mahasiswa Papua juga memberikan 5 tuntutun kepada Pemerintah Indonesia dan Manajemen PT Freeport Indonesia, yaitu;

1. Kami menyatakan sikap kepada manajemen PT. Freeport agar segera memberikan hak dan upah kepada 8.300 buruh korban PHK PT. Freeport sesuai Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, UU Nomor 13 Tahun 2003, PP Tahun 1981, Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 1999 dan paling baru adalah Permenaker Nomor 1 Tahun 2007.

2. Pemerintah Indonesia segera melakukan nota kesepakatan antara Manajemen PT. Freeport dengan Buruh Moker korban PHK dari 2017 hingga saat ini.

3. Kami menuntut manajemen PT. Freeport menjamin hak atas kesehatan korban PHK Freeport yg terdapat dalam pasal 88 ayat(1) UU No.13/2003 menyatakan dengan tegas dan jelas, “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

4. Negara dan Manajemen PT Freeport bertanggung jawab atas kematian eks 108 karyawan moker PTFI.

5. Manajemen PT Freeport wajib melindungi hak-hak Perempuan korban PHK sesuai UU yg berlaku.

6. Kami menuntut pemerintah Provinsi Papua agar segera melakukan izin kepengawasan terhadap korban PHK.

7. Kami menuntut Negara Indonesia segera memberikan upah dan hak-hak setiap Buruh pada seluruh Investasi yang ada di Tanah Papua sesuai jam kerja mereka.

Setelah membacakan pernyataan sikap, Chapter Amnesty Internasional Uncen menghimbau 5 tuntutan di atas kepada Pemerintah Indonesia dan Manajemen PT.Freeport Indonesia untuk segera bertanggung jawab dengan tindakan nyata kepada Buruh Korban Moker PT. Freeport.

“Jika tuntutan ini tidak ditindak lanjuti, kami akan mengkonsolidasikan massa dari Mahasiswa juga Buruh Korban PHK untuk melakukan aksi serentak menuntut Pemerintah untuk segera membayar hak-hak dan upah karyawan,” tegas Rutce Selviani Bosawer, selaku koordinator Amnesty Uncen.

[Reporter: Kam Muda]

[Editor: Maksimus Syufi]

"Obor Untuk Papua"

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

PUISI: Papua yang Hilang

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Namaku Papua! Aku yang mungkin lupa diucapkan oleh aksara dan rasa! Aku yang mungkin lupa ditulis oleh kamus-kamus penderita! Aku yang mungkin...

Berusia 44 Tahun, IPMAPA Malang Diharapkan Jadi Rumah Bersama

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Dalam perayaan usianya yang ke-44 Tahun, Organisasi Persatuan Orang Papua, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) di Kota Malang...

Pentas Seni Dalam Rangka HUT IPMAPA Malang, Beberapa Tradisi Papua Ditampilkan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Perayaan Hari Ulang Tahun Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Kota Malang, dimeriahkan dengan pentas seni budaya yang menampilkan...

Perayaan HUT IPMAPA Malang, Diawali dengan Seminar

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Perayaan Hari Ulang Tahun Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Malang yang ke-44 Tahun, dimulai dengan kegiatan Seminar yang...

Mahasiswa Mimika di Kota Malang Tuntut Pemda Mimika dan YPMAK Tanggung Jawab Masalah Pendidikan

DIPTAPAPUA.com - Obor Untuk Papua - Mahasiswa Mimika yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mimika (IPMAMI) Kordinator Wilayah Kota Malang, menyikapi persoalan pendidikan...