Artikel

Tiada Hari Tanpa Kami Dibunuh Demi Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika

Pastor Izaak Bame. Pr (Foto: Dok Pribadi)

Oleh: P. Izaak Bame. Pr

Inikah Tujuan Ir.Soerkarno Berjuang Merebut Irian Barat 1963 ?

Hampir setiap hari  berita yang muncul  di tanah Papua tidak luput dari berita pembunuhan terhadap Orang Asli Papua (OAP). Berita seakan merupakan sarapan pagi bagi seluruh Penduduk Indonesia bahkan dunia.

Demi Pancisila, NKRI, UUD 1945, BHINEKA TUNGGAL IKA, setiap aparat TNI/POLRI melakukan kejahatan kepada OAP dan dianggap sebagai satu keberhasilan atau prestasi mereka.

Setiap kejadian di Papua yang dilakukan oleh aparat, tidak ada satu pun yang ditangani secara hukum, kalau toh ditangani belum pernah ada keputusan yang adil. Saya sebagai orang Papua yang adalah Pastor mengikuti peristiwa yang terjadi di Papua dari cerita orang tua sampai saya menyaksikan sendiri, betapa jahatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat para pejabatnya terutama Presiden.

Ketika Megawati menjadi Presiden, satu bulan setelah dilantik dia memerintahkan Komando Pasukan Khusus (Kopasus) membunuh Tokoh besar Papua, Theys Eloway di pantai Holtekam dan kasus itu dibawa ke pengadilan militer dengan Keputusan bebas bagi pelaku. Ini salah satu contoh dari banyak kasus yang terjadi di Papua. Banyak cara yang digunakan  TNI-POLRI untuk membunuh Orang  Asli Papua, setuju atau tidak, sepertinya tugas utama TNI-POLRI di Papua adalah membunuh orang Papua.

Saya memperhatikan peraturan daerah tentang miras di sejumlah kabupaten kota di Papua,  namun tidak bisa dijalankan secara efektif atas PERDA MIRAS  Tanya yang  punya jawaban, aparat keamanan kurang mendukung karena apa ? Muncul jawaban bahwa MIRAS adalah  bagian dari  penambahan penghasilan. Kedengarannya lucu dan aneh tapi itu terjadi di Papua.

Banyak PERDASI-PERDASUS yang diajukan oleh MRP-GUBERNUR sampai di Jakarta tapi kandas, tidak ada jawaban bahkan draf dibuang  ke tempat sampah dan terus dipaksakan supaya Gubernur, Bupati, Wali Kota yang ada di Papua ikut maunya Jakarta. Maka, Papua tidak akan dan tidak pernah dibangun menurut pikiran orang asli Papua, tetapi harus ikut kemauan Pemerintah Pusat. Dengan singkat kata Papua mau maju ikut pikiran Pemerintah Pusat.

Pemerintah pusat menipu OAP dengan OTSUS namun tidak ada kewenangan penuh yang diberikan kepada Gubernur, Bupati di Papua. Maka tidak heran 2021 Otsus berakhir. Karena tidak membawa perubahan bagi Papua, Otsus hanya sebatas gula-gula politik bagi orang Papua supaya jangan bicara Papua Merdeka.

Maka lewat kesempatan  ini, saya mau sampaikan kepada TNI-POLRI anda tiap hari membunuh Orang Asli Papua  dengan dalih demi PANCASILA, NKRI, UUD 1945, BHINEkA TUNGGAL IKA , jangan pernah anda rasa bahwa anda sudah berhasil, tapi justru tindakkan pembunuhan itu merupakan kegagalan Pemerintah Indonesia dalam usaha membangun Tanah Papua.

Negara mana yang sebodoh Negara Indonesia yang mau membangun satu daerah kekuasaannya, tapi membunuh manusianya dulu baru membangun?. Ingat ada satu hal lagi yang membuat Orang Asli Papua terus benci kepada Pemerintah Republik Indonesia adalah vonis bagi 7 orang tahanan politik Papua di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Hanya demi PANCASILA, NKRI, UUD 1945, BHINEKA TUNGGAL IKA, para tersangka tidak disidangkan perkaranya di Papua tapi di luar Papua, menurut saya cara ini adalah cara diskriminatif, mengapa kasus bom Bali atau USTAD ABU BASIR tidak disidangkan di Papua?.

Katanya Negara Indonesia adalah Negara Hukum tapi praktek hukumnya sangat diskriminatif bagi warga negaranya dengan kata lain, jangan gunakan hukum untuk mengadili warga negara yang mempunyai hak yang sama di depan hukum.

Para tahanan yang terdiri dari  7 orang adalah korban ujaran rasis di Surabaya dan Malang. Pelaku ujaran rasis mendapat hukuman yang rungan  vonisnya di bawah 10 sedangkan mereka 7 orang yang berjuang untuk martabat kemanusiannya yang dihina sebagai “MONYET” vonis sangat tinggi apakah ini disebut hukum yang adil ?.

Saya mohon kepada Jaksa dan Hakim jangan membuat hukum menurut maumu, tapi tidak memperhitungkan pokok masalah yang menimbulkan perbuatan melawan hukum.

Sekali lagi, saya tegaskan jangan pernah Jaksa dan Hakim berpikir bahwa dengan keputusan yang tinggi membuat orang Papua takut dan diam. Saya yakin seyakinnya dengan keputusan Vonis itu membuat orang Papua terus merefleksikan tentang nilai-nilai PANCASILA, NKRI, UUD 1945, BHINEKA TUNGGAL IKA, apakah akan memberi manfaat dalam  hidup Orang Asli Papua ataukah justru sebaliknya. Jadi ancaman dalam hidupnya sebagai warga NKRI.

Hanya orang bodoh saja yang melihat keputusan yang tidak adil tinggal diam, saya berharap bahwa selain saya Pastor Izaak Bame, Pr mengangkat soal ini lewat  media, tetapi ada juga Orang Asli Papua lain yang munculkan persoalan ini di media juga. Salam persaudaraan.

Penulis adalah Ketua komisi Kerasulan Awam Keuskupan Manokwari Sorong**

12545
Redaksi Dipta Papua

You may also like

1 Comment

  1. Sangat benar, tapi setelah Soekarno dgn semangat yg berkobar berpidato merebut dan mencaplok Embrio negara west Papua kedalam NKRI melalui pencetusan TRIKORA 19 Desember 1961. Ir Soekarno pun diusir keluar dari istana tinggalkan barang barang berharga, dan jatuh sakitpun, di asingkan dalam rumah yg ditinggal orang, aneh lagi bahwa tanpa perhatian dari para dokter dan perawat pribadinya, lebih parah lagi bahwa, hak hak dia sebagai seorang kepala negara pun tidak diperhatikan. Itulah hasil dari akibat perbuatan dan tindakan jahat yg dia harus tuai dibumi sambil menanti Hukuman yg lebih besar oleh Tuhan diakhirat nanti.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Artikel