MALANG, diptapapua.com – Aksi mahasiswa Papua di kota Malang yang tergabung dari Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-WP), menuntut keadilan bagi 7 tahanan politik (Tapol) Papua, pada Senin (15/06/2020) di Simpang Empat Jalan Semeru-Kehuripan Kota Malang.
Berdasarkan pantauan diptapapua.com, aksi ini merupakan respon atas 7 tahan politik (Tapol) Papua yang diberi sanksi 5-17 tahun penjara di Balikpapan. Aksi yang serupa juga berlangsung di beberapa kota lainnya, seperti Yogyakarta dan Jakarta.
Massa aksi tiba di titik aksi pada pukul 10.00 WIB (pagi), dan langsung dipagari oleh aparat keamanan. Aksi yang berlangsung selama dua jam atau berakhir pada pukul 12.00 WIB itu ditutup dengan penyampaian pernyataan sikap.
- Bersolidaritas terhadap para aktivis Papua yang didiskriminasi dan menjadi tahanan politik karena menyuarakan pendapat dan mengekspresikan aspirasi politik.
- Bebaskan Ferry Kombo, Alexander Gobay, Hengky Hilapok, Buchtar Tabuni, Irwanus uropmabin, Steven Itlay, dan Agus Kossay tanpa syarat.
- Hentikan segala diskriminasi rasial terhadap rakyat West Papua.
- Tarik TNI/ POLRI dari West Papua.
- Usir dan tagih pertanggungjawaban perusahaan transnasional yang telah mengeksploitasi dan merusak lingkungan hidup di West Papua.
- Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bangsa West Papua.
- Berikan kebebasan bagi jurnalis nasional maupun internasional di West Papua
- Berikan kebebasan bantuan sosial atas pengungsi di Nduga tanpa melibatkan militer
Aksi yang terdiri dari 30 massa tersebut, diwarnai juga dengan teatrikal dan pembacaan puisi tentang penindasan terhadap rakyat Papua.
Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas) aksi, Ahmad mengatakan bahwa bagi orang Papua tidak ada ruang demokrasi, demokrasi di Indonesia adalah semu.
“Di Indonesia tidak ada ruang demokrasi bagi orang Papua, hal itu dilihat dari beberapa aksi mahasiswa Papua yang selalu mendapat represif dari aparat militer,” bebernya kepada diptapapua.com, Senin (15/06/2020).
Kepada media ini, Ahmad menuturkan agar harus ada kesadaran bagi rakyat Indonesia dan juga Papua sendiri untuk menetukan nasib orang Papua.
“Kepada seluruh orang Indonesia serta orang Papua harus ada kesadaran untuk menentukan nasib dan masa depan orang Papua,” ucapnya.
“Kami berharap agar 7 Tapol Papua di Balikpapan segera dibebaskan,” tutup Ahmad. (N/F: Maxi)
