diptapapua.com, TAMBRAUW- Sudah 11 tahun berdirinya sebuah daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Tambrauw. Namun, dalam 11 tahun berjalan itu masih banyak dijumpai berbagai macam persoalan yang terjadi di Kabupaten Tambrauw, seperti Pendidikan, Kesehatan, kesejahteraan rakyat dan aspek terpenting lainnya.
Sama halnya yang dinilai oleh Yosep Airai, anggota DPRD Kabupaten Tambrauw ini, bahwa orang asli Tambrauw hingga detik ini, belum menguasai kursi pemerintahan atau belum memimpin dirinya sendiri, pernyataan itu disampaikan Airai melalu pesan singkat yang diterima diptapapua.com (14/05).
Wakil II DPRD Kabupaten Tambrauw, Yosep Airai menuturkan bahwa tujuan mendirikan Kabupaten Tambrauw ialah untuk orang Tambrauw dapat membangun dan memperhatikan nasibnya sendiri, sehingga kedudukan terpenting di pemerintahan harus diberikan oleh orang Tambrauw sendiri.
“Pemekaran daerah Tambrauw adalah peluang untuk orang Tambarauw dapat mengatur kembali daeranya sehingga semua kebijakan yang diambil pun dapat berjalan sesuai dengan kehendak bersama dan jabatan-jabatan strategis pun harus ada pada putera dan putri asli Tambrauw,” beber Airai kepada redaksi diptapapua.com saat dihubungi via WhatsApp, (14/05).
“Tambrauw untuk Tambrauw,“ lanjutnya.
Menurutnya realita yang kini terjadi di daerah yang dijuluki penyu belimbing itu tidak sejalan dengan tujuan didirikan kabupaten tersebut. “Realita yang terjadi sekarang tidak sesuai dengan tujuan pemekaran kabupaten Tambrauw dan juga orang asli Tambrauw diabaikan begitu saja sehingga membuat banyak pandangan ‘kotor’ yang terjadi di Tambrauw,” Jelas Airai.
Airai menegaskan bahwa bupati dan sekretaris daerah (Sekda) yang kini memimpin Tambrauw bukanlah orang asli Tambrauw, sehingga tidak ada putera dan putri asli Tambrauw yang direkrut untuk menduduki jabatan terpenting di Tambrauw.
“Bupati dan Sekda yang sekarang bukan orang asli Tambrauw, sehingga semua orang asli Tambrauw tidak dapat diakomodir untuk bekerja di dalam bidang-bidang terpenting, pertanyaannya kapan bupati dan sekda orang asli Tambrauw,?” tegasnya.
Yosep Airai mengakui dirinya sebagai ketua II DPRD Kab. Tambrauw kesal dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah (Pemda) Tambrauw yang tidak melibatkan mereka (anggota legislatif), sehingga ada pertanyaan bahwa kapan DPRD Tambrauw diperdayakan?
“Oleh sebab itu Pemda harus jeli untuk melihat yang mana harus diprioritas untuk bekerja di bidang-bidang yang strategis, apakah yang bukan asli Tambrauw atau yang asli Tambrauw?, agar roda pemerintahan daerah berjalan sebaik munkin untuk mencapai kepentingan bersama”, tutup Yosep Airai (N/F: Pilip)
