DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Ratusan Mahasiswa Papua dari 25 Paguyuban yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Kota Malang, pada Selasa (23/02), melakukan aksi damai (long march) di Kota Malang, Jawa Timur.
Aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Kota Malang tersebut, para mahasiswa menyerukan penolakan otonomi khusus (Otsus) jilid II, menolak pemekaran daerah otonom baru (DOB) di seluruh Tanah Papua serta menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat/ bangsa West Papua.
“Otonomi Khusus (Otsus) adalah malapetaka bagi rakyat Papua. Otsus hanya menguntungkan para elit lokal di Papua dan elit nasional Jakarta,” tegas salah seorang massa aksi dalam aksi damai yang dimulai pada pukul 08.50 WIB hingga 12.27 WIB tersebut.
Para Mahasiswa Papua di Kota Malang ini juga menilai, pemekaran daerah otonom baru (DOB) provinsi maupun kabupaten di seluruh Tanah Papua adalah keinginan sepihak para elit yang tidak melibatkan seluruh rakyat Papua. Dan juga, dikatakan bahwa jumlah penduduk atau sumber daya manusia belum terpenuhi untuk pemekaran sebuah provinsi/ kabupaten di Papua. “Hentikan pemekaran kabupaten dan provinsi di seluruh Tanah Papua,” tegas massa aksi dalam tulisan yang tertera pada poster aksi.
Lebih lanjut, salah seorang massa aksi dalam orasinya mengatakan “Aksi kali ini adalah aksi damai dan pihak keamanan harus menjamin sebagai hak demokratis. Jangan sampai terulang lagi seperti kasus rasisme pada tahun 2019 yang terjadi di Malang dan Surabaya, karena kasus tersebut, pelakunya ialah aparat kemanan (TNI/POLRI)”.
Sejumlah massa aksi membentang banner serta beberapa poster yang berisi aspirasi/ tuntutan atas berbagai persoalan di Tanah Papua. “Mengutuk keras para elit politik Papua yang mengatasnamakan rakyat untuk mendukung Otsus,” tulis sebuah poster.
“Elit politik Papua dan Jakarta stop politisasi rakyat Papua. Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua,” tegas massa dalam poster lainnya.
Mahasiswa Papua yang tergabung dalam ikatan pelajar dan mahasiswa Papua (IPMAPA) Kota Malang menuntut “Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua, Tolak Otsus jilid II, Tolak rencana DOB di seluruh Tanah West Papua serta Mengutuk keras elit-elit politik Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk mendukung Otsus”.
Persoalan lainnya juga yaitu “Hentikan Penambangan ilegal yang di-backing oleh militer di seluruh Tanah West Papua, Menuntut Pemerintah Indonesia segera berikan akses Tim pencari fakta dewan HAM PBB (UNHCR) ke West Papua, Tutup Freeport, LNJ Tangguh, Pero Gas dan seluruh perusahaan nasional maupun multinasional di seluruh Tanah West Papua, Mengutuk keras keuskupan Merauke yang mendukung kerja sama Provinsi Papua dengan Korindo Grup, Tolak rencana pengolahan Blok Wabu”.
Lebih lanjut “Tolak pembangunan Kodim di seluruh Tanah West Papua, Hentikan rasisme yang dilakukan terhadap orang Papua, Bebaskan seluruh tahanan politik West Papua, Tarik militer organik maupun non organik dari Tanah West Papua, Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya dan seluruh Tanah Papua dan Buka akses jurnalis asing seluas-luasnya ke Tanah Papua”.
