Menghadapi pandemik global yang marak terjadi di seluruh dunia, bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Selain nyawa yang menjadi korban, juga berdampak pada sektor pendidikan, politik dan tentunya ekonomi. Berdasarkan data Worldometers (28/04/2020) menunjukkan total jumlah kasus positif Corona di dunia telah mencapai 3.081.502.
Tercatat angka kematian yang cukup tinggi ini, membuktikan bahwa tingkat penyebaran Covid-19 di beberapa daerah terus meningkat. Di Provinsi Papua (177 kasus) dan Papua Barat (37 kasus). Akses transportasi publik dari luar dan masuk ke Papua dan Papua Barat untuk sementara dibatasi untuk mengunci penyebaran virus Corona. Beberap daerah di Provinsi Papua Barat seperti Kota Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat telah membatasi wilayahnya masing-masing untuk memutuskan penyebaran virus Corona.
Tangggal 26 Maret 2020 Bupati Maybrat, Bernard Sagrim mengatakan bahwa akses keluar maupun masuk dibatasi hingga 9 April 2020. Status pembatasan tersebut diperpanjang hingga saat ini.
Akibat dari pembatasan akses tersebut, aktivitas ekonomi dan pemerintahan terganggu. Pendapatan masyarakat pun menurun dan secara langsung berdampak terhadap nasib mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa yang berada di luar Papua tidak memiliki pekerjaan sampingan, nasib mahasiswa bergantung kepada orang tua. Hal ini menjadi perhatian utama pemerintah.
Berdasarkan surat keputusan Presiden (Keppres) no 7 tahun 2020 bahwa Bupati Bernard Sagrim telah membentuk tim gugus tugas percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19. Juga dana yang dikucurkan sebanyak 43 milyar untuk menghadapi situasi yang mengglobal ini. Namun, seperti yang dikatakan Ruben M Antoh, Koordinator Umum Mahasiswa Maybrat kota Surabaya bahwa hingga saat ini mahasiswa Maybrat di seluruh Indonesia belum mendapatkannya.
“Dana sebesar 43 milyar yang telah dikucurkan untuk Pemda (Pemerintah Daerah) Maybrat, sampai sekarang, mahasiswa Maybrat di seluruh indonesia belum merasakan manfat dari dana tersebut,” tutur Ruben M Antoh.
Kemudian juga seperti yang dikatakan Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat, Korneles Kambu pada 9 April 2020 bahwa, nasib mahasiswa Maybrat akan diperhatikan selama pandemik global ini. Namun, janji tersebut hanyalah sebuah ucapan tanpa eksekusi.
“Pada tanggal 9 april 2020, pemerintah Kabupaten Maybrat melalui Dinas Pendidikan, Korneles Kambu mengatakan bahwa nasib mahasiswa akan diperhatikan, tetapi sampai saat ini janji tersebut belum terealisasi,” kata Ruben.
Di tengah maraknya penyebaran Virus Corona di indonesia yang menciptakan kepanikan pada warga, dalam kurun waktu 15-23 April kehadiran Aparat Militer (TNI- POLRI) dengan jumlah yang banyak membuat masyarakat di Aifat Timur, Kabupaten Maybrat hidup di tengah bayang-bayang ketakutan dengan ancaman teror, intimidasi bahkan pembunuhan.
Hingga hari ini, masyarakat mengamankan diri ke hutan dan mengungsi ke distrik tetangga, Kondisi ini semakin parah di tengah menyebarnya Covid-19.
Koordinator Umum Mahasiswa Maybrat kota study Surabaya menegaskan bahwa seharusnya, pemerintah daerah sigap menanggapi situasi ini, pemerintah harus menjadi pelindung rakyat. Menurutnya, justru pemerintah sangat lamban, hanya sibuk mengurus birokrasi dan juga hanya mengumbar janji.
“Menghadapi situasi darurat semacam ini, seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Maybrat menanggapi dengan cepat dan hadir sebagai pelindung Masyarakat. Hal ini justru terbalik, pemerintah sangat lambat,mengumbar janji palsu alias hoax, sibuk urus birokrasi,” tegas Koordinator umum mahasiswa Maybrat kota Surabaya ini (29/04/2020.
“Mahasiswa justru dikecam oleh bupati maybrat Bernad Sagrim karena Mahasiswa melakukan aksi yang menuntut realisasi janji Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan,” lanjut Ruben.
Oleh sebab itu, Mahasiswa Maybrat Kota Surabaya menuntut:
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui Dinas Pendidkan Kabupaten Maybrat untuk segera memberikan Bantuan Lansung Tunai (BLT) di Surabaya dan Seluruh Indonesia.
- Menuntut pertanggung jawaban Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat atas pernyataan di media Radar Sorong tanggal 9 april 2020
- Meminta Transparansi Pemerintah Kabupaten Maybrat terhadap penggunaan anggaran Covid-19
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Maybrat menghentikan operasi militer di wilayah Aifat Timur dan mendorong Pemerintah Kabupaten Maybrat bersama Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk dialog menyelesaikan masalah.
Salam Theofani
Nehaf Sau Bonout Sou
(maxi)
