PAPUA, diptapapua.com – Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk menuturkan bahwa perlakuan rasisme yang terjadi pada orang Papua sudah terjadi semenjak 57 tahun lalu hingga saat ini.
“57 tahun rakyat Papua mengalami rasisme melalui kelompok pemerintahan, sipil serta politik secara sistematis dan masif yang terus menerus dilakukan terhadap masyarakat Melanesia atau Papua,” ucap Markus dalam diskusi yang digelar oleh LBH Jakarta dengan tema Rasisme dan Unfair Trial Terhadap Orang Papua, Minggu (7/06/2020).
Haluk menjelaskan bahwa aktor dalam perlakuan rasis terhadap orang Papua terdiri dari empat bagian yaitu, Pemerintah sipil dan politik, TNI/POLRI bergandengan bersama Penegak Hukum atau Jaksa dan yang berikut adalah perusahaan nasional dan multi nasional seperti Freeport lalu aktor yang terakhir adalah rakyat Indonesia sendiri, seperti halnya yang terjadi di Surabaya pada 16 Agustus 2019 lalu.
Markus Haluk lalu menegaskan agar bangsa Indonesia harus belajar dari negara-negara lain dan belajar dari pengalaman bangsanya sendiri.
Kondisi yang dialami bangsa Indonesa saat dijajah oleh bangsa lain, lalu dirumuskanlah dengan sempurna dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang bunyinya ialah, Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa maka kejahatan kemanusiaan yang merendahkan martabat manusia di muka bumi ini harus dihapuskan.
“Persoalan yang dihadapi orang Papua sekarang sama dengan proses penentuan nasib sendiri yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945 saat itu, mereka sadar bahwa harkat dan martabat rakyatnya diinjak-injak oleh para penjajah yang menduduki Indonesia, maka mereka berjuang hingga bebas,” beber Direktur Eksekutif ULMWP ini.
Namun, Haluk mengatakan pengalaman yang dialami bangsa Indonesia tersebut, dipraktekan lagi terhadap orang Papua semenjak 57 tahun lalu hingga detik ini.
“Pengalaman yang Indonesia alami, di mana proses itu secara masif dan sistematis dilakukan terhadap orang Papua semenjak awal Papua digabungkan ke Indonesia higga kini masa kepemimpinan Jokowi,” katanya.
“NKRI itu seperti tiket untuk mempraktekan politik rasisme terhadap orang Papua,” sambung Haluk dalam diskusi publik itu.
Melihat 7 tahanan politik (Tapol) Papua di Kalimantan Timur yang belum lama ini diberi sanksi 5-17 tahun penjara, menurut Haluk itu bukan sesuatu yang baru terjadi bagi orang Papua. “Kita lihat Buchtar Tabuni bersama Tapol Papua lainnya, kami tidak kaget lagi, karena hal ini sudah lama terjadi kepada orang Papua dan ini menunjukan wajah Indonesia sebenarnya bahwa praktek rasisme itu masih terjadi hingga saat ini,” tuturnya.
Pihaknya optimis bahwa tetap berada pada rumpun melanesia untuk terus berjuang dan mendapatakan hak politiknya agar orang Papua menentukan masa depannya sendiri.
“Kami akan terus berjuang, dan bagi kami tidak ada masa depan bagi orang Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), justru masa depan NKRI ada di Papua,” tutup Haluk. (N/F: Otniel)
