DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Peringati Internasional Women’s Day (IWD) pada Selasa, (8/03/2022), beberapa Organ yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Bersama Rakyat (GEMPUR) Kota Malang juga menyuarakan berbagai persoalan Papua dalam aksi tersebut.
Beberapa persoalan Papua yang dituntut dalam peringatan Hari Perempuan Internasional itu adalah penarikan militer organik dan non organik di seluruh Tanah Papua, berikan hak menentukan nasib sendiri bagi Bangsa West Papua, buka akses jurnalis di Papua, stop rasis dan mereka (Aliansi GEMPUR) juga menuntut Pemerintah Indonesia untuk segera bebaskan Victor Yeimo (jubir internasional Petisi Rakyat Papua).
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Dimibeu Yali mengatakan bahwa isu Papua juga harus dibawakan dalam aksi IWD, karena sejarah IWD sendiri adalah perjuangan perempuan untuk bebas dari sistem kapitalisme yang menindas, mereka juga perjuangkan hak hidup yang setara.
“Musuh rakyat itu sama, yaitu sistem Kapitalisme yang menindas. Kapitalisme itu menindas seluruh masyarakat termasuk perempuan tanpa mengenal warna, suku, agama ataupun asal. Demi akumulasi modal, sistem kapitalisme ini yang menciptakan pembagian klas-klas dan merampas hak-hak rakyat baik perempuan, buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, LGBT, serta rakyat tertindas di Indonesia maupun yang di Papua,” jelas Korlap saat dimintai keterangan oleh media ini.
“Persoalan Perempuan ini tidak terlepas dari sistem Kapitalisme itu sendiri. Dan jika dilihat ke Papua, di sana juga ada penindasan yang dilakukan oleh negara melalui militer demi kepentingan kapitalis. Sehingga tuntutan-tuntutan terkait persoalan di Papua juga harus disuarakan,” sambungnya.
Tak hanya isu Papua, aksi yang berlangsung di Perempatan ITN (Jl. Veteran) Kota Malang ini, Aliansi GEMPUR juga bawa berbagai tuntutan terkait persoalan kekerasan pelecehan dan seksual terhadap perempuan, hak-hak buruh, kesetaraan gender, hak masyarakat adat, LGBT dan berbagai persoalan yang menindas masyarakat terutama perempuan.
Mereka juga menuntut agar wujudkan kebebasan berekspresi, berpendapat, berorganisasi dan berkumpul di muka umum. Juga tuntaskan semua kasus HAM (terutama terhadap perempuan), serta wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.
