DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Amolongo, nimao ,koyao,koha, Kosa, Dormum, Foi-Moi, Tabea mufa, Nayaklak, Wiwao, Amakanie, Wa…wa…wa…a…
Kasus pelangaran HAM di Papua semakin massif, sampai saat ini Tindakan-tindakan aparat keamanan TNI/POLRI terhadap masyarakat sipil, hal ini Tidak bisa di biarkan. Apalagi tindakan ini sudah memakan korban nyawa anak dibawa Umur dan warga sipil yang tidak tauh apa-apa. dalam hukum HAM internasional, pasal 6 kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR), yang telah dirativikasi indonesia melalui UU nomor 12 tahun 2005, telah menegaskan bahwa setiap individu memiliki untuk hidup dan tidak boleh ada seorang pun yang boleh dirampas hak hidupnya.Sedangkan dalam kerangka hukum nasional.hak untuk hidup di lindungi dalam pasal 28A dan 28I UUD 1945 serta pasal 9 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak assasi manusia, yang intinya setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahangkan hidup.
Dari sisi legalitas dan akuntabilitas, pelibatan TNI dalam penanganan Papua juga memiliki banyak persoalan dan dipandang tidak sejalan dengan UU TNI. Pasal 7 Ayat (3) UU TNI menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilakukan oleh prajurit TNI, termasuk dalam hal ini penanganan separatisme dan perbantuan terhadap kepolisian, harus didasarkan pada Keputusan Politik Negara, atau dalam hal ini keputusan yang dikonsultasikan kepada DPR RI. Berdasarkan penelusuran Imparsial, hingga saat ini pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan tertulis terkait dengan pengerahan pasukan TNI ke Papua. Dengan demikian, dari sisi hukum, pelibatan militer tersebut dapat dikatakan ilegal.Lebih jauh evaluasi operasi keamanan militeristik itu juga harus dibarengi dengan upaya konkrit penghentian spiral kekerasan di Papua salah satunya melalui jalan dialog damai bermartabat. Sudah saatnya Presiden dan DPR merealisasikan agenda dialog dalam penyelesaian masalah Papua dan bukan menggunakan pendekatan keamanan yang militeristik.
Pasca sayap militer Organisasi Papua Merdeka-Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPNPB) KODAP III Derakma, Ndugama, Dipimpin oleh Brigadir Jend. Egianus Kogoya, Menyandera Capten Pilot Philip Mark Mehrtens dengan pesawat yang diterbangkannya di lapangan terbang kecematan Paro, Kabupaten Nduga, Pada 7 Februari 2023. Sejak kejadian itu rakyat Papua yang berasal dari distrik Paro mengevakuasi diri mengungsi ke ibu kota Kabupaten Nduga di Keneyam dan berbagai daerah terdekat lainnya termasuk Kwiyawagi. Sejak pemerintah Indonesia merespon kejadian penyanderaan pilot Mehrthens itu, militer Indonesia melakukan operasi pencarian dan menetapkan pelebaran wilayah operasi pencarian Mehrtens di 4 wilayah kab. Yakni: Nduga, Lanny Jaya, Puncak Papua, Yahukimo dan beberapa daerah lainnya yang selama ini terjadi konflik antara TPNPB-OPM versus TNI-POLRI. Salah satu daerah yang menjadi fokus operasi pencarian sandera pilot Marhtens oleh militer Indonesia adalah di wilayah Kwiyawagi.
Kwiyawagi merupakan salah-satu daerah yang terletak di tengah-tengah 3 kab. Sehingga wilayah administratifnya diambil oleh 3 Kab. Yakni: Lanny Jaya, Nduga, Puncak Papua, masing-masing Kab. ini memekarkan pemerintahan ditingkat kecematan di wilayah Kwiyawagi. Kab. Lanny Jaya memekarkan distrik Kwiyawagi, Wano Barat dan Goa Balim, sedangkan dari Kab. Nduga memekarkan kecematan Wutpaga dan Nenggeagin selain itu Kab. Puncak Papua memekarkan distrik Agandugume, Lambewi dan Oneri semua berjumlah 8 distrik di wilayah Kwiyawagi. Sejak penembakan pekerja PT Istaka Karya pada tahun 2018, oleh TPNPB KODAP III Derakma, Ndugama itu, rakyat sipil yang berasal dari suku Nduga, wilayah tempat kejadian, rakyat sipil Orang Asli Papua (OAP), suku Nduga sebagian mengungsi ke Kwiyawagi di distrik Wutpaga dan Nenggeagin. Sejak kejadian itu, Kwiyawagi menjadi rumah bagi para pengungsi Nduga sejak 2018 hingga kini 2023 .
Pendekatan keamanan militeristik yang terus dijalankan berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat di Papua. Beberapa kasus yang sempat mencuat ke publik, misalnya pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani (tahun 2020), pembunuhan yang disertai mutilasi terhadap empat orang warga sipil Papua (tahun 2022), penyiksaan terhadap tiga orang anak yang dituduh melakukan pencurian (tahun 2022), dan lain-lain. Selama ini, praktik impunitas selalu menjadi persoalan yang terus terjadi dalam kekerasan yang melibatkan aparat keamanan. Penegakan hukum untuk memutus mata rantai impunitas menjadi penting untuk mencegah berulangnya kekerasan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil di Papua. Pengiriman militer 3 tahun terakhir jumlah prajurit TNI di Papua baik dari unsur organik aupun non-organik diperkirakan mencapai ±16.900 prajurit, yang terdiri dari ±13.900 prajurit TNI organik tiga matra (darat, laut dan udara) dan ±3000 prajurit TNI non-organik. Pada konteks pasukan non-organik,.
Dan juga pemekaran akan membuka penambahan markas militer (TNI/Polri) di Papua. Sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini. Sepanjang tahun 1962-2004, paling sedikit 500 ribu jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar. Kemudian dalam 4 tahun terakhir operasi militer terjadi di beberapa daerah. 2019-2023 operasi militer pecah di Nduga. Selanjutnya di Puncak Jaya, Intan Jaya, Yahukimo, Kiriwok, Aifat, Sorong, pegunungan bintang, dan lanni jaya. Operasi milter tersebut berdampak banyak kerugian dan kehilangan bagi warga sipil: pengungsian, teror, pelanggaran HAM, kehilangan rumah dan harta benda. Kondisi ini mengakibatkan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, bahkan akses jurnalis. Sementara keamanan dan kenyamanan orang Papua sangat diragukan di kota-kota besar lainnya. Papua merupakan pulau angka kematiannya paling tinggi. Salah satu penyebabnya adalah mati karena dibunuh oleh orang tak dikenal. Kematian dalam jumlah yang banyak juga diakibatkan karena, selain gisi buruk dan rentetan musim kelaparan, adalah operasi militer.
Setelah 20 tahun otonomi khusus berjalan, kebijakan khusus sebagaimana sudah diatur dalam otsus tidak berlaku untuk papua. Selama berjalanya Tidak ada perubahan secara siknifikan yang dirasakan langsung rakyat papua yang ada , otsus malah menjadi mesin pembunuh rakyat papua secara sistematis. Sangat jelas. Kemudian Jakarta merancang otsus jilid 2 dengan kepentingan negara atas papua, memaksakan rakyat papua untuk menerima otusplus, tanpa menanyakan rakyat papua apa yang rakyat papua inginkan , namun negara memanfaatkan elit borjuasi local untuk melajutkan otsus. Banyak akademis, LSM , tokoh gereja , lebaga masyarakta, dan mahasiswa, menumukan bahwah otsus jilid 2 akan mengancam keberlangsungan hidup orang papua. Dengan adanya pemekaran provinsi dan kabupaten kota yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diberlakukanya pemekaran daerah baru. Kesimpulanya Jakarta memaksakan pemekaran karena kepenting negara atas kekayaan sumber daya alam papua.
Maka dengan ini, kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Se-Surabaya menyatakan sikap kami kepada Pemerintahaan JOKOWI-MA’RUF :
1. Indonesia segara melakuan dialog antara Indonesia , (TPNPB) dan pihak ketiga PBB sebagai penengah.
2. Kami menghimbuhkan kepada seluruh orang asli papua papua stop menjual tanah
3. Pemerintah Provinsi se Tanah Papua, Segerah melakukan sensus pendudukan khusus Orang Asli Papua (OAP) di seluruh Tanah Papua.
4. Pemerintah Provinsi Se Tanah Papua , Stop STOP memberikan Ijin masuk perusahaan Asing dan , Nasional di seluruh Tanah Papua.
5. Kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Se Surabaya. menghimbauhkan kepada seluruh Mahasiwa Papua untuk segerah menyikapi situasi Papua secara kritis
6. Negara Indonesia segerah hentikan pengiriman militer di seluruh tanah papua.
7. TNI/Polri, Stop melakukan intimidasi terror kepada masyarakat sipil di di derah konflik Kab. Nduga, Intan Jaya . Puncak , Maybrat, Yahukomo, Pegunungan Bintang , Lani Jaya dan seluruh Tanah Papua.
8. Cabut UU Otsus Jilid 2 dan Daerah Pemekaran baru di Seluruh Tanah Papua .
9. Negara Indonesia , hentikan segala bentuk Operasi Militer di seluruh Tanah Papua
10. Negara Indonesia, Segerah buka akses jurnalis Nasional,dan Internasional di seluruh Tanah Papua.
11. Media-media Nasional Indonesia stop menyebarkan Berita HOAX Tentang situasi Papua
12. Kami himbaukan kepada MRP, DPRP dan LMA untuk segerah melakukan konfresnsi tingkat Lebih focus membahas keberlangsungan hidup masyarakat perlindungan hutan , tanah, laut dan manusia.
13. Stop Ekosida, Genosida, dan Etnosida terhadap Orang Asli Papua (OAP) di seluruh Tanah Papuaapua.
14. Pemerintah papua, segerah memberikan perlindungan khusus kepada mama-mama dan anak-anak dibawah umur di daerah konflik.
15. Pihak kampus Stop intimidasi terhadap mashsiswa yang berbicara tentang kemanusiaan.
16. Negara Indonesia , Segerah buka ruang demokrasi di Indonesia dan seluruh Tanah Papua.
17. Negara Indonesia segerah bebaskan Viktor Yeimo dan seluruh tahanan Politik Papua.
Demikan pernyataan sikap ini dibuat. Kami menganjurkan kepada semua pihak yang peduli kemanusiaan agar dapat teruskan kepada semua pihak. Kami, Ikatan Pelajar, dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Se Surabaya. Mengucapkan Terimah kasih.
[Surabaya, Minggu 30 April 2022]
