DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Oleh: Siorus Degei)
Kebijakan Daerah Otonomi Baru atau DOB dan Pemberlakuan Undang-undang Otonomi Khusus Jilid Kedua di Papua sudah berjalan mulus dengan penuh manipulasi. Pasalnya, mayoritas rakyat Papua sudah secara keras, jelas dan tegas menolak Pemberlakuan dua kebijakan depopulasi dan dekolonisasi itu. Namun rupanya penguasa dan pengusaha tidak menggubris sama sekali tuntutan rakyat Papua yang menolak DOB dan Otsus, padahal telah kita ketahui bersama bahwa hampir banyak kali rakyat Papua turun jalan untuk menyampaikan aspirasi politiknya hingga berakhir dengan cucuran air mata, darah dan nyawa.
Petisi Tolak DOB dan Otsus Masuk di “Tong Sampah”?: Sebuah Kelalaian Krusial Dewan Trias Politica
Lebih ironis lagi, Dewan Perwakilan Rakyat di Papua sudah berjilid-jilid menerima aspirasi rakyat Papua tolak DOB dan Otsus, bahkan di hadapan Penjabat Walikota Jayapura, Bpk. Dr. Frans Pekei dan Forkopimda Provinsi Papua serta tentunya beberapa elite Jakarta, tepat pada saat ibadah syukurannya, rakyat Papua sudah menyatakan sikap tegasnya bahwa mereka sudah mengembalikan kebijakan DOB dan Otsus ke Jakarta. Namun rupanya semua aspirasi murni dari rakyat itu terabaikan dari produser Trias Politica, di mana legislatif, yudikatif dan eksekutif lalai menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Para legislator sudah menerima aspirasi itu, namun tidak jelas sama sekali arah jalan aspirasi itu, apakah itu hanya menjadi panjakan di dalam gedung DPR atau kediaman pribadi legislator yang menerimanya? apakah ia sudah masuk ke tong sampah? apakah ia sudah dibakar dan menjadi abu dan debu? Masih sangat misterius ke mana aspirasi rakyat Papua tolak DOB dan Otsus.
Di ruang lingkup legislatif saja sudah seperti begitu, apalagi di ruang yudikatif, penulis sangat menyangsikan bahwa petisi rakyat Papua tolak DOB dan Otsus itu tidak pernah masuk di ruang kerja para yudikator. Bahwa yang masuk di ruang kerja para yudikator itu hanyalah dan memang cuman aspirasi segelintir oknum dan pihak yang mendukung dan menerima kebijakan DOB dan Otsus di Papua. Sehingga memang aspirasi terima DOB dan Otsus inilah yang lolos dibahas di Jakarta. Dari sinilah terbukti nyata bahwa Dewan Trias Politica itu ilegal di Papua, bahwa dewan itu telah gagal menjalankan tugas dan fungsinya di Papua, bahwa mau ada atau tidaknya dewan tersebut di Papua sama sekali tidak ada hidayah dan implikasi positif bagi rakyat Papua, yang ada hanyalah dewan Trias Politica dari Rakyat dan Untuk penguasa dan pengusaha.
Rakyat Papua Sudah Tolak DOB dan Otsus: Sebuah Fakta Politik di Papua
Walaupun regulasi DOB dan Otsus sudah lolos secara sepihak, penuh manipulasi dan distorsi, namun rasanya patut dicatat dengan tinta merah bahwa sudah dari sononya rakyat Papua secara terang-terangan dan penuh komitmen telah menyatakan sikap untuk betul-betul menolak kebijakan DOB dan Otsus, sebab mereka sadar bahwa dua kebijakan itu adalah murni nasionalisme dan idealisme Jakarta bukan sama sekali implementasi tuntutan rakyat Papua untuk menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Sebab jelas dalam setiap aksi tolak DOB dan Otsus di Papua dan di manapun itu bahwa tuntutan rakyat Papua hanyalah satu, yakni Referendum, Penarikan Militer, Penentuan Nasip Sendiri, Segera Gelar Dialog Internasional (Indonesia-ULMWP), Mendesak Kunjungan Dewan Tinggi HAM PBB di Papua dan lainnya, tidak pernah ada sama sekali tuntutan terima DOB dan Otsus, sekalipun ada itu murni dialkukan oleh para pentolan kepentingan Jakarta di Papua. Jadi, rakyat Papua sudah sebulat hati menolak DOB dan Otsus serta menuntut referendum.
Fenomena bahwa rakyat Papua secara total dan loyal menolak DOB dan Otsus dapat kita jumpai di media internet baik lokal maupun internasional. Bahwa kenyataan rakyat Papua tolak DOB dan Otsus itu ada rekaman faktual dan digitalnya, juga fenomena segelintir “pengila rupiah “ di Papua terima DOB dan Otsus.
Berikut hendak disampaikan beberapa data penolakan dan penerimaan DOB dan Otsus yang dilakukan oleh rakyat Papua sebelum pengesahan kebijakan DOB dan Otsus tersebut;
Pertama,Massa dari Petisi Rakyat Papua (PRP) menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan daerah otonomi baru (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di depan Asrama Papua di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/6/2022) hari ini.
Namun, massa aksi malah mendapatkan serangan dari salah satu organisasi masyarakat bernama Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan, (https://www.suara.com/news/2022/06/08/211444/mahasiswa-papua-diserang-ormas-bmi-saat-demo-tolak-dob-dan-otsus-di-makassar-ada-yang-terluka, Sabtu, 9-07-2022, Pkl. 07:40 WIT).
Kedua, Polisi melarang aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara longmars untuk menolak daerah otonomi baru (DOB) oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) di Jayapura pada Jumat (3/6) mendatang, (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220602063406-12-803716/polisi-larang-demonstran-longmars-tolak-dob-papua-3-juni, Sabtu, 09-07-2022, Pkl. 07:42 WIT).
Ketiga, Demonstrasi menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus) di sejumlah wilayah Jayapura, Papua, Selasa (10/5) dibubarkan paksa kepolisian, (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220510142547-20-795033/aksi-tolak-dob-otsus-papua-dibubarkan-sejumlah-orang-ditangkap, Sabtu, 09-07-2022, Pkl. 07:44 WIT).
Keempat, Puluhan orang yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) menggelar aksi demo menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB di Kaimana. Selain menolak DOB, massa yang memulai demo dengan longmarch dari Pasar Baru Kaimana, menuju kantor Dewan Adat Papua ini, juga menolak perpanjangan Otsus dan mendukung Referendum, Senin (4/7), (https://kumparan.com/balleonews/petisi-rakyat-papua-demo-tolak-dob-di-kaimana-1yOjnS92j6B, Sabtu, 09-07-2022, Pkl. 07:47 WIT).
Kelima, Aliansi Mahasiswa Papua Se-Jawa dan Bali menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Aksi tersebut kini bubar setelah ditemui perwakilan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Pantauan detikcom di lokasi Rabu (29/6/2022), (https://news.detik.com/berita/d-6153150/aksi-aliansi-mahasiswa-papua-tolak-ruu-dob-bubar-usai-ditemui-setjen-dpr, Sabtu, 09-07-2022, Pkl. 07:50 WIT).
Berikut coba kita lihat aksi-aksi rakyat Papua yang mendukung DOB dan Otsus;
Pertama, Forum Dewan Adat Tabi mendukung penuh rencana pemerintah pusat bersama DPR RI terhadap pelaksanaan atau membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, Jayapura, Rabu (4 Mei 2022), (https://jayapurakab.go.id/forum-dewan-adat-tabi-dukung-pemekaran-provinsi-baru-di-papua.html, Sabtu, 09-97-2022, Pkl. 07:54 WIT)
Kedua, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw meminta pemuda Papua khususnya di tanah Tabi mendukung keputusan pemerintah terkait Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus), Minggu, 24 April 2022 (https://papua.antaranews.com/berita/681797/bupati-jayapura-minta-pemuda-tabi-dukung-program-pemerintah-soal-dob, Sabtu, 09-07-2022, Pkl. 08:01 WIT).
Ketiga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (20/5/2022). Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas terkait daerah otonomi baru (DOB) di Papua, Jumat, 20 Mei 2022 (https://www.republika.co.id/berita/rc6ja4436/majelis-rakyat-papua-sampaikan-dukungan-pembentukan-dob-ke-jokowi, Sabtu, 09-07-2022, Pkl. 08:03 WIT).
Keempat, Sebanyak lima wilayah adat, yakni Tabi, Saireri, Lapago, Mepago, dan Anim Ha, bersama dengan kepala daerah, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda berhasil merumuskan tujuh pernyataan sikap dukungan terhadap kebijakan DOB, 13 Juni 2022, (https://portalnawacita.com/kebijakan-dob-dan-otsus-jilid-ii-wajib-didukung-untuk-masa-depan-anak-anak-papua/, Sabtu, 09-07-2022, Pkl. 08:05 WIT).
Jika kita takar bersama secara kuantitas dan kualitas maka kita akan pada kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut;
Pertama, mayoritas rakyat, mahasiswa dan simpatisan di dalam maupun di luar Papua murni menolak DOB dan Otsus.
Kedua, minoritas orang Papua (elit) mendukung DOB dan Otsus di Papua.
Ketiga, di Kubuh Kontra DOB dan Otsus tidak ada elite politik yang terang-terangan menolak DOB dan Otsus, semuanya murni dilakukan oleh rakyat akar rumput di Papua.
Keempat, di Kubuh Pro DOB dan Otsus hampir semuanya dimayoritasi oleh elite politik dan komunitas politik “gadungan”.
Kelima, di Kubuh Pro DOB hampir tidak ada massa rakyat Papua dalam cakupan luas, semuanya terbatas hanya di wilayah Tabi, Jayapura. Sementara di Kubuh Kontra DOB dan Otsus hampir aksi tolak DOB dan Otsus itu dilakukan secara menyeluruh di wilayah Papua, bahkan sampai di luar wilayah Papua.
Berikutnya hendak diketengahkan juga beberapa hal menarik tapi sangat janggal yang terjadi seputar Aksi Tolak-Terima DOB dan Otsus;
Pertama, hampir semua aksi tolak DOB dan Otsus yang dilakukan oleh rakyat Papua selalu saja dihadang dan dihalangi secara represif-militeristik oleh aparat keamanan, Organisasi Masyarakat Reaksioner, Hakim serta Jaksa hingga berujung anarkis dan tragis-kritis, bahkan ada nyawa warga sipil yang melayang.
Kedua, hampir semua aksi terima dan dukung DOB dan Otsus di Papua selalu berjalan mulus tanpa ada intervensi represif melainkan persuasif oleh aparat keamanan, ormas reaksioner, hakim serta Jaksa hukum.
Ketiga, dari dua poin di atas kita ketahui bersama bahwa memang agenda terima dan dukung DOB-Otsus itu merupakan aspirasi pemerintah pusat sehingga tidak heran aksinya selalu berjalan mulus penuh tipu muslihat dan kemunafikan kelas kakap. Sementara aksi tolak DOB-Otsus yang berjilid-jilid dilakukan oleh rakyat Papua itu murni aspirasi rakyat Papua sehingga memang tidak heran juga aspirasi tersebut tidak mendapatkan tempat di negara yang paling mahir memanipulasi fakta, memproduksi hoaks, otoriter, militeristik, barbar, dan yang suka bersembunyi di balik terminologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan slogan-slogan murahan lainnya yang lain di kertas lain di lapangan.
Dari pembabakan realitas di muka, maka sudah barang tentu bahwa mayoritas rakyat Papua menolak sedangkan minoritas rakyat Papua menerima DOB dan Otsus. Lantas mengapa aspirasi yang minoritas dan penuh kepentingan busuk ini lolos sementara aspirasi yang mayoritas itu gagal? Kalau sudah begini telah terlihat bahwa DOB dan Otsus itu untuk misi depopulasi dan dekolonisasi menuju Genosida (pemusnahan etnis Melanesia di Papua; Operasi Militer, Transmigrasi, Amalgamasi, Inkulturasi Sosio-kultural dan Sosio-Politis, Virus HIV-AIDS, Malpraktek Medis,), Ekosida (pemusnahan ekologi Papua), Spritsida (pemusnahan moral dan akhlak bangsa Papua; Operasi Santet, Jin, Tuyul, Genderuwo, Iblis dll; Penghancuran Gereja melalui dedominasi-dedominasi, Islamisasi Ilegal, dll) Etnosida (pemusnahan kebudayaan dan kearifan bangsa Papua; pemusnahan kebudayaan era Misionaris; ilegalisasi Kebudayaan Papua (busana adat; Koteka; Inkulturasi kebudayaan; Souvernir kebudayaan (noken, mahkota Cendrawasih, Ukiran Asmat, dll).
Tolak DOB dan Otsus Berarti Golput Pemilu 2024?
Dari buah-buah pikiran dari penjelasan di muka maka kita secara kompleks, komprehensif dan holistik sudah mengetahui bersama bahwa mayoritas rakyat Papua murni menolak DOB dan Otsus serta menuntut referendum, sementara minoritas rakyat dan elite Papua “gadungan” yang adalah “boneka kepentingan Jakarta “ sudah mendukung dan menerima DOB dan Otsus. Dari sini ada beberapa buah pikir yang hendak penulis kemukakan;
Pertama, mayoritas rakyat Papua sudah secara tegas, jelas dan keras menolak DOB dan Otsus.
Kedua, jika rakyat Papua sudah murni menolak DOB dan Otsus, maka itu berarti rakyat Papua sudah berani untuk hidup sendiri, hidup mandiri; merdeka.
Ketiga, dengan menolak DOB dan Otsus itu berarti rakyat Papua tidak mau tampil sebagai “Zoon Politikon” makhluk politik sebagaimana tukilan Filsuf Yunani Kuno, Aristoteles (384-322 SM) dalam bingkai Otsus dan DOB serta opera perpolitikan buruk dan busuk lainnya. Bahwa orang Papua tidak mau sama sekali untuk terlibat aktif dalam semua aktivitas politik yang berbasis DOB dan Otsus.
Keempat, wujud konkrit dari konsekuensi logis atas komitmen dan konsistensi rakyat Papua dalam Menolak DOB dan Otsus itu adalah Golput Pemilu, tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi raksasa pada 2024 mendatang, baik itu pemilihan Kepala Kampung, Kepala Desa, Kepala Daerah, DPR, Gubernur, CPNS, dan lainnya.
Agenda Golput Pemilu 2024 dan Mogok Sipil Nasional ini mesti diprioritaskan di tiga Provinsi Baru (Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pengunungan Tengah dan Provinsi Papua Selatan) serta wilayah Papua lainnya. Bahwa rakyat Papua yang sudah Menolak DOB dan Otsus itu akan sangat celaka dan dibantai Karma jika hendak menghianati totalitas dan loyalitas politisnya dalam Menolak DOB dan Otsus.
Kelima, rakyat Papua yang selama ini total, loyal, komit dan konsen dengan aspirasi tolak DOB dan Otsus akan dinilai “pecundang, pelacur politk Jakarta” jika secara tahu, mau dan sadar sekali-kali terlibat aktif dalam pesta pemilu raksasa pada 2024 mendatang. Bahwa biarkan saja rakyat Tabi, Bupati Matius Awotauw, Yan Mandenas, Bupati Meki Nawipa, Bupati Mesak Magai, Bupati Eltinus Omaleng, Bupati Willem Wandik, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Uskup Petrus Canisius Mandagi, dan semua pengila rupiah di balik Dob dan Otsus itu sendiri yang terlibat aktif pesta pemilu dan siklus perpolitikan lainnya di tiga wilayah DOB itu. “Kas biar dong baku pilih dong sendiri, kas biar dong baku kas tanah sendiri “.
Keenam, selain Golput Pemilu 2024 dan Mogok Sipil Nasional. Orang asli Papua juga dipanggil untuk “Kembali ke Honai” dan “Tungku Api”. Orang Papua dipanggil untuk kembali ke kebudayaan lokal, mengabaikan budaya luar yang mengancam eksistensi; buat kebun, tanam pangan lokal, buat Papan lokal, pakai Sadang lokal; hidup dalam siklus dan iklim lokalitas, kembali ke habitat Papua-Proto.
Dengan demikian, biarkan saja jika DOB dan Otsus lolos secara sepihak dan penuh manipulasi-distorsif sesuai libido politis dangkal para pionirnya. Sebagai rakyat yang menolak, orang Papua diharapkan untuk tetap konsisten, total dan loyal atas pilihan awalnya, yakni menolak DOB, Otsus dan pelbagai produk pendudukan dan penjajahan di Papua serta menuntut referendum dan hak penentuan Nasip sendiri serta kerinduan-kerinduan etis lainnya seraya tidak terlibat aktif maupun pasif dalam pemilu 2024, melakukan mogok sipil nasional secara serentak, singkatnya “KEMBALI KE HONAI” dan “TUNGKU API” diri sendiri, sesama, alam, leluhur dan Tuhan.
Penulis adalah Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura-Papua)
