DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Pengalokasian dana persiapan pemilihan umum (Pemilu) dikatakan bermasalah. Hal itu disampaikan oleh Yance Akmuri, selaku ketua Panitia Pemilihan tingkat Distrik (PPD) Distrik Manekar, yang mewakili 29 PPD di Kabupaten Tambrauw.
Dia mengaku bahwa pos anggaran operasional bagi PPD tidak sesuai dengan jangkauan atau kondisi geografis di Kabupaten Tambrauw. “Dana operasional yang dianggarkan KPU Tambrauw kepada kami PPD ini tidak cukup. Ini kami lihat dari biaya transportasi dan akses geografis yang cukup berat,” jelas Akmuri kepada redaksi saat ditemui di Kabupaten Tambrauw, Jumat (23/06/2023).
Dia tegaskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tambrauw untuk mengalokasikan dana operasional sesuai dengan kondisi geografis pada tiap PPD di 29 Distrik Se-Kabupaten Tambrauw.
“Contoh, dana operasional kami 10 juta, kami pakai mobil urusan ke Sorong, sudah 6 juta, balik lagi 6 juta. Biaya transportasi saja tidak cukup, belum lagi pengambilan data pemilih, ATK dan persiapan pemilihan lainnya,” beber Akmuri.
Yance Akmuri juga tambahkan kalau selama persiapan Pemilu, seperti pelantikan panitia pemilihan, pengambilan data, pleno dan sebagainya itu, tidak difasilitasi dan dibiayai baik oleh KPU Kabupaten Tambrauw.
Tak hanya biaya operasional PPD yang disoroti, namun juga honor PPD dan PPS. Pihaknya melaporkan bahwa tiap bulan dana honor PPD dan PPS selalu kurang (dipotong). “Misalnya honor kami 1,5 juta, tapi yang terkirim ke rekening kami hanya 1,3 juta, 1,2 juta, selalu kurang begitu,” ucap ketua PPD Distrik Manekar itu.
Masalah dana operasional PPD dan honor PPD serta honor PPS tersebut, tidak hanya dialami Panitia Pemilu di Distrik Manekar, namun dia mengaku masalah yang sama juga dialami oleh 29 Distrik di Kabupaten Tambrauw.
Mewakili 29 PPD di Kabupaten Tambrauw, Yance Akmuri menanyakan kepada KPU pusat terkait alokasi anggaran untuk persiapan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang.
“Apakah KPU pusat sudah anggarkan dana ke KPU Kabupaten Tambrauw atau belum?, jika sudah, kenapa anggaran ini bermasalah dan tidak sesuai yang diberikan kepada kami?,” tanya dia.
Dikutip dari Tempo.co, “sebagaimana yang telah disepakati oleh Komisi II DPR bersama KPU dan Pemerintah pada 6 Juni 2022, Anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,7 triliun akan dicairkan dalam tiga tahapan, yaitu pada tahun 2022 (Rp 8,06 T), 2023 (Rp 23, 8 T) dan 2024 (Rp 44,7 T)”.
Berdasarkan dana operasional yang bermasalah tersebut, Yance Akmuri meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera meng-audit KPU Kabupaten Tambrauw terkait penggunaan anggaran Pemilu.
“Jika ada kedapatan penyalahgunaan dana Pemilu oleh KPU Tambrauw, terutama Bendahara KPU, maka kami minta untuk pihak KPU ganti rugi hak kami yang telah terpakai. Berikutnya, copot jabatan Bendahara KPU Tambrauw dan segera proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Indonesia ini,” tegas Akmuri.
Lebih lanjut, masalah ini jika dibiarkan oleh pihak KPK dan KPU, Yance Akmuri mengatakan bahwa proses pemilihan umum nantinya akan bermasalah atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Dia juga menambahkan bahwa “jika terjadi pembiaran, maka ini merupakan diskriminasi atau penghinaan terhadap kami orang Papua. Karena kami masih dianggap tidak tau apa-apa”.
