DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Seluruh mahasiswa Papua se-Malang Raya yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Malang, tegas menyatakan sikap bahwa menolak segala bentuk kekerasan yang terjadi di Tanah Papua.Tuntutan tersebut disampaikan dalam pembacaan situasi seputar Tanah Papua pada Jumat, (17/9/2021) di Honai Orang Papua Kota Malang, Jawa Timur.
“Kami mahasiswa Papua se-Malang Raya menuntut segera tarik militer organik dan non-organik dari seluruh Tanah Papua,” tegas ketua IPMAPA Malang, saat membacakan pernyataan sikap.
Pengiriman militer di Papua tersebut, dinilai menimbulkan berbagai kekerasan yang dialami masyarakat sipil. Di antaranya, pengungsian Nduga sejak Desember 2018 hingga kini, pengungsian di Intan Jaya sejak 2020 hingga kini, pengungsian di Puncak Papua 2021 hingga kini, pengungsian di Timika, pengungsian di Maybrat September 2021 hingga kini, dan berbagai pengungsian di atas Tanah Papua yang sedang berlangsung.
Mahasiswa Papua di Kota Malang ini juga, menuntut dan tegas menolak segala operasi perusahaan di Tanah Papua. Mereka menilai, masuknya perusahaan ini akan merusak hutan adat Papua, dan bahkan merenggut ruang kehidupan Orang Asli Papua (OAP).
Dalam pembacaan situasi, Mahasiswa Papua ini mengatakan masuknya perusahaan di Papua tersebut, melibatkan pihak militer untuk mengawasi proses ekspansi hutan adat milik masyarakat pribumi. “Jika ada perusahaan yang masuk di Papua, di situ pula ada campur tangan militer. Sehingga, masyarakat yang mempertahankan hutan adatnya, direpresif bahkan dibunuh demi perusahaan mengobrak-abrik hutan Papua,” ungkap salah seorang Mahasiswa Papua dalam kesempatan tersebut.
“Menolak perusahaan masuk di seluruh Tanah Papua,” tegas Mahasiswa Papua dalam pernyataan sikap.
“Stop perampasan tanah adat di seluruh Tanah Papua,” kata mereka lebih lanjut.
Kemudian, merespon bungkamnya akses jurnalis lokal, nasional maupun internasional yang mencoba masuk untuk meliput kondisi dan fakta persoalan di Papua, para Mahasiswa Papua ini menegaskan agar negara Indonesia harus membuka seluas-luasnya akses jurnalis ke Papua. Mereka juga menyerukan agar negara membuka ruang sebebasnya bagi lembaga kemanusiaan serta lembaga hukum untuk melakukan advokasi terhadap para pengungsi seperti di Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Maybrat dan di seluruh Tanah Papua.
Baca juga: FOTO: Pengungsian di Maybrat Akibat Operasi Militer
Hal tersebut ditegaskan mahasiswa, karena melihat berbagai persoalan serta kondisi para pengungsi yang luput dari mata media. Dan juga sulitnya akses bantuan hukum, akibat isolasi yang ketat dari pihak militer. “Bantuan hukum, lembaga kemanusiaan serta jurnalis yang mau masuk ke pengungsian Maybrat dan pengungsian di Papua lainnya, sangat susah karena dilarang oleh pihak militer Indonesia,” jelas mahasiswa Papua saat meng-update kondisi di Papua.
“Buka akses Jurnalis dan Advokasi di seluruh wilayah pengungsian di Tanah Papua,” tegas ketua IPMAPA dalam pernyataan sikap.
Lebih lanjut, mereka juga menyerukan agar segala bentuk pembangunan infrastruktur serta pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Papua segera dihentikan. Karena, menurut Mahasiswa Papua di Kota Malang ini, bahwa pemekaran daerah akan menciptakan konflik horizontal serta membuat masyarakat pribumi ter-marjinal di negerinya sendiri. Juga, pembangunan infrastruktur yang tak tepat sasaran serta berdampak buruk pada berlangsungnya kehidupan masyarakat Papua.
Para mahasiswa Papua menganggap, pembangunan infrastruktur ini hanya pengalihan isu dari pemerintah pusat yang berusaha menutupi berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah terjadi dan sedang terjadi di Papua.
“Hentikan infrastruktur dan pemekaran di seluruh Tanah Papua,” tuntut mereka.
Mereka juga menyinggung soal traumatis (memoria passionis) yang diderita masyarakat Papua akibat berbagai operasi militer semenjak 1960-an hingga saat ini. Bagi mereka, pendekatan militer adalah upaya yang ‘gagal’ dilakukan negara Indonesia terhadap orang Papua.
Lalu, para Mahasiswa Papua ini juga mendesak “Segera bebaskan Victor Yeimo dan tahanan politik Papua lainnya. Victor Yeimo bukan pelaku rasis, dia adalah korban rasisme”.
