DIPTAPAPUA.com – Obor Untuk Papua –
Oleh: Maksimus Syufi)*
“Dunia ini terlalu sempit jika hanya berharap untuk jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)”
Terlalu banyak cara, ada banyak jalan untuk membangun daerah atau menjadi berguna di tengah masyarakat. Tidak hanya menjadi PNS untuk dikatakan sebagai orang yang sukses. Lalu kenapa kita terlalu euforia untuk jadi PNS ?
Dalam tulisan ini, saya tidak bermaksud untuk melarang (kalian) yang ingin atau hendak mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). Saya ingin agar kita melihat dunia ini lebih luas, banyak peluang yang bisa kita manfaatkan, banyak cara yang musti kita coba. Saya melihat persoalan CPNS di Kabupaten Tambrauw atau di Papua secara umumnya dipicu oleh sempitnya cara berpikir kita. Ada semacam cara berpikir kita yang sebatas “Setelah lulus kuliah atau tamat SMA tunggu formasi CPNS, dan jika tidak lulus CPNS maka jadi pengangguran sukses alias tidak berbuat apa-apa”. Padahal, dunia sekarang tidak dikuasai atau tidak diatur oleh mereka yang statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Masih banyak pilihan yang bisa kita pilih.
Belum lama ini, massa aksi dari berbagai elemen (masyarakat adat, mahasiswa, pemuda, aktivis dll) melakukan unjuk rasa di Distrik Fef, Ibu Kota Kabupaten Tambrauw. Massa aksi menilai hasil tes CPNS tidak mengakomodir masyarakat asli Tambrauw atau OAP (banyak pendatang yang lolos tes CPNS). Massa aksi menuntut agar Pemda mengakomodir atau harus yang lolos CPNS adalah masyarakat asli Tambrauw. Dan tidak hanya di Tambrauw, persoalan ini terjadi di seluruh Tanah Papua umumnya.
Saya mengiyakan tuntutan tersebut karena bagian dari hak masyarakat yang dituntut. Sebuah daerah dimekarkan atau berdiri itu selain kesejahteraan, juga bertujuan untuk memberi ruang dan peluang bagi masyarakat setempat untuk menjadi pemimpin yang memimpin negerinya sendiri. Masyarakat Tambrauw merasa bahwa hak mereka dirampas oleh pendatang, hak mereka tidak diberikan oleh pemimpin daerah (Bupati serta jajarannya), mereka menuntut agar Bupati segera memberikan apa yang menjadi haknya. Karena slogan berdirinya Kabupaten Tambrauw itu sangat jelas, yaitu “Tambrauw untuk Tambrauw”. Artinya masyarakat di negeri Penyu Belimbing itu, sudah sangat siap untuk memimpin di rumah sendiri, telah mampu untuk berdiri di kaki sendiri tanpa harus dipimpin atau diperintahkan oleh orang lain, mereka tidak meminta makan dan minum di daerah lain lagi. Istilahnya “Kita sendiri buat kebun dan hasilnya bakal kita sendiri yang panen dan nikmati”.
Namun, yang terjadi di Kabupaten Tambrauw justru kebalikan, tidak sesuai dengan harapan dan slogan berdirinya Kabupaten Tambrauw. “Kita bikin kebun tapi malah yang panen dan menikmati itu orang lain”. Meski saya tidak ikut tes CPNS, namun saya bisa rasakan betapa sakit rasanya tidak diakomodir di negeri sendiri. Tidak diberikan ruang di rumah sendiri. Beberapa honorer di Tambrauw yang menceritakan bahwa mereka sudah bertahun-tahun bahkan semenjak Kabupaten Tambrauw baru dimekarkan hingga kini yang bekerja sebagai honor di tingkat distrik maupun di instansi pemerintah lainnya, namun saat tes PNS, mereka tidak lolos. Bentuk kekecewaan itu, dilampiaskan saat aksi massa di Distrik Fef belum lama ini. Bahkan beberapa honorer yang ber-orasi saat itu, meneteskan air mata di depan Bupati, Ketua DPRD dan jajarannya yang menyambut massa aksi tersebut. Bahkan juga salah satu honorer yang melepaskan seragam dinasnya dan merobeknya di depan Bupati Tambrauw. Ini sebagai bentuk kecewa atas perlakuan pemerintah yang tidak mengakomodir masyarakat asli Tambrauw untuk menjadi pemimpin di negerinya sendiri.
Hal ini justru menambah angka pengangguran di Kabupaten Tambrauw yang baru berdiri semenjak 2008 itu. Hah, pengangguran ? koko bisa?. Saya sempat berpikir, kok bisa kabupaten baru saja berdiri, tetapi sudah banyak pengangguran ? emangnya lapangan pekerjaan kurang kh ?. Nah, pertanyaan itu yang di awal saya katakan bahwa dunia ini terlalu sempit jika hanya berharap untuk jadi Pegawai Negeri Sipil.
Saya mencoba melihat persoalan ini dari sisi yang berbeda, sekaligus sebagai solusi untuk merespon masalah CPNS di Kabupaten Tambrauw.
Yang pertama! Jika pemerintah tidak menyediakan lapangan kerja, kita punya peluang untuk buka lapangan pekerjaan. Yang sangat penting bagi kita dan masyarakat adalah manfaatkan kemampuan kita, manfaatkan ilmu yang kita pelajari di sekolah, Kampus, organisasi dan di mana saja itu, untuk menerapkannya di tengah masyarakat.
Kebetulan saya adalah salah satu mahasiswa di Pulau Jawa. Dan saya banyak dengar cerita dari teman-teman di sini (Jawa) bahwa ternyata jadi PNS bagi mereka itu hal yang membuat dunia ini sempit: Gaji itu-itu saja, terikat aturan, terikat ruang dan waktu, tidak bisa memilih, tidak bisa melakukan hal-hal yang disukai. Banyak dari mereka yang memilih tumbuh dan berkembang dengan kemampuan dan apa yang mereka sukai. Ada yang memiliki kemampuan di dunia jurnalistik, maka mereka bergabung dengan komunitas menulis, fotografi, dirikan media, pelajari ilmu foto, tulis-menulis dan mereka mencari uang, membiayai hidup dengan jalan itu. Atau bagi mereka yang punya basic di bidang bisnis, mereka hanya fokus untuk memulai bisnis, mengembangkan bisnis dan mereka tetap setia dengan bidang itu. Dan masih banyak lagi.
Mengejar PNS bukan lagi jamannya sekarang. Artinya dunia sekarang tidak hanya dikendalikan atau tidak dikuasai oleh mereka yang statusnya pegawai negeri sipil. Pendiri facebook bukan PNS, namun dia mampu mendirikan perusahaan raksasa yang mendunia. Atau juga pendiri tiktok, pebisnis, mereka menggunakan kemampuan yang mereka miliki untuk mengembangkan dunia dengan cara masing-masing. Dan menurut saya, betapa sempit dan bodohnya kita jika hanya memimpikan PNS.
Kedua, ada proyek ketergantungan yang sengaja diciptakan bagi masyarakat Tambrauw dan Papua pada umumnya. Saya melihat persoalan CPNS yang sedang heboh di Papua ini, sengaja disetting elit politik untuk menciptakan konflik (horizontal) antara masyarakat dan pejabat Papua dan juga menciptakan ketergantungan (tidak ada pilihan lain, hanya PNS, PNS dan PNS). Sebut saja “Jakarta ingin membuat orang Papua bergantung atau baku rebut dengan PNS, lalu terjadi konflik antar sesama dan bidang lainnya dikuasai oleh pendatang. Orang Papua jadi penonton”.
Dengan berani saya mengeluarkan pernyataan tersebut, sebab yang kini terjadi di Kabupaten Tambrauw atau daerah lainnya di Papua adalah demikian. Salah satu contoh: Ekonomi (bisnis) tingkat masyarakat di Tambrauw tidak dikuasai oleh masyarakat asli Tambrauw. Coba kalian jalan-jalan ke Kabupaten Tambrauw, banyak kios yang maju, bengkel motor, usaha jualan ikan Lele dikuasai oleh pendatang. Mengapa demikian ? Karena anak asli Tambrauw yang kuliah atau punya kemampuan berbisnis, sibuk kejar PNS. Jika tidak lolos, jadi pengangguran. Padahal, mereka punya peluang yang sangat luas untuk menciptakan roda perekonomian di tengah masyarakat, mereka bisa bersaing dengan pendatang, mereka bisa melatih masyarakat untuk bisnis dan dengan begitu, lapangan pekerjaan tercipta untuk pemuda lainnya yang nganggur. Atau yang memiliki kemampuan di dunia fotografi, bisa membuka jasa foto. Apalagi, Tambrauw memiliki keindahan alam yang tidak kalah dengan daerah Papua lainnya. Bisa bekerja sama dengan dinas pariwisata untuk buka lapangan kerja bagi anak muda Tambrauw di bidang fotografi. Dan masih banyak bidang lainnya yang bisa kita kembangkan, tanpa harus kejar tes PNS.
Sebuah daerah atau masyarakat Tambrauw dikatakan maju, karena segala bidang dikuasai oleh masyarakat asli Tambrauw sendiri. Jika dilihat dari sumber daya manusia, anak muda Tambrauw bisa bersaing di semua bidang. Ada sarjana ekonomi (bisnis), ada bagian perikanan, kehutanan, pertanian, fotografi, jurnalistik, tapi kenapa semua hanya kejar PNS ?. Apakah masyarakat Tambrauw sudah tahu piara ikan di kolam ? apakah masyarakat Tambrauw sudah tahu pertanian modern? Apakah masyarakat sudah berkembang dengan piara babi, sapi, ayam ? apakah anak Tambrauw sudah punya media ? tidak !! kenapa tidak ? Karena anak Tambrauw yang punya kemampuan tersebut, semua tes CPNS. Ingat! Kekosongan kita di bidang lain, bisa membuat kita tersingkir (marjinal) di negeri sendiri.
Kemudian, yang berikut adalah ada semacam motivasi uang di balik mimpi tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). Saya melihat hal ini dipicu oleh faktor ekonomi. Ada budaya berpikir di tengah masyarakat yang menganggap bahwa hanya PNS atau menjadi PNS agar memiliki gaji (uang) tiap bulan. Sering saya dengar di masyarakat “ko bukan PNS supaya beli barang banyak di pasar”. Seakan, jadi PNS berarti punya banyak uang. Memang benar, jadi PNS berarti punya gaji (uang) tiap bulan. Namun bukan itu tujuan utama PNS. Yang terpenting adalah pengabdian untuk membangun masyarakat.
Nah, kita boleh bantah bahwa berjuang tes CPNS ini bukan sekedar cari uang, tetapi mau membangun masyarakat. Ingat! Jadi berguna dan bangun masyarakat itu banyak cara, banyak pilihan (tidak hanya PNS). Kemudian, jika bukan karena uang, apakah saat anda ditugaskan di sebuah daerah terpencil, lalu gaji anda tidak diberikan, apakah anda tetap jalani tugas pengabdiannya ? Banyak kasus di Papua atau Tambrauw pada umumnya bahwa PNS tidak kerja di kantor karena gaji belum cair atau bahkan sudah dapat gaji pun tetap saja tidak kerja. Menurut saya, hal ini karena motivasi menjadi PNS tidak didasari pada panggilan atau komitmen dari diri sendiri untuk membangun daerah.
Jadi kita terlalu bergantung pada PNS dan dibutakan oleh uang dari pemerintah melalui PNS itu, sehingga kita tidak mampu untuk melihat peluang di berbagai bidang lainnya. Intinya itu “Kita baku rebut dengan PNS, tidak lolos lalu baku marah, sementara bidang lainnya kosong dan kesempatan bagi orang lain untuk masuk dan menguasai. Lalu hasilnya apa ? kita ter-Marjinal di negeri sendiri”.
Penulis adalah Mahasiswa Tambrauw yang sedang mengenyam Pendidikan di Kota Surabaya, Jatim**
