Oleh: Izaak Bofra
Otsus kompensasi politik dan juga kompromi politik bagi segelintir elit papua dengan Jakarta pada decade tahun 2000-an sampai lahirlah UU No.21 Tahun 2021 tentang daerah otonomi khusus bagi papua dan papua barat,apa yang anda ingginkan akan kami penuhi itulah komitmen Jakarta dan apa yang anda tidak ingginkan akan kami cari strategi untuk mengatakan bahwa anda harus menerima hal tersebut walau anda tidak menginginkan hal tersebut ada.hal tersebut adalah pro dan kontra terkait dengan perpanjangan otsus jilid II dan lain sebagainya.
NKRI Â adah harga mati adalah jargon Jakarta dan segelintir penikmat yang menjadi judas untuk negerinya sendirinya,esensi NKRI harga mati mau menjelaskan kepada kita bahwa mereka sendiri ragu bahwa NKRI memang sudah final bukan memperkarakan hal yang sudah final kan lucu.Papua Merdeka adalah harga mati,benar karena masih dalam proses menuju untuk menjadi final.kepintaran dalam bermain narasi sangat kuat efeknya bagi orang yang tidak memiliki kecapan nalar yang kritis dan seimbang.Jakarta memiliki semua itu,sumber daya yang cukup untuk menjamin seluruh kehendaknya dapat tercapai,karena sosiologis manusia Papua sudah diketahui apa yang anda ingginkan akan diberikan calon DOB untuk papua dan papua barat sudah disiapkan tingal disetujui oleh presiden dan selanjutnya dibahas bersama DPRRI untuk disaahkan.
Momemtum yang dimanfatkan oleh elit Jakarta untuk mengkompormikan kepentingan jangka panjang otsus bagi papua dan kepentingan elit papua untuk menaikan posisi tawar mereka akan mendukung keberlanjutan otsus dengan opsi DOB di Wilayah  Papua dan Papua Barat harus ada pemekaran wilayah karena kemiskinan sudah melanda akal sehat sehingga  hasrat mengorbankan kepentingan seluruh rakyat papua yang benar-benar focus untuk menolak otsus untuk tidak dilanjutkan dan refrendum solusinya.
Setiap bekas jajahan akan mempraktekan cara kerja dari mantan penjajahnya sehingga pola yang digunakan pun akan sama karena pemahaman dasar akan sifat alamiah manusia  secara teori manusia adalah mahlub yang tidak bebas dari kepentinga,sehinga dalil dasar ini menjadi peluang untuk memberi dan melihat atau melihat dan memberi atas dasar kepentingan dari penjajah.mental budak untuk mengadekan harkat dan martabat sebagai orang papua itu yang menjadi masalah bersama kita hari ini,ada yang menjadi pejuang,ada yang setengah antara pejuang dan budak,serta  yang bermain di zona abu-abu ini yang bahaya karena mematikan tanpa diketahui.mengapa hal tersebut bisa terjadi karena memang harus terjadi itulah sifat asli manusia karena kita adalah mahlub yang lemah karena keinginan daging lebih dominan.dan hal tersebut sedang di uji ketika banyak lowongan kerja yang diperuntuhkan bagi orang asli papua semua instansi Negara,swasta,Militer,Polri semua membuka peluang untuk rekrutmen besar-besaran bagi putra-putri papua.lalu muncul pertanyaan kenapa tidak sejak  papua di aneksasi masuk NKRI atau sejak Otsus diberlakukan pada tahun 2001,kenapa baru sekarang.kalau baru sekarang pasti ada maunya apa itu refleksi kita bersama.
Politik Afirmatif Melalu Rekruitmen OAP
Hegemoni kekuasan yakni seperangkat sumber daya yang dimiliki oleh Negara digunakan untuk memastikan setiap agenda Negara dapat terwujud dan tersukseskan apapun hambatan dan penolakan yang terjadi,dan hal tersebut kita saksikan hari ini.
Maret 2020 rapat terbatas diPimpin langsung oleh Presiden di Istana Negara bersama para menteri serta seluruh petingi lembaga Negara  dengan agenda evaluasi Otsus dan mempersiapkan rancangan Otsus karena otsus akan segera berahir sehingga dibutuhkan kepastian Hukum agar produk  otsus tersebut memiliki legalitas yang kuat secara politik dan Hukum.maka Presiden memerintahkan segera untuk melakukan dialog bersama seluruh elemen diPapua untuk di ajak bicara agar ada intisari keputusan yang akan diakomodir dalam draf otsus tersebut.maka sejak itu lahirlah gerakan-gerakan untuk melakukan penolakan terhadap rencana perpanjangan otsus.karena semua pihak belum di ajak untuk melakukan dialog baik elit pemerintah sendiri,tokoh perempuan,tokoh adat,tokoh agama,tokoh pemuda dan organ pejuang yang berhaluan kiri maupun kanan semua elemen ini belum sepenuhnya di ajak duduk bersama untuk berdialog bersama agar ada evaluasi menyeluruh dari otsus yang telah gagal tersebut karena dari semua draf otsus tersebut hanya satu point yang terlaksana yaitu terbentuknya lembaga perwakilan  Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua dan Papua Barat.sedangkan point lainya tidak dilaksanakan dan sangat mengecewakan rakyat papua karena Perdasus dan Perdasis yang di usulkan oleh Pemerintah Papua semua tidak pernah di Akomodir oleh Pusat antara lain Partai politik local yang sampai hari ini masih ditolak oleh Mahkamah konstitusi,sedangkan aceh ada partai politik local dan juga qota perwakilan  orang asli papua (OAP)  untuk lembaga legislative yang juga belum di atur dengan baik sehingga banyak daerah di dominasi oleh teman-teman luar papua sedangkan orang asli papua (OAP) hanya menjadi minoritas sehingga keberpihakan politik pun lumpuh karena berdasarkan azas suara terbanyak ketika pengambilan keputusan politik dilakukan.
Sejak isu keberlanjutan otsus mulai tercium aromanya maka lahirlah penolakan di seluruh tanah papua,maka rezim hari ini mulai mengunakan konsep hegemoni kekuasaan untuk memaksanakan konsepnya agar diterima dengan berbagai sarana dan memanipulasi keadan maka dimulailah perencanaan yang sistematis dan terencana dengan segala sumber daya yang dimiliki oleh Negara.
Membangun narasi kelompok pendukung otsus dengan kelompok yang secara tegas menolak otsus untuk dilanjutkan kini semakin gencar dan massif terlihat dan mulai diperhadapkan sehingga terjadi semacam politik adu domba antara orang asli papua hanya demi kekuasaan di satu dan harkat dan martabat di satu sisi hal ini sangat melukai eksistensi kita sebagai bangsa papua.Politik afirmasi lowongan kerja atau rekrutemn pekerjaan yang mengkhususkan bagi OAP pertanyaan mengapa tidak dari sejak otsus bergulir tahun 2001 ada prioritas yang memang ada namun tidak sesiginifikan tahun 2020 ketika sedang ramainya otsus dibicarakan semua sector diberi pengkususan bagi OAP baik swasta, TNI, POLRI, Kementerian, serta lembaga Negara yang ada hal tersebut adalah hak warga Negara untuk memperoleh pekerjaan namun ada kepentingan terselubung yang dititipkan dalam agenda tersebut yang menjadi perkara untuk diperdebatkan ini adalah politik pembodohan ditengah pendemi covid 19 serta moratorium yang mengakibatkan banyak yang mengangur sehingga kesempatan lowongan kerja adalah momemtum yang baik bagi elit Jakarta untuk memperkuat agenda penawaran keberlanjutan otsus agar terus berlanjut.
MRP vs Elit Lokal dalam Pertarungan Narasi Kepentingan
MRP adalah lembaga kultural orang asli papua sesuai dengan tupoksi yang di atur dalam UU No.21 tahun 2001 tersebut dan menjadi tugas bagi MRP untuk melakukan peninjauan kembali status otsus apakah akan berlanjut atau tidak,sehingga inisiatif tersebut maka MRP membentuk tim penjaring aspirasi yang akan turun dan melakukan dialog langsung dengan masyarakat di 7  wilayah adat diPapua  apakah Otsus akan diteruskan atau akan berahir sesuai dengan habis masa berlaku.
Namun inisiatif tersebut tercium oleh Negara maka dengan sumber daya yang dimiliki oleh Negara maka proses penjaringan aspirasi tersebut dihalangi dengan beragam macam narasi mulai dari maklumat Kapolda Papua,elit Papua menolak Tim MRP untuk hadir disetiap daerah pemerintahannya untuk ketemu dan melakukan dialog dengan masyarakat Papua,mengiring kelompok pro yang menghalangi Tim MRP dan segala macam isu yang bertujuan agar MRP tidak boleh untuk melakukan agendanya.Karena ketakutan oleh Negara adalah bahwa seluruh komponen masyarakat akan menolak kehendak tersebut sehingga harus dimimalisir sebelum agenda tersebut berjalan dilapangan.Ini adalah suatu proses yang tidak Demokratis yang dipraktekan oleh Negara itu sendiri sehingga kalau Indonesia dikatakan Negara Demokrasi musti perlu untuk tinjau kembali karena gagal dalam menerapkan prinsip-prinsip Demokrasi bagi Papua dan hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.
Yang perlu disadari dan dikonsolidasikan ulang oleh segenap unsur masyarakat Papua adalah bahwa agenda ini butuh kekuatan yang terkonsolidasikan dengan kuat,sistematis,rapi serta memiliki sel yang terkoneksi dengan baik antar wilayah agar mampu melawan setiap upaya yang dilakukan oleh Negara untuk melumpuhkan setiap agenda yang sekarang diperjuangan yaitu Otsus telah gagal dan menolak Otsus.Sehingga kesadaran kritis sangat diperlukan saat ini untuk melawan moster yang memiliki sel-sel kekuatan yang akan melemahkan perjuangan ini,karena kalau kita lemah dan tidak bersatu maka Otsus diperkirakan akan tetap berlanjut,terima atau tidak Otsus akan tetap berlanjut dan itu tergantung dari sikap kritis dewasa ini bersama-sama melihat dan berjuang bersama untuk mengoalkan setiap agenda kita  oleh sebab itu seluruh rakyat papua bersatulah untuk melawan setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh Negara untuk mengoalkan otsus tersebut.
Penulis ialah Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Tambrauw**
